Pangkalpinang – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Fajar Sulaeman Taman, Kamis (22/02/2024) mengatakan bahwa pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah untuk segera daftarkan Madu Pelawan Namang Jadi Indikasi Geografis.

Kadivyankumham Fajar menuturkan, pihaknya juga telah mengikuti kegiatan rapat pendampingan penyusunan buku deskripsi Indikasi Geografis Madu Pelawan untuk diusulkan sebagai Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, pada Rabu lalu di Ruang Rapat Dinas Bappeda Kabupaten Bangka Tengah.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto menyampaikan hal-hal penting dalam percepatan pendaftaran, serta menyampaikan kepada Dinas terkait untuk membentuk struktur kelompok kepengurusan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Madu Pelawan.

“Perlu juga disiapkan logo yang akan digunakan dalam pendafataran Indikasi Geografis Madu Pelawan, serta anggaran yang akan dikeluarkan dalam hal pendaftaran Indikasi Geografis Madu Pelawan dari Kabupaten Bangka Tengah,” ujar Adi.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan jika Bappeda Kabupaten Bangka Tengah akan memfasilitasi anggaran yang akan dikeluarkan dalam hal pendaftaran Madu Pelawan Namang menjadi Indikasi Geografis yang terdaftar. Dinas Bappeda Kabupaten Bangka Tengah juga menyampaikan akan secepatnya memenuhi kelengkapan pendaftaran Indikasi Geografis Madu Pelawan.

Madu Pelawan merupakan madu yang hanya bisa dihasilkan dari kawanan lebah yang membuat sarang di pohon Pelawan. Pohon Pelawan sendiri merupakan salah satu kekayaan hayati yang ada di Bangka Belitung yang seluruh bagiannya, mulai batang, akar, hingga ujung rantingnya berwarna merah. Pohon Pelawan merupakan sumber makanan bagi kawanan lebah.

Madu Pelawan diyakini ampuh meningkatkan imunitas dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Rasa pahit pada Madu Pelawan juga hanya bisa terjadi jika lebah mengonsumsi sari bunga dari Pohon Pelawan.

Untuk memperoleh Madu Pelawan harus menunggu panen lebah yang membuat sarang di Pohon Pelawan. Masa panennya harus menunggu selesainya musim bunga dari Pohon Pelawan.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berharap, Madu Pelawan dapat segera terdaftar menjadi Indikasi Geografis. Madu Pelawan sudah memenuhi 3 kategori sebagai produk Indikasi Geografis, yakni memiliki reputasi, ciri khas dan karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, ia selalu mendorong jajarannya untuk selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemda Babel untuk melindungi Kekayaan Intelektual Babel dari penyalahgunaan dan pemalsuan.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Fajar Sulaeman Taman, Kamis (22/02/2024) mengatakan bahwa pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah untuk segera daftarkan Madu Pelawan Namang Jadi Indikasi Geografis.

Kadivyankumham Fajar menuturkan, pihaknya juga telah mengikuti kegiatan rapat pendampingan penyusunan buku deskripsi Indikasi Geografis Madu Pelawan untuk diusulkan sebagai Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, pada Rabu lalu di Ruang Rapat Dinas Bappeda Kabupaten Bangka Tengah.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto menyampaikan hal-hal penting dalam percepatan pendaftaran, serta menyampaikan kepada Dinas terkait untuk membentuk struktur kelompok kepengurusan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Madu Pelawan.

“Perlu juga disiapkan logo yang akan digunakan dalam pendafataran Indikasi Geografis Madu Pelawan, serta anggaran yang akan dikeluarkan dalam hal pendaftaran Indikasi Geografis Madu Pelawan dari Kabupaten Bangka Tengah,” ujar Adi.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan jika Bappeda Kabupaten Bangka Tengah akan memfasilitasi anggaran yang akan dikeluarkan dalam hal pendaftaran Madu Pelawan Namang menjadi Indikasi Geografis yang terdaftar. Dinas Bappeda Kabupaten Bangka Tengah juga menyampaikan akan secepatnya memenuhi kelengkapan pendaftaran Indikasi Geografis Madu Pelawan.

Madu Pelawan merupakan madu yang hanya bisa dihasilkan dari kawanan lebah yang membuat sarang di pohon Pelawan. Pohon Pelawan sendiri merupakan salah satu kekayaan hayati yang ada di Bangka Belitung yang seluruh bagiannya, mulai batang, akar, hingga ujung rantingnya berwarna merah. Pohon Pelawan merupakan sumber makanan bagi kawanan lebah.

Madu Pelawan diyakini ampuh meningkatkan imunitas dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Rasa pahit pada Madu Pelawan juga hanya bisa terjadi jika lebah mengonsumsi sari bunga dari Pohon Pelawan.

