Pangkalpinang, (11/10/2022) - Dalam rangka pelaksanaan program kerja dan anggaran DIPA Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah terkait kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Tim Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perancang yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro, S.H., didampingi Perancang M.Iqbal, S.H.,M.H., Firmansyah Berhard, S.H., serta JFU Dewa Ayu Putu Laksmi, S.H. lakukan koordinasi tugas fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah ke Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan.

Bertemu dengan Sub Koordinator Perundang-undangan dan risalah rapat DPRD Kab Bangka Selatan, Yuherdi mengatakan bahwa terkait penyusunan perda inisiatif DPRD Kab Bangka Selatan, berterima kasih atas kunjungan dan arahan Kanwil Kemenkumham Babel, dan menyampaikan penting untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi perda di Kab Bangka Selatan.

Dalam kesempatan koordinasi ini tim Kanwil Kemenkumham Babel menyampaikan bahwa diperlukan peran aktif DPRD dan Pemda untuk melakukan pemetaan Perda dan Perkada yang telah ditetapkan untuk dapat dilakukan sinkronisasi dan hamonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 UU No. 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, dan berharap Kanwil Kemenkumham Babel dapat memfasilitasi kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi di daerah yang ditetapkan.

PANGKALPINANG (11 Oktober 2022) – Dalam rangka membentuk karakter petugas pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Pemasyarakatan melakukan pembinaan fisik mental dan disiplin kepada 30 orang CPNS yang diterima pada tahun 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepulauan Bangka Belitung yang diawali dengan apel pembukaan kegiatan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, T. Daniel L. Tobing didampingi Plt Kepala Divisi Pemasyarakatan, Itun Wardatul Hamro, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT).

Dalam pembukaannya, Kakanwil Daniel Tobing menyampaikan kepada seluruh peserta pembinaan untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Beliau juga menyampaikan agar seluruh peserta FMD dapat terus semangat dan bersaing dengan sehat. "Kalian adalah para generasi muda yang akan menggantikan posisi kami menjalankan roda pemerintahan”, ucapnya.
Selanjutnya dilakukan penyampaian materi tentang kedisiplinan oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan mengenai Kewajiban yang harus dilakukan PNS berserta dengan larangan-larangannya.

Selain itu, Kakanwil juga menyampaikan kepada para peserta FMD untuk selalu menjaga kesehatan, terus berolahraga serta memberikan kontribusi yang terbaik kepada Kementerian Hukum dan HAM. “Jangan pernah mau menerima pungli apalagi membawa masuk narkoba kedalam lapas, hidupilah diri kalian dengan hal-hal yang baik”, pungkas Kakanwil.

Pada kesempatan selanjutnya dilakukan penyampaian materi mengenai Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM oleh Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Itun Wardatul Hamro. Dalam pemaparannya beliau juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta untuk menjadi PNS yang tangguh, PNS yang bisa menghadapi segala tantangannya.
“Di perjalanan kita dalam bekerja nanti pasti kita menemukan banyak masalah bahkan yang membuat kita hampir menyerah, namun percayalah kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu, jangan jadikan masalah sebagai hambatan untuk kita maju, namun jadikan itu sebagai tantangan untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik”, pesan Itun.

Beliau juga menceritakan pengalaman hidupnya selama menjadi petugas pemasyarakatan hingga menjadi Kepala Divisi Administrasi, dimana dalam ceritanya banyak sekali inspirasi yang dapat dipetik dan dijadikan motivasi. Beliau berhadap seluruh peserta CPNS 2022 ini dapat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tangguh, pribadi yang memiliki kompetensi tinggi, pribadi yang berintegritas dan memberikan kontibusi positif bagi Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) yang dipimpin oleh satuan Brimob sebagai instruktur, kemudian pemaparan materi mengenai Pemasyarakatan yang disampaikan oleh Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Sugeng Hardono dan Kepala LPKA Pangkalpinang, Nanang Rukmana.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

TANJUNG PANDAN (10/10/2022) – Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang Melaksanakan Kegiatan pengawasan terhadap notaris di Belitung. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kepulauan Bangka Belitung Bapak Adi Riyanto, S.H., MH selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang dan Tim dan diterima langsung oleh Notaris yang ada di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan dua hari.dalam kesempatan hari pertama ini Ketua MPD  menjelaskan maksud dan tujuan adalah dalam rangka pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan ini di laksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris-notaris yang ada di kabupaten Belitung dan kabupaten Belitung Timur yang mana telah di atur berdasarkan Undang-undang jabatan notaris Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja, Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, Ujar Ketua MPD Bapak Adi Riyanto.

Tim Pemeriksa juga melakukan check list atas dokumen yang di periksa apakah semua dokumen notaris yang kerjakan telah di kerjakan sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku, Tim juga melakukan wawancara kepada notaris dan staf notaris untuk mendapatkan informasi yang diperlukan serta uji petik atas kebenaran dokumen.

Kemudian atas hasil pemeriksaan terhadap notaris, Tim menuangkan dalam Berita Acara Exit Meeting yang di tanda tangani oleh anggota tim dan notaris yang bersangkutan.

Mengakhiri kegiatan pemeriksaan di hari pertama, Ketua Tim MPD Bapak Adi Riyanto S.H., M.H mengharapkan notaris yang ada di kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur akan semakin maju dan bermartabat sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

TANJUNG PANDAN (10/10/2022) – Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang Melaksanakan Kegiatan pengawasan terhadap notaris di Belitung. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kepulauan Bangka Belitung Bapak Adi Riyanto, S.H., MH selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang dan Tim dan diterima langsung oleh Notaris yang ada di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan dua hari.dalam kesempatan hari pertama ini Ketua MPD  menjelaskan maksud dan tujuan adalah dalam rangka pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan ini di laksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris-notaris yang ada di kabupaten Belitung dan kabupaten Belitung Timur yang mana telah di atur berdasarkan Undang-undang jabatan notaris Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja, Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, Ujar Ketua MPD Bapak Adi Riyanto.

Tim Pemeriksa juga melakukan check list atas dokumen yang di periksa apakah semua dokumen notaris yang kerjakan telah di kerjakan sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku, Tim juga melakukan wawancara kepada notaris dan staf notaris untuk mendapatkan informasi yang diperlukan serta uji petik atas kebenaran dokumen.

Kemudian atas hasil pemeriksaan terhadap notaris, Tim menuangkan dalam Berita Acara Exit Meeting yang di tanda tangani oleh anggota tim dan notaris yang bersangkutan.

Mengakhiri kegiatan pemeriksaan di hari pertama, Ketua Tim MPD Bapak Adi Riyanto S.H., M.H mengharapkan notaris yang ada di kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur akan semakin maju dan bermartabat sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.