PANGKALPINANG, (03/11/2022) - Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Muhamat Ariyanto, S.H., M.H didampingi JFT Penyuluh Hukum, Rizki Amalia, S.E, Sofian, S.H.I, Sudihastuti, S.H dan CPNS Penyuluh Hukum Fajar Husein, S.H, melaksanakan Verifikasi Faktual Lapangan terkait Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2022 terhadap Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang akan diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada tahun 2022. Verifikasi Faktual ini dilakukan melalui wawancara kepada Lurah dan pengisian kuisioner yang dilakukan oleh para JFT Penyuluh Hukum guna memperoleh data.

Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut merupakan kriteria penilaian untuk bisa ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut sebagaimana Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017.

Penilaian kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum itu meliputi 4 (empat) dimensi, diantaranya:
1. Dimensi akses informasi hukum, tingkat penilaian sebesar 20%;
2. Dimensi implementasi hukum, tingkat penilaian sebesar 40%;
3. Dimensi akses keadilan, tingkat penilaian sebesar 20%; dan
4. Dimensi demokrasi dan regulasi, tingkat penilaian sebesar 20%.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan peresmian Desa Binaan Sadar Hukum menjadi Desa Sadar Hukum di Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang akan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 06 Desember 2022 nantinya bertempat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lokasi yang dilakukan verifikasi faktual lapangan adalah Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya yang diterima langsung oleh Lurah, Dwi Yuda Catur Suci Wijana, SH, Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam diterima oleh Lurah, Fahlevi Pradidaya, ST, dan Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan yang diterima oleh Lurah, Yudi Januar Putra, S.STP, dimana ketiga kelurahan binaan tersebut berada di wilayah Kecamatan Kota Pangkalpinang.

Tentu tidak mudah untuk mencapai predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum, karena untuk mencapainya harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Indikator penilaian ini merupakan indikator yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Diharapkan Desa/Kelurahan binaan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang akan diresmikan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI akan memiliki rasa kebanggaan tersendiri karena telah berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum di daerahnya, sehingga mendapatkan predikat Desa/kelurahan Sadar Hukum dan penghargaan ANUBHAWA SASANA DESA.

Dan pada kenyataanya suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi melalui kerja pararel dan sinergi, sangatlah membantu dan mendukung iklim investasi.

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum

SURABAYA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) gelar Rakor Pembahasan Pengelolaan Keuangan Program KI pada Kantor Wilayah, Rabu (2/11). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan program KI.

Rakor yang digelar di Hotel Double Tree Surabaya dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal KI, Sucipto, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur, Zaeroji, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan Perwakilan BPK, serta Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sucipto menyampaikan bahwa terkait pengelolaan keuangan kita harus menggunakan 5T, yaitu tata, titi, titis, tatas, tutug serta harus tertib dalam hal administrasi, substansi serta tertib hukum, pada Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengelola Keuangan Program Kekayaan Intelektual.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur, Zaeroji, S.Sos., M.H dalam sambutannya menyampaikan pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara Profesional, Akuntabel, Transparan dan bertanggung jawab.

“Dibutukan Transparasi dari sisi penerimaan (PNBP), demi memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan negara juga harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan output dan outcome yang efektif, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

"Ini harus dikelola oleh SDM yang kompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan azas tata kelola keuangan yang baik," tambahnya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Pejabat Administrator dan Pengawas pada DJKI. Hadir mewakili Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung Kepala Subbidang KI Marsal Saputra, Kepala Subbagian Keuangan, Deny Herlianto, dan Operator Keuangan, beserta 33 Kantor Wilayah lainnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang - Menindaklanjuti instruksi dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI (Andap Budhi Revianto), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, T. Daniel L. Tobing melakukan monitoring ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, Kamis (03/11/2022).

Monitoring tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kondisi Lapas agar tetap aman, tertib, serta memastikan pelayanan di UPT berjalan dengan baik dan prima.

Didampingi Kepala Lapas dan Pejabat Struktural Lapas Kelas IIB Sungailiat, Kakanwil melakukan pengecekan sarana dan prasarana, serta memastikan pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.

"Kepada Kalapas beserta jajaran, diharapkan senantiasa menjaga situasi tetap aman dan kondusif, jangan sampai ada pelarian WBP maupun gangguan kemanan dan ketertiban yang terjadi. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dalam menjalankan tugas," ujar Daniel dalam pengarahannya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang, (03/11/2022) - Bertempat di ruang serbaguna Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda dan Pertama yakni Sudi Hastuti, Rizki Amalia, Sofian dan Fajar Hussein melakukan kolaborasi dalam memberikan bimbingan dalam bentuk Penyuluhan Hukum kepada Klien pada Balai Pemasyarakatan yang menjalani masa integrasi sosial dan menjalani masa wajib lapor.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada klien akan tugas dan kewajibannya selama menjalani masa integrasi sosial dan diharapkan para klien untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan, demikian disampaikan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan yang diwakili oleh Bapak Ari Yulian selaku PK Bapas Kelas II Pangkalpinang.

Bapas seringkali dihadapkan pada klien yang tidak mematuhi peraturan dan tata tertib di Balai Pemasyarakatan pada saat menjalani program re-integrasi, diantaranya klien yang jarang melapor ke Balai Pemasyarakatan atau juga tidak memberi kabar kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bersangkutan. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses pembimbingan dan pengawasan terhadap klien sehingga akan berdampak pada pengulangan tindak pidana kembali apabila tidak dilakukan kontrol terhadap diri klien.

Sudi Hastuti dan Fajar Hussein menyampaikan hak dan kewajiban para Klien Bapas dalam menjalani masa integrasi sosial yang sudah sepatutnya wajib dipatuhi.

Selanjutnya para Penyuluh Hukum juga, Sofian dan Rizki Amalia memberikan motivasi serta mengajak klien untuk memiliki mindset positif, berfikir positif, mempunyai aura positif agar dalam menjalankan masa integrasi ini tidak membuat keonaran dan keresahan serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali.

Selanjutnya disampaikan peran keluarga terdekat sangatlah berperan penting dalam turut serta melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan, dimana ketika klien tersebut baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) / Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dimana klien sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari keluarga untuk mengembalikan kepercayaan dirinya ketika mencoba memulai kembali berintegrasi dan bersosialisasi ditengah masyarakat.

Saat ini adalah kesempatan terbaik bagi klien Bapas untuk Kembali ke keluarga dan memberikan yang terbaik bagi keluarga dan masyarakat.

(LUHBANKUM DAN JDIH KANWIL KEMENKUMHAM BABEL)