Untuk memperoleh Madu Pelawan harus menunggu panen lebah yang membuat sarang di Pohon Pelawan. Masa panennya harus menunggu selesainya musim bunga dari Pohon Pelawan.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berharap, Madu Pelawan dapat segera terdaftar menjadi Indikasi Geografis. Madu Pelawan sudah memenuhi 3 kategori sebagai produk Indikasi Geografis, yakni memiliki reputasi, ciri khas dan karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, ia selalu mendorong jajarannya untuk selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemda Babel untuk melindungi Kekayaan Intelektual Babel dari penyalahgunaan dan pemalsuan.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bangka Tengah - Perdana Kantor Wilayah Bangka Belitung gelar kegiatan BERKUMPUL, yakni Belajar Hukum Bersama Penyuluh Hukum memberikan layanan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Simpang Katis di Kabupaten Bangka Tengah guna penyebarluasan informasi dan pengetahuan hukum, Rabu, (21/02/2024)

Kegiatan dipimpin dan dibuka oleh Kepala Bidang Hukum Eko Saputro dan di dampingi Kasubbid Luhbankum JDIH bersama tim JFT Penyuluh Hukum, hadir Kepala Desa dan tokoh agama sebagai peserta sebanyak 30 orang. Dengan adanya penyebarluasan informasi dan pengetahuan hukum ini diharapkan masyarakat lebih memahami peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku, serta sebab dan akibat dalam pelanggaran hukum terang Eko Saputro dalam sambutannya.

Materi kegiatan disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Sudihastuti terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut data per Oktober tahun 2022 bahwa total kasus KDRT sebanyak 18.261 kasus, korban perempuan 16.745 dan korban laki-laki 2.948 kasus. Diharapkan melalui materi KDRT yang disampaikan ini masyarakat dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada korban KDRT dalam tindakan pencegahan dan lainnya.

Selanjutnya Penyuluh Hukum Ahli Muda, Rizki Amalia menyampaikan terkait Akses Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, Negara dan Pemerintah yakni melalui Kemenkumham di daerah bekerja sama dengan para OBH yang terakreditasi memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa biaya kepada masyarakat tidak mampu agar rasa keadilan dapat dirasakan sama tanpa adanya perbedaan dalam penyelesaian permasalahan hukum.

Divyankumham Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melaksanakan Kegiatan “BSK Policy Talk” dalam rangka Peringatan Hari Bhakti Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Rabu, 21 Februari 2024 yang dihadiri Internal Kementerian Hukum dan HAM baik dari Pegawai BSK KUMHAM serta Kantor seluruh wilayah Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dan juga Komunitas KUMHAM MUDA Dari seluruh kantor wilayah secara hybrid.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Rizky Argama dari STIH Indonesia Jentera/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dan Dr. Budiati Prasetiamartati dari Ocean Program Director Konservasi Indonesia dan dipandu oleh Dr. Y.Ambeg Pramarta Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Kebijakan Hukum dan HAM lantai 8. Pada tahun 2022 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Kementerian Hukum dan HAM sebesar 25,56 dari skala 100, sedangkan pada tahun 2023 IKK Kementerian Hukum dan HAM digawangi oleh Badan Strategi Kebijakan meroket menjadi 81.04 dari skala 100, terdapat peningkatan yang sangat tajam terhadap kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM tidak hanya sekedar nama, namun merupakan badan yang benar-benar strategis, harapannya ke depan akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas namun juga bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucap Gama sebagai closing statement pada kegiatan ini.

Dias juga menyampaikan bahwa masyarakat merupakan subjek perubahan dan bukan objek, dalam hal ini peran BSK sebagai Policy entrepreneur itu sangat penting. Penting untuk melakukan kolaborasi yang inklusif dengan kaum Marjinal untuk bisa memastikan bahwa model Kebijakan yang nantinya disusun adalah memang berdasarkan kondisi lokalitas dimana kebijakan itu disusun.

Terakhir, Ambeg juga menyampaikan komitmen BSK dalam rangka mengawal atau menavigasi kebijakan pabrik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BSKakan berupaya untuk merumuskan mekanisme yang tepat dalam mewadahi partisipasi bermakna sehingga sebuah kebijakan bersifat partisipatif dan inklusif. BSK Kumham akan mendorong kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang partisipatif dengan cara mengupayakan pemenuhan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan didalam proses kebijakan di lingkungan Kemenkumham. BSK mengupayakan kebijakan yang visioner dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus menjawab tantangan di masa depan dan bukan sebatas pemadam kebakaran. BSK Kumham akan mengawal proses kebijakan di Kemenkumham untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif antara aktor pemerintah seluruh proses kebijakan mulai dari agenda setting, pembentukan dan Implementasi hingga evaluasi. BSK akan berperan sebagai Knowledge Enterpreneur yaitu sebagai wadah yang mengelola pengetahuan dari masyarakat akademisi atau Knowledge Produser lain menjadi Kebijakan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan NGO antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Think Policy, Tanoto Foundation, Koneksi Indonesia Inklusif, Nalar Institute, Perwakilan Mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta, serta perwakilan pegawai Badan Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri.

Turut mengikuti secara virtual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Kepulauan Bangka Belitung yaitu, Kepala Bidang HAM (Suherman), Kepala Subbidang Pengkajian, Litbang, Hukum dan HAM (Poppy Rinafani), Kepala Subbidang Pemajuan HAM (Yulizar), beserta jajaran bidang HAM.