Pangkalpinang, (07/11/2022) - Bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar Coffee Morning yang dipimpin oleh Kepala Divisi Yankumham, Eva Gantini bersama dengan seluruh Pejabat Struktural di jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Hukum, Kasubbid Pelayanan AHU, Kasubbid Pelayanan KI, Kasubbid Luhbankum JDIH, Kasubbid Fastukumda, Kasubbid P3H2, Kasubbid HAM, serta Perwakilan JFT Perancang Madya dan Penyuluh Hukum.

Dalam arahannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan agar selalu memperhatikan serapan anggaran. Selanjutnya terkait persiapan kegiatan Apostille dan kedatangan Menteri Hukum dan HAM R.I dalam rangka peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta Sosialisasi/Penobatan Duta Layanan KI di bulan Desember 2022, agar Kabid Yankum dan Kabid Hukum serta jajaran untuk segera mempersiapkan dan dapat dilaporkan progresnya.

Kepala Bidang Yankum, Adi Riyanto menyampaikan terkait persiapan kegiatan Sosialisasi Layanan Apostille, mengundang 3 (tiga) orang narasumber dari Ditjen AHU, Kepala Dinas Dukcapil Pangkapinang, dan Deputi Bidang Pendidikan KPK, sedangkan yang akan bertindak sebagai Moderator dengan mengundang Fakultas Hukum UBB (Darwance). Sebagai informasi juga bahwa untuk Tarja Bidang Pelayanan Hukum mencapai 100%.

Selanjutnya Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro menyampaikan terkait dengan persiapan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum bahwa Subbidang Penyuluhan Hukum dan JDIH sudah melakukan koordinasi ke beberapa Kelurahan di Kota Pangkalpinang sekaligus melakukan faktualisasi lapangan dengan mengisi kuisioner Indeks Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kasubbid Penyuluhan Hukum & JDIH, M. Ariyanto menambahkan terkait rencana peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdapat 34 Desa/Kelurahan Desa Binaan yang akan ditetapkan dan diresmikan sebaga Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung, bukan hanya kegiatan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM saja, untuk itu agar melibatkan seluruh Divisi dan juga Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

(DIVISI YANKUMHAM KANWIL KEMENKUMHAM BABEL)

Pangkalpinang, (07/11/2022) – Bertempat di Ruang Kadivyankumham, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Eva Gantini) didampingi Kepala Bidang HAM (Suherman) beserta jajaran menerima kunjungan koordinasi dari Bagian Hukum Setda Bangka Tengah yang diketuai Kepala Bagian Hukum (Afrizal) beserta jajarannya.

Kunjungan tersebut dalam rangka mendukung program pemajuan HAM di daerah. Kepala Bagian Hukum Bangka Tengah (Afrizal) beserta Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan vocal point dan sebagai operator RANHAM daerah berencana akan melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis ke Ditjen HAM di Jakarta pada tanggal 17 November 2022 mendatang terkait mekanisme pelaksanaan aksi HAM yang merupakan wujud dari program RANHAM yang diatur dalam Perpres 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025.

Afrizal berharap kepada Kanwil Kemenkumham Babel untuk bersedia mengkondisikan kepada Ditjen HAM terkait rencana kegiatan yang dimaksud.

Dikatakan Afrizal, kedepan pihaknya akan menjadwalkan kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan program RANHAM kepada para OPD terkait di Kabupaten Bangka Tengah dan meminta kesediaan kepada Kantor Wilayah untuk bersedia menjadi Narasumber pada sosialisasi tersebut.

Kemudian Afrizal menyampaikan tindaklanjut dari koordinasi tim Divyankumham beberapa waktu lalu ke Setda Bangka Tengah terkait dengan persiapan kedatangan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ke Bangka Belitung pada tanggal 6 Desember 2022 mendatang, yang salah satu agendanya adalah Peresmian Desa Sadar Hukum dan Pengukuhan Duta Kekayaan Intelektual dari Kabupaten Bangka Tengah.

