Pangkalpinang – Dalam rangka Penilaian Visitasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tim Pusat Data dan Informasi (Pudatin) Kemenkumham RI laksanakan pengarahan dan audiensi kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Senin (24/10/2022).

Hadir pada kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro, Kepala Bagian Program dan Humas, N.A Triandini Oscar, Kepala Unit Pelaksana Teknis yang akan dilakukan visitasi, Tim Penilai dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Menpan-RB, serta jajaran Subbagian Humas, RB, dan TI. Sementara Unit Pelaksana Teknis yang tidak dilakukan visitasi mengikuti secara virtual melalui zoom meeting.

Membuka kegiatan, Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro, menyampaikan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

“SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ujar Itun.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi SPBE Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021, dan mendapatkan predikat “Sangat Baik” dengan nilai 3.68 dari skala 5 (lima). Untuk meningkatkan kematangan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemenkumham, maka perlu dilakukan evaluasi SPBE pada Kantor Wilayah dan UPT melalui penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi.

“Diharapkan melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat memperoleh hasil yang lebih baik, mengingat bahwa semakin tinggi level yang diperoleh pada penilaian SPBE, maka akan berbanding lurus dengan pelayanan berbasis TI yang semakin baik juga,” tutup Itun.

Memberikan arahannya, tim Pusdatin menyampaikan bahwa akan ada 7 (tujuh) Domain Evaluasi SPBE, diantaranya yiatu SOP SPBE, Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan SPBE, Risiko SPBE, SDM TI, dan Manajemen Perubahan.

“Nantinya kami akan melihat, sejauh mana kematangan Kanwil dan UPT dalam pelaksanaan SPBE. Adapun beberapa hal yang akan dilihat seperti ketersediaan ruang server, adanya SOP, pemanfaatan aplikasi yang disediakan oleh pusat, penyusunan mitigasi risiko, serta pengembangan TI di satuan kerja,” ucap Tim Pusdatin.

Pelaksanaan visitasi sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 25-26 Oktober 2022 di Kanwil dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

(Pangkalpinang - 24/10/2022) - Minggu akhir di bulan Oktober 2022, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Eva Gantini) mengumpulkan seluruh jajaran untuk coffee morning. Dalam arahannya, Kepala Divisi Yankumham menyampaikan bahwa menjadi sukses antara otak kanan dan kiri harus seimbang, kemampuan komunikasi, interaksi, etika, dan budi pekerti yang baik. Selanjutnya dalam kegiatan ini disampaikan evaluasi kinerja dan serapan anggaran, serta rencana kerja masing-masing Subbidang.

Kemudian dari masing-masing Bidang melalui Kepala Subbidang melaporkan dan menyampaikan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran di bulan Oktober dan rencana kegiatan di bulan November 2022. Berdasarkan evaluasi serapan anggaran bahwa masing-masing Bidang/Subbidang pelaksanaan kegiatan sudah mencapai rata-rata di atas 80%, adapun yang masih dibawah 80% akan dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya sesuai target Disbursement Plan.

Menutup jalannnya rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik.

(DIVISI YANKUMHAM BABEL)

Pangkalpinang - Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Terbuka (UT) jurusan S1 Ilmu Administrasi Bisnis mengikuti perkuliahan pada Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, EVA GANTINI diberi kesempatan mengajar melalui zoom meeting dimana dilakukan diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa.

Selanjutnya pada kesempatan ini EVA GANTINI memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa bahwa ilmu hukum sifatnya mengikat pada setiap orang, dan ketika sebuah peraturan perundang-undangan berlaku maka setiap orang sudah paham (presumptio jures de jure), karena itu hati-hati dalam implementasi dan bertindak apapun dalam kehidupan sehari-hari. Karena peristiwa hukum akan berakibat hukum tanpa melihat seseorang tersebut paham atau tidaknya hukum.

Diakhir perkuliahan, EVA GANTINI menekankan kembali agar mahasiswa tidak terlibat dengan masalah pelanggaran hukum.

Koba (21/10/2022) - Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang melanjutkan kegiatan pengawasan terhadap notaris di Koba Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yang kembali dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Adi Riyanto, S.H., MH selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang.

Diterima langsung oleh Notaris wilayah Koba Kabupaten Bangka Tengah, Tim MPD melaksanakan pengawasan terhadap Notaris di Koba Kabupaten Bangka Tengah yang mana pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen-dokumen notaris, wawancara kepada notaris dan staf notaris untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, serta pelaksanaan uji petik.

Mengakhiri kegiatan pemeriksaan, Ketua Tim MPD, Adi Riyanto S.H., M.H menyampaikan harapan yang sama juga kepada notaris-notaris di Koba Kabupaten Bangka Tengah agar dapat meningkatkan lagi kinerja notaris, dengan tetap memperhatikan UUJN serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL