Bangka Tengah – Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Pawitralaya Bangka Tengah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-20 PIPAS, Kamis (01/02/2024).

Ziarah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PIPAS Kep. Babel, Ny. Evi Kunrat Kasmiri (Istri Kepala Divisi Pemasyarakatan) selaku Inspektur Upacara. Lalu Perwira Upacara yaitu, Ny. Putri Andriyas (Istri Kepala Bapas Pangkalpinang). Serta Komandan Upacara yaitu, Ny. Novi (Istri Kepala Rutan Muntok).

Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di Monumen Pahlawan, dan diakhiri dengan tabur bunga di Makam Pahlawan.

Ziarah juga dilaksanakan oleh anggota PIPAS Kep. Babel yang berada di Rutan Muntok Kab. Bangka Barat dan anggota PIPAS Kep. Babel yang berada di Lapas Tanjungpandan Kab. Belitung.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para perwakilan anggota PIPAS dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Pangkalpinang lakukan rapat sinergitas terkait pengajuan penyelesaian cuti Notaris lebih awal dan laporan pengaduan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua MPD Notaris Kota Pangkalpinang Adi Riyanto (Unsur Pemerintahan) dan dihadiri Wakil Ketua Eko Riyadi (Unsur Akademisi) dan Haryadi (Unsur Notaris), Anggota MPD M. Bambang dan M. Ikbal (unsur Pemerintahan), Youke Adi Nursahid (unsur Notaris), serta sekretaris Roli Pitriadi, Sudihastuti, Elwan Wijaya dan Ina Setyanigntyas, Jumat (02/02/2024).

Berdasarkan Pasal 25 UU 30 Tahun 2004, Notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan jabatan selama 2 tahun dan selama cuti, ia wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Lebih lanjut ketentuan mengenai cuti notaris ini diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (“Permenkumham 19/2019”), dalam pasal 35 menyebutkan :
(1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti pada saat dimulainya cuti;
(2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Prokotol Notaris kepada Notaris, 1 satu hari setelah cuti berakhir;
(3) Serah terima Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dibuatkan berita acara yang disampaikan ke MPD, MPW dan MPP.

Dan pada pasal 36 Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri dengan mengisi Format Isian laporan cuti.

Dipimpin Adi Riyanto, pada kesempatan ini dilakukan pembahasan tentang pengajuan percepatan penyelesaian cuti Notaris dan serah terima protokol Notaris yang belum waktunya. Selain itu juga dibahas tentang pelanggaran–pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal ini tentu saja menjadi tugas utama MPD berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sebagai Pengawas Majelis Pengawas memperoleh kewenangan untuk :
1. Melakukan Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi notaris di wilayah kerjanya;
2. Melakukan Pembinaan terkait administrasi pelaksanaan tugas kenotariatan.

Diharapkan selanjutnya Notaris di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjaga kode etik Notaris serta lebih tertib dalam menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bangka Selatan - Tim Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian,  Andrey Sofyan Isak, beserta staf pada Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian melakukan koordiinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat sebagai upaya Preventif Peningkatan Pencegahan TIndak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tanggapan positif disampaikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Selatan, Fauzi Fahrezi. Terkait penyebaran informasi di Kabupaten Bangka Selatan dilakukan melalui media online diantaranya Radio Junjung Besaoh (RJB) milik Pemerintah Daerah Bangka Selatan, Facebook, Instagram dan Tiktok serta pada WA Grup.

Sementara itu dari Dinas Kominfo Bangka Barat pada Subbagian perlengkapan, Meldaria menyambut baik informasi yang yang disampaikan selanjutnya akan diteruskan melalui media online yang dimiliki oleh Diskominfo Bangka Barat.

Bangka – Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Doni Alfisyahrin didampingi Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian, Johnny Tunggul, lakukan monitoring dan pembinaan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, Kamis (01/02/2024). Tim diterima langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, Zullaeni.

Plh. Kakanwil, Doni Alfisyahrin meninjau langsung ruang kerja Lapas dan dapur hygiene di Lapas. Doni juga meninjau hasil karya pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh warga binaan.

Pada kesempatan ini, Doni juga menanyakan terkait kendala apa saya yang dialami Lapas Sungailiat dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia menyemangati jajaran untuk lebih semangat meraih WBK pada tahun ini.

“Kegagalan yang lalu dapat kita jadikan pengalaman untuk meraih kesuksesan kedepannya,” kata Doni.

Tim Lapas Sungailiat menanggapi, bahwa masih banyak yang perlu dibenahi untuk meraih WBK. Dan mereka akan terus berusaha untuk melakukan pembenahan tersebut.

Untuk diketahui, Lapas Kelas IIB Sungailiat berisi penghuni berjumlah 500 orang, yang terdiri dari 86 orang Tahanan dan 414 orang Narapidana.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel