PANGKALPINANG (10/10/2022) - Menjelang kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Kedisiplinan yang akan diselenggarakan esok hari di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Pemasyarakatan dipimpin oleh Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Itun Wardatul Hamro.

Rapat ini dilaksanakan untuk membahas berbagai hal guna mematangkan persiapan kegiatan FMD yang akan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang CPNS Angkatan Tahun 2021, baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun sarana dan prasarana.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

PANGKALPINANG (10/10/2022) - Sabtu sore lalu, dalam rangka antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Itun Wardatul Hamro, melanjutkan kunjungan pengawasannya. Kali ini, giliran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat yang disambangi Plt. Kadivpas. Itun dalam kesempatan ini melaksanakan pengawasan dan kontroling terhadap satuan kerja tersebut.

Didampingi Kasubbid Lola Basan Baran dan Keamanan, Arie Harjanto, beserta para pejabat struktural, mengelilingi seluruh blok hunian WBP, dan didapati kondisi blok hunian aman serta kondusif.

Itun dalam kesempatan ini berpesan agar seluruh jajaran Lapas Sungailiat untuk selalu meningkatkan deteksi dini dan meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan di Lapas.

"Tingkatkan juga pengawasan terhadap WBP yang bekerja di dapur dan yang sedang dalam menjalani rawat inap di luar Lapas", ucap Itun mengakhiri pengarahannya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

PANGKALPINANG (07/10/2022) - Dalam rangka antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Itun Wardatul Hamro, mengunjungi LPKA Kelas II Pangkalpinang. Itun dalam kesempatan ini melaksanakan pengawasan dan kontroling terhadap satuan kerja tersebut.

Didampingi Kepala LPKA, Kasubbid Lola Basan Baran dan Keamanan, Arie Harjanto, beserta para pejabat struktural, mengelilingi seluruh blok hunian Andikpas, dan didapati kondisi blok hunian aman juga kondusif.

Itun dalam kesempatan ini berpesan agar seluruh jajaran LPKA untuk selalu meningkatkan deteksi dini dan meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan TNI demi menjaga keamanan di Lapas.

"Tingkatkan pengawasan terhadap Andikpas khususnya dalam hal kesehatan, dan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pengontrolan blok hunian", ucap Itun mengakhiri pengarahannya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

JAKARTA (07 OKTOBER 2022) – Menindaklanjuti arahan Direktorat Jenderal AHU, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini didampingi oleh TIM Efektif kembali melakukan konsultasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM terkait pengembangan fitur layanan informasi notaris dan pengawasan notaris yang merupakan Inovasi Proyek perubahan yang digagas oleh Kadivyankumham.

Konsultasi ini dilakukan dikarenakan proyek perubahan yang digagas oleh Kadivyankumham EVA GANTINI sangat erat keterkaitannya dengan PUSDATIN selaku unit yang menyelnggarakan kebijakan teknologi informasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Konsultasi ini disambut Baik oleh Koordinator Bidang Data dan Pengamanan Jaringan PUSDATIN MACHYUDHIE beserta jajaran dan melakukan diskusi yang panjang terkait pengembangan fitur layanan informasi notaris dan pengawasan notaris Laris Manis Babel dan disematkan kedalam website resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Kaitannya dalam hal ini Kadiv Yankumham juga sekaligus menyampaikan permohonan dukungan dan langkah-langkah selanjutnya kepada Pusdatin terkait izin pengembangan website Kantor Wilayah Kemenkumham Babel agar mendapat persetujuan dan masuk ke dalam penyimpanan data base Pusatin secara resmi.

Menyikapi hal tersebut Koor. Bidjar MACHYUDHIE mengapresiasi dan memberikan dukungan terkait dengan pengembangan fitur layanan informasi notaris dan pengawasan notaris Laris Manis Babel, beliau bersedia mensupport terkait dengan penyimpanan serta keamanan data yang akan disimpan kedalam server milik Kementerian Hukum dan HAM.