Pada intinya, Pemkab Bangka Tengah siap bersinergi dengan Kantor Wilayah dalam mengoptimalkan pelayanan hukum dan HAM, khususnya di Bangka Tengah.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Sungailiat, (07/11/2022) - Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Muhamat Ariyanto, S.H., M.H didampingi JFT Penyuluh Hukum Rizki Amalia, S.E., Sofian, S.H.I., dan CPNS Penyuluh Hukum Fajar Husein, S.H., melaksanakan Verifikasi Faktual Lapangan terkait Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2022 terhadap Desa/kelurahan Binaan Sadar Hukum yang akan diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada tahun 2022. Verifikasi Faktual ini dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Desa dan pengisian kuisioner yang dilakukan oleh para JFT Penyuluh Hukum guna memperoleh data.

Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut merupakan kriteria Penilaian untuk bisa ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut sebagaimana Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017. Penilaian kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum itu meliputi 4 (empat) dimensi di antaranya:
1. Dimensi akses informasi hukum, tingkat penilaian sebesar 20%;
2. Dimensi implementasi hukum, tingkat penilaian sebesar 40%;
3. Dimensi akses keadilan, tingkat penilaian sebesar 20%; dan
4. Dimensi demokrasi dan regulasi, tingkat penilaian sebesar 20%.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk persiapan peresmian Desa Binaan Sadar Hukum menjadi Desa Sadar Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang akan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I pada tanggal 06 Desember 2022 nantinya bertempat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lokasi yang dilakukan verifikasi faktual lapangan adalah Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali yang diterima langsung oleh Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Mahdah. Desa Mapur Kecamatan Riau Silip diterima oleh Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Rio Kurniawan, dimana kedua Desa tersebut merupakan desa binaan Kecamatan Kabupaten Bangka yang diusulkan dari 34 usulan Desa/Kelurahan binaan yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022.

Tentu tidak mudah untuk mencapai predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum, karena untuk mencapainya harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat.

Adapun bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan dalam acara kegiatan peresmian dan penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yaitu:
1. Piagam diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang dipersiapkan oleh BPHN;
2. Medali diberikan kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang dipersiapkan oleh BPHN;
3. Hadiah diberikan kepada Kepala Desa/Kelurahan yang dipersiapkan oleh BPHN;
4. Penghargaan lain, bentuk dan pelaksanaannya dipersiapkan oleh Kantor Wilayah dan panitia daerah.

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH

SUNGAILIAT (07/11/2022) - Jajaran Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pembina Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tim monev dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Triandini Oscar, dengan didampingi oleh Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Margareth Sari dan Kepala Subbagian Humas, RB dan TI, Sriyani Agustina beserta jajaran.

Jajaran Subbagian Program dan Pelaporan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja dan analisa kebutuhan anggaran. Sementara jajaran Subbagian Humas, RB dan TI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pembangunan Zona Integritas di Lapas Kelas IIB Sungailiat, keaktifan dalam publikasi berita kegiatan, konsistensi hasil survey IPK/IKM, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga supervisi dalam pengelolaan website resmi satuan kerja.

Dalam kesempatan ini Andini menegaskan bahwa saat ini Kemenkumham RI sedang berupaya penuh dalam meningkatkan Indeks SPBE Kemenkumham, dan penilaian SPBE tersebut tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). "Tentunya walaupun kemarin Lapas Kelas IIB Sungailiat tidak dilakukan visitasi oleh tim asesor, kedepannya harus tetap dilakukan implementasi SPBE, dimulai dari kepedulian kecil terhadap perangkat server yang ada disini, yang pastinya sering digunakan untuk mengakses Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), sebaiknya server tersebut berlokasi di ruangan yang bersuhu dingin", pesan Andini.

Andini juga berpesan agar Lapas Kelas IIB Sungailiat segera mempersiapkan bahan pemaparan untuk Rapat Koordinasi di Kantor Wilayah yang akan digelar beberapa hari lagi.

Kepala Subbagian Tata Usaha, Zarpian, menyambut baik kunjungan monev kali ini dan mengatakan bahwa akan menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti catatan-catatan yang ada pada Berita Acara.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL