Bali, (30/10/2022) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengikuti pameran produk kreatif yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memeriahkan festival karya cipta anak negeri. Pameran diisi oleh Kantor Wilayah seluruh Indonesia yang dipusatkan di Art Center, Bali.

Dalam mengikuti pameran ini, Kanwil Kemenkumham Babel membawa produk Indikasi Geografis dari Bangka Belitung, yaitu Lada Putih Muntok dan beberapa produk khas bangka belitung dari UMKM seperti Kain Cual Bangka, Madu Pelawan, Madu RR, terasi, gula aren, kerupuk khas Bangka dan minyak gosok berbahan tradisional. Produk-produk yang dibawa merupakan produk unggulan khas dari Bangka Belitung.

Dalam memasarkan produknya, Kanwil Kemenkumham Babel mengusung 2 (dua) orang pegawai yaitu Erlangga Hadi Wibowo (JFU Subbid Pelayanan KI) dan Bobbi S Indra (JFU PPL).

Ada beberapa produk yang dipasarkan terjual habis seperti kerupuk Bangka yang sudah terbukti kualitas rasanya dan banyak dinikmati oleh orang yang berkunjung ke Bangka Belitung.

Di sela-sela pameran, stand Bangka Belitung dikunjungi oleh Selebgram lokal Bali yang juga turut mempromosikan produk Bangka Belitung melalui live Instagramnya, yang hasilnya ada beberapa produk Bangka Belitung terjual secara online. Stand Kanwil Kemenkumham Babel juga turut dikunjungi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Ambeg Paramarta.

Ada beberapa pengunjung yang bertanya terkait produk Bangka Belitung, salah satunya yang menjadi unggulan Bangka Belitung yaitu Lada Putih Muntok.

Erlangga menjelaskan, untuk Lada Putih Muntok mempunyai kualitas yang sangat baik, itu dibuktikan dengan tingkat kepedasan Lada Putih Muntok di angka 6-7 jika dibandingkan dengan Lada Putih Vietnam yang tingkat kepedasannya hanya 5 ke bawah. Faktor tanah, pupuk dan teknik perawatan Lada Putih Muntok menjadi keunggulan hasil, sehingga memiliki kualitas ekspor yang dipercaya di pasar dunia.

Pameran produk kreatifitas yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari ini tentunya menjadi ajang untuk saling memperkenalkan produk dari tiap-tiap daerah di Indonesia. Dengan adanya event seperti ini, diharapkan UMKM yang ada di seluruh wilayah Indonesia dapat lebih kreatif untuk mengembangkan produknya sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Pangkalpinang, (28/10/2022) - Bertempat di ruang lobi Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Masyarakat Nelayan datang untuk konsultasi hukum yang ditemui langsung oleh Kabid Hukum (Eko Saputro).

Dalam sesi konsultasi hukum, perwakilan masyarakat yaitu M. Yunus menjelaskan bahwa sebelumnya Ia pernah datang ke Kantor Wilayah dan meminta untuk diberikan layanan Bantuan Hukum Gratis kepada anaknya yang berprofesi sebagai seorang Nelayan yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Pada saat ini, anak M. Yunus sendiri sudah tercatat sebagai salah satu klien penerima Bantuan Hukum gratis yang didampingi oleh salah satu OBH yang terakreditasi di Kota Pangkalpinang.

Maksud kedatangan M. Yunus yaitu ingin mendapatkan opini hukum terhadap perkembangan kasus yang sedang dialami oleh anaknya sehingga masalah hukumnya cepat mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.

Eko Saputro menjelaskan bahwa perkara yang dialami oleh anaknya sudah ditangani oleh OBH sehingga secara teknis segala sesuatu perkembangan kasus menjadi kewenangan dari OBH.

Kantor Wilayah berdasarkan Orta lembaga tidak memiliki kewenangan untuk bertindak lebih lanjut di lapangan, namun tetap bisa untuk melakukan monitor terhadap pendampingan yang dilakukan oleh OBH.

Eko Saputro menambakan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Babel selalu mendorong OBH untuk memberikan pendampingan maksimal kepada setiap klien yang ada. Sehingga harapannya, setiap klien Bantuan Hukum bisa mendapatkan solusi atau hasil yang terbaik dan sesuai dengan keinginan klien termasuk anaknya M. Yunus.

Subbid Luhbankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Babel

PANGKALPINANG (28/10/20122) - Dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan menggelar kegiatan Peluncuran (launching) Digitalisasi Pembentukan Perundang-Undangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, T. Daniel L. Tobing, Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini dan para JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Wilayah.

Mengawali kegiatan, Plt. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Pada kesempatan ini Dhahana menyebutkan bahwa dalam digitalisasi pada bidang peraturan perundang-undangan ini telah dibangun 4 media, dengan detail sebagai berikut :
1. e-PARTISIPASI;
2. e-PENGUNDANGAN;
3. e-LITIGASI;
4. Helpdesk Peraturan Perundang-Undangan.

Melanjutkan kegiatan, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, menyampaikan pidatonya. Yasonna mengatakan bahwa pada era digital ini berbagai inovasi dilahirkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini tentunya dilakukan sepenuhnya demi pelayanan publik, terutama dalam hal ini di bidang peraturan perundang-undangan.

Selepas Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diharapkan Kemenkumham dapat terus melakukan berbagai inovasi demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

PANGKALPINANG (27/10/2022) - Menindaklanjuti Undangan Rapat dari Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Bagian Umum (Zumadi) dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga (Akbar Aidul Poetra) Kanwil Kemenkumham Babel mengikuti kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Mansoskul (Managerial Sosio-Kultural) Proses Pindah Instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Rapat Lantai II Pukul 10.00 WIB.

Dalam rapat tersebut, dibahas tahapan selanjutnya dalam Pelaksanaan Pindah Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-143.KP.04.01 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pindah Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor SEK.2.KP.04.01- 1598 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Pindah Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, Biro Kepegawaian juga telah melaksanakan seleksi administrasi terhadap usulan Pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mengajukan mutasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Tahapan selanjutnya adalah Uji Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM.

Uji Kompetensi direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2022, yang kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara pada tanggal 9 November 2022 pada Kantor Wilayah masing-masing serta akan di lakukan pendampingan oleh panitia pusat Biro Kepegawaian Sekjen Kemenkumham

Pelaksanaan akan dilakukan pada 18 unit kerja di seluruh Indonesia

• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-143.KP.04.01 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pindah Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dapat membantu PNS pada Kementerian/Lembaga/Badan/Pemda lain yang tertarik untuk pindah instansi ke Kementerian Hukum dan HAM.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL