PANGKALPINANG (09/11/2022) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menerima kedatangan seorang masyarakat dari Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang bertanya terkait mekanisme untuk memperoleh haknya sebagai pegawai honorer. Masyarakat tersebut langsung diterima dan ditemui oleh Staf Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Defta Fahrun Setiady dan Fajar Husein.

Masyarakat tersebut mengaku datang untuk mempertanyakan terkait haknya sebagai pegawai honorer pada suatu lembaga yang menurut pandangannya belum diperoleh. Masyarakat tersebut meminta pandangan dan saran kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Babel terkait upaya apa yang dapat dilakukan. Lebih lanjut dalam pemaparan masyarakat tersebut, beliau mengaku sudah bekerja cukup lama pada lembaga tersebut namun tidak memperoleh pesangon maupun dana pensiun. Beliau menyatakan amat sangat membutuhkan dana tersebut untuk kelangsungan hidup serta sebagai modal untuk memulai usaha. Menanggapi hal tersebut, Staf Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH mengarahkan masyarakat tersebut untuk menyampaikan bahwa hal ini langsung atau melaporkannya kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

SUBBID LUHBANKUM DAN JDIH

Pangkalpinang, (09/11/2022) - Mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang HAM (Suherman) didampingi Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Ismail) dan Penyuluh Hukum (Ferry Yulianto) serta JFU Bidang HAM penuhi permohonan untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan Pelatihan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak serta Pemahaman Hak Asasi Manusia bagi Polri yang diselenggarakan oleh Ditreskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Ditreskrimum tersebut dibuka oleh Karo Ops Polda Babel (Kombes Pol Pontjo Soediantoko). Dalam sambutannya Pontjo menyampaikan isu pemuliaan HAM dalam pelaksanaan tugas Polri menjadi sangat krusial, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya anggota Polri diharapkan dapat melakukan langkah-langkah yang efektif, terukur sesuai dengan standar dan norma HAM. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, maka dalam pelaksanaan tugas harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Dengan adanya kegiatan pelatihan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dan pemahaman hak asasi manusia ini, diharapkan kita selaku garda terdepan dalam menangani permasalahan ini dapat membangun kerja sama yang baik antar instansi atau stakeholder, guna terciptanya keselarasan dan dapat dengan cepat menangani setiap permasalahan yang terjadi," ucap Pontjo.
​
Suherman selaku Narasumber pada kegiatan tersebut menyajikan materi tentang Konsep dan Implementasi HAM Bagi Petugas Kepolisian, dimana ada 10 hak dasar manusia (fundamental right), termasuk salah satunya hak perempuan dan anak yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang harus diperhatikan bagi Kepolisian maupun Dinas terkait dalam pelaksanaan tugas.

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut yaitu jajaran Kepolisian Resor se-Pulau Bangka, Dinas Sosial, DP3ACSKB serta Instansi terkait.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

PANGKALPINANG (09/11/2022) - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Ke-77 Tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM bersama dengan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan Seminar Nasional kesehatan dengan tema "Back to Office, Jadilah Pegawai Sehat, Bugar dan Produktif" secara hybrid.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, T. Daniel L. Tobing, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro, beserta jajaran mengikuti kegiatan ini secara virtual.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kesehatan tentang budaya kerja sehat agar pegawai menjadi sehat, bugar dan produktif dan juga meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan di lingkungan kerja agar pegawai dapat tetap sehat, aman serta waspada dan tetap produktif.

Selanjutnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy O.S. Hiariej menyampaikan Keynote Speech-nya sekaligus membuka Seminar Nasional ini. Eddy menyebutkan bahwa produktivitas pegawai menjadi tolak ukur keberhasilan tujuan, visi dan misi baik seuah perusahaan maupun Kementerian dan Lembaga dalam mengisi pembangunan Indonesia.

"Kami berharap melalui seminar nasional ini dapat menjadi momentum kebangkitan seluruh pegawai dalam rangka peningkatan capaian kerja Kemenkumham", pesan Eddy.

Melanjutkan kegiatan, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto, menyampaikan paparannya. Andap menjelaskan bahwa Kemenkumham telah melaksanakan berbagai langkah-langkah dalam penanganan Covid-19, salah satunya dengan melakukan swab antigen masal, menggunakan baju lengan panjang, pemantauan kesehatan via website, dan lain sebagainya.

"Kita harus sehat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kinerja kita, karena ini penting untuk Kemenkumham dan keluarga masing-masing", pesan Andap.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh 7 (tujuh) narasumber yang merupakan tenaga ahli di bidangnya, yaitu :
1. Yassierli, Dewan Pembina Perhimpunan Ergonomi Indonesia;
2. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI;
3. Sukamto, dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKI UI;
4. Erlina Burnan, dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK UI;
5. Eka Laksmi Hidayati, dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UI;
6Nova Riyanti Yusuf, dari UPN Veteran; dan
7. Liza Natalia, pengggiat kebugaran dan kesehatan;
dengan dimoderatori oleh Vito Anggarino Damay.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang - Dalam rangka membangun citra positif Pemasyarakatan melalui strategi komunikasi massa dan publikasi yang efektif, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan gelar Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan: Launching Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan sekaligus Penetapan dan Pelatihan 50 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Percontohan Manajemen Krisis Komunikasi Pemasyarakatan, Rabu (09/11/2022). Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, peserta kegiatan hadir langsung mengikuti dari Hotel Discovery Ancol, Jakarta.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Itun Wardatul Hamro mengikuti secara virtual melalui zoom meeting.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sudah dimulai sejak tanggal 08 November dan berakhir pada 10 November 2022.

Membuka kegiatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard SP Silitonga, menyampaikan bahwa setiap jajaran pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar untuk berkinerja dengan baik, dan berperan sebagai humas yang dapat menyampaikan informasi pemasyarakatan dengan cepat, tepat, dan akurat.

"Tentunya jajaran pemasyarakatan perlu didukung dengan pengetahuan serta strategi mengenai kehumasan yang baik, khususnya dalam menghadapi krisis, mengingat UPT Pemasyarakatan rentan akan terjadinya krisis," ujar Reynhard.

Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan 50 UPT Percontohan Manajemen Krisis Komunikasi Pemasyarakatan yang dibentuk untuk mewujudkan pemasyarakatan yang lebih baik serta meningkatkan citra instansi.

"Diharapkan 50 UPT yang telah ditetapkan dapat memahami dan menjalankan manajemen krisis dengan baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi Unit Pelaksana Teknis lainnya. UPT percontohan tersebut nantinya akan menjalankan pelatihan yang diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis beserta jajaran Humas di UPT," lanjut Reynhard.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai kehumasan dan praktik manajemen krisis pemasyarakatan.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL