Belitung Timur, (26/10/2022) - Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (SUDIHASTUTI) dan Penyuluh Hukum Kab. Belitung Timur (TAUFIK WANARDI) lakukan inventarisasi Desa Binaan Sadar Hukum yang akan diusulkan menjadi Desa Sadar Hukum pada tahun 2022.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan peresmian Desa Binaan Sadar Hukum menjadi Desa Sadar Hukum tahun 2022 yang akan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada akhir November 2022.

Lokasi yang dikunjungi adalah Desa Renggiang yang diterima oleh Sekdes YUDI dan Desa Aik Madu yang diterima oleh Kades RISKI FILIARDI, dimana kedua desa tersebut berada di Kecamatan Simpang Renggiang Kab. Belitung Timur.

Mengacu pada Permenkumham No. M.01-PR.08.10 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum, Sudi mendorong peran serta kelompok KADARKUM yang ada untuk berperan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya atau kelompoknya, sehingga Desa Binaan Sadar Hukum diharapkan dapat melahirkan budaya hukum yang menumbuhkan ketertiban dan ketaatan hukum masyarakat.

Selanjutnya Taufik menyampaikan agar setiap desa yang diusulkan segera menindaklanjuti Quesioner Indeks Desa Sadar Hukum agar memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi Desa Sadar Hukum dan diresmikan oleh Menkumham pada bulan November 2022.

Hingga akhirnya diharapkan desa tersebut mendapatkan penghargaan ANUBHAWA SASANA DESA dan diresmikan menjadi Desa Sadar Hukum Tahun 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

PANGKALPINANG (26/10/2022) – Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang melanjutkan kembali kegiatan pengawasan terhadap notaris di Kota Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan akhir dalam rangkaian kegiatan Pemeriksaan Protokol Notaris yang telah dilaksanakan sejak tanggal 17 Oktober 2022 lalu. Kegiatan di pimpin oleh Bapak Toni, S.H., M.H selaku Pimpinan Tim dari Majelis Pemeriksa III dan di ikuti juga oleh Tim Majelis Pemeriksa II yang di pimpin oleh Bapak Rio Armanda Agustian, SH, MH dan diterima oleh Notaris yang ada di Kota Pangkalpinang.

Tim Majelis Pemeriksa melaksanakan pengawasan terhadap notaris di Kota Pangkalpinang yang tidak berbeda jauh terhadap pemeriksaan- pemeriksaan kepada notaris sebelumnya dan tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen notaris serta melakukan wawancara kepada notaris dan staf notaris untuk mendapatkan informasi yang diperlukan serta tim melakukan uji petik.

Mengakhiri kegiatan pemeriksaan di Kota Pangkalpinang, Ketua Majelis Pemeriksa Majelis III Bapak Toni, S.H., M.H menyampaikan harapan kepada notaris-notaris di Kota Pangkalpinang agar dapat ditingkatkan lagi kinerja notaris, lebih tertib administrasi dengan tetap memperhatikan UUJN serta peraturan-peraturan terkait lainnya, dan notaris-notaris di kota pangkalpinang terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan notaris.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

SUNGAILIAT (26/10/2022) - Kantor Wilayah Kemenkumham Babel melalui Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) melakukan koordinasi ke Polres Bangka.

Kegiatan yang dipimpin Kepala Bidang HAM (Suherman) didampingi Kasubbid Pemajuan HAM (Yulizar) serta JFT Perancang Peraturan Per-UU (Zulkarnaen) dan JFU diterima langsung oleh Kapolres Bangka (AKBP Indra Kurniawan).

Koordinasi tersebut merupakan upaya langkah tindak lanjut terhadap laporan pengaduan dari salah satu warga Sungailiat Kabupaten Bangka yang dikomunikasikan langsung kepada pelaksana Yankomas terkait dengan proses penyidikan oleh penyidik Polres Bangka terhadap orang tuanya yang menurutnya terdapat kejanggalan.

Suherman menyampaikan kunjungan tersebut bukan bermaksud untuk mencampuri urusan yang menjadi kewenangan Polres Bangka dalam melaksanakan penegakan hukum, tapi untuk meminta klarifikasi dan menjalin kerjasama untuk mencari jalan keluar sebagai upaya langkah tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat kepada Kantor Wilayah.

Kapolres Bangka (AKBP Indra Kurniawan) menanggapi terkait dengan proses penyidikan terhadap Yang bersangkutan, dalam melakukan penegakan hukum Penyidik Kepolisian tetap mengacu dan berpedoman dengan SOP serta aturan yang berlaku. Ada hal - hal tertentu yang terpaksa harus membatasi hak seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana untuk memenuhi hak masyarakat/orang lain akibat dari perbuatannya tersebut, akan tetapi terkait dengan pengaduan yang diterima oleh Kantor Wilayah akan kami telusuri terlebih dahulu terkait substansinya kepada penyidik yang menangani perkara tersebut, yang nantinya akan disampaikan secara tertulis kepada Kanwil Kumham sebagai bahan klarifikasi terkait permasalahan tersebut. (Ucap Indra Kurniawan).

Pada akhir kesempatan, Suherman berharap melalui koordinasi tersebut dapat terjalin sinergitas sebagai upaya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan HAM yang diadukan sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada masyarakat.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Semarang (24/10/2022) - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Memperingati 100 Tahun Eksistensi Daktiloskopi Berdasarkan Staatblad 1911 & 1920. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Struktural di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Divisi Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kantor Wilayah Bangka Belitung dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Adi Riyanto, S.H.,M.H) dan Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan teknologi Informasi (Harman, S.Ag.,S.H.,M.Si).

Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan yang diikuti oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia ini, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel Gumaya Tower, Semarang. Kegiatan ini mengagendakan beberapa kegiatan diantaranya pembekalan Materi terkait Mekanisme pembentukan jabatan fungsional, Kegunaan Daktiloskopi, serta mekanisme jabatan Fungsional.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Slamet Prihantara) yang dihadiri secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP., S.H., M.H.), para pimpinan tinggi Madya dan para peserta kegiatan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Se-Indonesia.
Dalam Sambutannya, Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Slamet Prihantara, Bc.IP,S.H.,M.Si) menyampaikan penguatan kelembagaan daktiloskopi sangat penting karena sangat strategisnya peran daktiloskopi dalam pembuktian identitas diri seseorang dan sangat dibutuhkan oleh berbagai unit instansi. Direktorat Daktiloskopi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang daktiloskopi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta memiliki fungsi antara lain : penyiapan rancangan kebijakan di bidang daktiloskopi; pelaksanaan pembinaan, pengaturan, bimbingan dan pelaksanaan di bidang daktiloskopi; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daktiloskopi; penyiapan, pengolahan dan penyajian data sidik jari, dan pemberian informasi daktiloskopi; perumusan, pencarian identifikasi seseorang secara manual dan/atau elektronis dan pemberian keterangan mengenai sidik jari seseorang; pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan arsip teraan daktiloskopi serta evaluasi dan penyusunan laporan daktiloskopi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat Daktiloskopi.

Pelaksanaan Bimtek Penguatan kelembagaan ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penyidikan yang dalam hal ini di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdampingan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan kedepan akan dibentuk Jabatan Fungsional Diktaloskopi yang sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara.

DIVYANKUMHAM KANWIL KEMENKUMHAM BABEL