Bangka Barat - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi antar Instansi ke Markas Komando Distrik Militer 0431 Bangka Barat terkait Pemetaan kerawanan penyelundupan manusia di wilayah Pulau Bangka, Jumat (12/01/2024).

Tim yang diketuai Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Teguh Setiadi diterima oleh Dedy selaku Plh. PASI Intel di ruang tamu beliau.

Dari keterangan Dedy, kondisi kamtibmas di Bangka Barat saat ini aman dan kondusif dan belum adanya indikasi bahwa ada kapal asing yang merapat di perairan Bangka Barat.

"Namun hal ini tidak membuat kita terlena dan perlu adanya kolaborasi dan koordinasi yang kuat antar instansi guna menjaga kedaulatan NKRI tercinta," ujar Dedy.

Sebelumnya, pada tanggal 9 Januari 2024, tim mengunjungi Pos Pengamat Angkatan Laut di Belinyu dan diterima oleh Marhamidi selaku anggota jaga POS AL Belinyu.

Teguh Setiadi mengutarakan maksud dan tujuan yaitu terkait pemetaan kerawanan penyelundupan manusia di wilayah Pulau Bangka. Sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan PDLN, setiap instansi pemerintah memiliki perannya masing-masing dalam penanganan Pengungsi dari Luar negeri dari Pemda, Angkatan Laut, Kepolisian dan Imigrasi.

Marhamidi berterima kasih atas kedatangan tim dan memberikan informasi saat ini dari pemantauan POS AL di Belinyu masih dalam keadaan kondusif dan belum tampak adanya pengungsi dari luar negeri yang terlihat. Terkait penanganan pengungsi dari luar negeri memerlukan sinergi kita bersama untuk selalu menciptakan kondisifitas di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya tim mengunjungi Komando Rayon Militer Belinyu dan diterima oleh Agoes selaku Babinsa di ruang tamu Kepala Koramil Belinyu. Menurut informasi dari Agoes sampai saat ini kondisi keamanan di wilayah kerja Koramil Belinyu dalam keadaan kondusif.

Pada tanggal 10 Januari 2024 mengunjungi Markas Komando Distrik Militer 0432 Bangka Selatan dan diterima oleh Tri Maryadi selaku PASI Operasional. Tri Maryadi memberikan informasi saat ini kondisi di Bangka Selatan termasuk dua pulau yang menjadi Wilayah Makodim Bangka Selatan yaitu Pulau Lepar dan Pulau Pongok terpantau aman. Hal ini merupakan hasil dari sinergitas antar instansi TIMPORA Kabupaten Bangka Selatan dimana masing-masing instansi berperan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut, tim juga mesosialisasikan terkait inovasi dari Divisi Keimigrasian yaitu Imigrasi Corner yang memudahkan masyarakat atau siapa pun yang membutuhkan informasi terkait keimigrasian dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan baik terkait pelayanan keimigrasian maupun terkait keberadaan serta aktifitas orang asing dengan mengunjungi agent literasi yang terdapat pada kantor-kantor desa dan kantor pemerintah daerah setempat. Untuk saat ini Imigrasi Corner baru terbentuk di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan koordinasi berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto menerima secara langsung kunjungan kerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kemas Akhmad Tajudin, di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Jumat (12/01/2024).

Kunjungan kerja dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut dalam rangka rencana bimtek internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto dalam sambutanya menyampaikan bahwa saat ini Kanwil Kemenkumham Babel memiliki 12 JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dua orang lagi sebagai calon perancang yang sudah lulus ujian kompetensi.

"Kami akan mendukung bimtek internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan,“ kata Harun.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Kemas Akhmad Tajuddin dalam sambutanya menyampaikan bahwa salah satu tugas BPIP yaitu menjaga semua regulasi agar selaras dengan nilai Pancasila.

BPIP berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 memiliki tugas menjaga regulasi agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, serta melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi baik tingkat pusat ataupun wilayah.

Kemas menyampaikan, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila sebagai dimensi yang digunakan untuk mengukur sebuah regulasi yang dibentuk apakah selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kemas Tajudin berharap, Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila, agar diperoleh persamaan pandangan di antara Perancang.

Disampaikan Kemas, BPIP akan menyelenggarakan bimbingan teknis terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam regulasi. Ia berharap, Bangka Belitung menjadi provinsi pertama yang melaksanakannya.

Bimtek tersebut diagendakan akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang di Belitung, dan diikuti oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kemenkumham Babel, serta pemangku tugas perancang dan analis hukum di Pemprov dan Kabupaten/ Kota di Babel.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Fajar Sulaeman Taman, Kepala Bidang Hukum Eko Saputro, JFT Perancang Madya Yanto Majid, JFT Perancang Muda Ismail, JFT Perancang Muda Irkham, JFT Perancang Muda Elisanti, JFT Perancang Muda Faisal Indrawan, JFT Perancang Muda Beni Saputra, serta JFT Perancang Pertama Septi Lestari.

Sedangkan dari BPIP dihadiri oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Kemas Akhmad Tajuddin, Direktur Analisis dan Penyelarasan Abbas, JFT Perancang Madya Yunita Imelda, JFT Perancang Wan Akhmad, dan Analis Hukum Devara Debora.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bangka Barat - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi antar Instansi ke kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Bangka Barat terkait pemetaan Tenaga Kerja Asing yang berada di Perairan Pulau Bangka, Jum’at (12/01/2024).

Tim yang diketuai Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Teguh Setiadi diterima oleh I Made Suartama selaku Kepala Kantor.

Made memberikan informasi terdapat 4 kapal KIP yang saat ini sedang berada di wilayah perairan Muntok dan sampai saat ini belum didapati TKA yang melanggar dan terpantau aman. Namun ada potensi lonjakan arus Warga Negara Asing jika sistem Safety Data Sheet (SDS) disetujui pusat dan dapat dijalankan di perairan Bangka Barat. Dimana nantinya kapal-kapal cargo berbendera asing akan merapat di perairan Muntok dan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bangka Barat.

Sebelumnya, pada tanggal 9 Januari 2024, tim mengunjungi Unit Penambangan Laut Bangka (UPLB) PT Timah, Tbk di Belinyu dan bertemu dengan Subecki selaku Kepala Seksi Pembayaran pada Bidang Kapal Isap Produksi di ruang Kepala Bidang Pengawasan KIP.

Subecki mengatakan, sampai saat ini terdata 40 Kapal Isap Produksi yang merupakan mitra PT. Timah, Tbk di seputaran perairan pulau Bangka. Namun saat ini sebagian besar kapal-kapal tersebut sengang berhenti beroperasi dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu dan mengharuskan KIP tersebut harus di docking. Sedangkan TKA yang dipekerjakan dipulangkan untuk menghemat biaya opersional. Diperkirakan pada bulan April akan beroperasi kembali seperti biasa.

Selanjutnya tim mengunjungi kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belinyu dan bertemu dengan Fachrudin selaku kepala KSOP Belinyu. Menurut informasi dari Fachrudin saat ini banyak kapal yang sedang tidak beroperasi dikarenakan telah masuk musim angin barat dan cuaca yang tidak menentu di perairan. Untuk pergerakan KIP yang masih mau beroperasi biasanya mereka akan mencari tempat yang nilai aman namun banyak yang memilih untuk tidak beroperasi.

Pada tanggal 10 Januari 2024, tim mengunjungi Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Sadai Kabupaten Bangka Selatan dan bertemu dengan Mardiyanto selaku Kepala Unit Penyelenggara pelabuhan kelas III Sadai.

Mardiyanto yang didampingi Imam Gozali berterima kasih atas kedatangan tim dan memberikan informasi bahwa pada saat ini sedang memasuki musim angina barat dimana Kapal Isap Produksi dari seputaran Belinyu banyak yang masuk ke Perairan Sadai untuk beroperasi dikarenakan posisi perairan Sadai yang relatif tenang. Saat ini terdata 11 KIP yang sedang beroperasi di Perairan Bangka Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, tim juga mesosialisasikan terkait inovasi dari Divisi Keimigrasian yaitu Imigrasi Corner yang memudahkan masyarakat atau siapa pun yang membutuhkan informasi terkait keimigrasian dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan baik terkait pelayanan keimigrasian maupun terkait keberadaan serta aktifitas orang asing dengan mengunjungi agent literasi yang terdapat pada kantor-kantor desa dan kantor pemerintah daerah setempat. Untuk saat ini Imigrasi Corner baru terbentuk di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan koordinasi berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Pangkalpinang - Bertempat Balai Pengayoman, Tim Perancang Kanwil Kemenkumham Babel dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka melakukan kegiatan rapat mediasi dan konsultasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak, Jumat (12/01/2023).

Fajar Sulaeman Taman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung mengapresiasi Kedatangan Tim Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah menjalin kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung terkait Penyusunan Produk Hukum Daerah yaitu Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusu Daerah serta Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Tanggapan dan Paparan kemudian disampaikan oleh Tim Perancang Kantor Wilayah  Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung,  yaitu Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Muhamad Iqbal memaparkan terkait konsepsi materi Raperbup Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), Perancang Ahli Muda Siti Latifah memaparkan terkait Pajak PBB-P2, Pajak Reklame dan Perancang Ahli Muda Firmansyah Berhard memaparkan konsepsi materi terkait Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Tim Perancang selanjutnya akan menindaklanjuti penyelarasan lebih lanjut dan perbaikan draf Raperbup atas masukan dari Tim Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka (Hariyadi), menyatakan terima kasih atas sambutannya  dan menerima arahan yang disampaikan oleh Tim Perancang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung terkait mediasi dan konsultasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Selanjutnya Tim Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka akan berkoordinasi lebih lanjut ke Kementerian Dalam Negeri.

Tim Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dihadiri oleh Fajar Sulaeman Taman (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Siti Latifah (Kasubbid FP2HD), Muhamad Iqbal (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya), Firmansyah Berhard (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda), Imelda Hanum dan Anita Azzahra (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) dan Heri Sandri (Analis Hukum Ahli Pertama).

Sementara Tim Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka dihadiri oleh Ariyanto (Sekretaris), Hariyadi (Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Essy Yanuar (Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah), Adi Muslih (Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah), Fifrianto (Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah), Amirudin (Kasubbid Penagihan dan Piutang Pajak Daerah), Fitria Damayanti (Kasubbag Umum dan Kepegawaian), Elma (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda), dan Hastuti (JF Pranata Komputer Mahir).