Bangka Tengah - Di hari keempat roadshow Penyuluh Anti Korupsi yang tergabung dalam Keluarga Penyuluh Anti Korupsi Bangka Belitung (Kepak Babel) melakukan Penyuluhan Anti Korupsi bagi 60 Kades di Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (29/12).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka roadshow Hakordia 2024 dan persiapan pemilu tahun 2024 agar para perangkat desa dapat menjadi aparatur negara yang berintegritas dalan menghadapi pilkada tersebut.

Acara ini dibuka oleh Sekcam Kabupaten Bangka Tengah. Kiagus Amirudin. Dalam sambutannya Kiagus Amirudin menyampaikan apresiasinya kepada para kepala desa se-Bangka Tengah dan PAKSI Kepulauan Bangka Bangka Belitung.

Harapan Amirudin, kiranya dalam menghadapi pesta demokrasi, para aparatur pemerintahan dapat menempatkan diri dalam posisi netral dan berintegritas, sehingga dapat berperilaku atas tindakan yang akan diambil meski tidak ada satupun yang mengawasi.

Bertindak selaku narasumber dalam kegiatan ini, Master Rahmatika dari Inspektorat Provinsi Bangka Belitung, Master Susena Eka Prasetya dan MAN Insan Cendikia, Master Sudihastuti dari Kanwil Kemenkumham Babel, Master Muhammad Ichsan dan Master Yuni Dwi Asturi dari LPP Pangkalpinang.

Para Narasumber menyampaikan materi tentang Politik Cerdas Berintegritas, Bahaya Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Negara, Nilai-Nilai Integritas, Gratifikasi, dan Pembentukan Desa Anti Korupsi.

Kegiatan ini merupakan rangkaian implementasi kegiatan Hakordia sebagaimana Surat Edaran KPK Nomor 18 Tahun 2023 dalam rangka sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Yanto Majid ikuti Sidang Paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat (29/12).

Dalam Sidang Paripurna dibahas beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Penyampaian Rekomendasi panitia khusus DPRD Provinsi tentang Stabilitas Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
2. Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
3. Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengatakan, berdasarkan daftar hadir Anggota Panitia Khusus Sidang Paripurna dinyatakan kuorum dan dapat dilanjutkan.

Setelah Penyampaian pandangan Fraksi masing-masing kepada Ketua DPRD Provinsi diterima, selanjutnya akan disampaikan Kepada Pj. Gubernur Babel sebagai dasar pengambilan langkah strategis kebijakan Provinsi Kep. Bangka Belitung terkait Stabilitas Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, untuk kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam Sidang Paripurna yaitu Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dr. Safrizal Zakaria Ali., M. Si) beserta jajaran Forkopimda.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Bangka Belitung, Teguh Setiadi memimpin pelaksanaan Operasi “Jagratara” di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (28/12).

Menurut Teguh, Jagratara diambil dari bahasa sansekerta yang mengandung makna selalu waspada. Target dari kegiatan ini adalah Perusahaan/ sponsor Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Pihak Perhotelan di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan menindaklanjuti surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor : IMI.5-GR.03.06-538 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Operasi “Jagratara” Pengawasan Orang Asing Secara Serentak dengan Kendali Pusat di Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2023.

Output yang diharapkan dalam kegiatan ini, lanjut Teguh adalah, Terjaganya stabilitas keamanan nasional pada periode Natal 2023 dan Tahun baru 2024, juga Mencegah dan antisipasi Kemungkinan terjadinya Gangguan Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) pada Keamanan Nasional dalam menghadapi Pilpres dan Pemilu legislatif pada Februari 2024; dan Tumbuhnya kepercayaan Masyarakat kepada Instansi Imigrasi.

Tempat pertama yang dikunjungi adalah Hotel Cordela Pangkalpinang. Kemudian dilanjutkan ke PT. Mitra Sukses Globalindo (MSG). Disana ada 4 Tenaga kerja Asing (TKA) pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) dan 1 orang TKA pemegang izin tinggal tetap (ITAP). Sementara di PT. Pelayaran Lomasasta, ada 3 (tiga) orang TKA asal Thailand yang bekerja pada Perusahaan tersebut. Semua dokumen TKA tersebut lengkap tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.

Sebelumnya, pada 27 Desember 2023, Tim dari Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel bersama jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah melakukan Operasi “Jagratara” Pengawasan Orang Asing ke Kabupaten Bangka Tengah.

Perusahaan pertama yang di kunjungi adalah PT. Youyou Glory, tiga 3 (tiga) orang TKA yang bekerja di PT tersebut dengan dokumen keimigrasiannnya lengkap. Sementara di Hotel Soll Marina dan Hotel Santika dan tidak ditemukan WNA yang menginap pada hotel tersebut.

Teguh berharap kepada pihak hotel, jika ada WNA yang menginap agar melaporkan ke Kantor Imigrasi melalui "Aplikasi Pelaporan Orang Asing" (APOA).

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto meminta jajaran Imigrasi untuk laksanakan fungsi keimigrasian yakni memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bangka Selatan - Penyuluh Anti Korupsi yang tergabung dalam Keluarga Penyuluh Anti Korupsi Bangka Belitung (Kepak Babel) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/352/ITDA/2023 Tahun 2023 melakukan Penyuluhan Anti Korupsi dengan tema Politik Cerdas Berintegritas bagi Lurah dan Kades di Bangka Selatan, Kamis (28/12).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024 agar para perangkat desa dapat menjadi aparatur negara yang berintegritas dalan menghadapi pilkada tersebut.

Acara ini dibuka oleh Inspektur Kabupaten Bangka Selatan, dalam sambutannya PD Marpaung menyampaikan bahwa dalam menghadapi pesta demokrasi sangat diperlukan Perilaku berintegritas. Perilaku integritas adalah perilaku semata-mata karena tindakan yang dilakukan itu benar dan tindakan itu tetap akan diambil meski tidak ada satupun yang mengawasi.

Bertindak selaku narasumber dalam kegiatan ini Master Rahmatika dari Inspektorat Provinsi Bangka Belitung, Master Susena Eka Prasetya dan MAN Insan Cendikia, Master Sudihastuti dari Kanwil Kemenkumham Babel, Yundi Dwi Asturi dari LPP Pangkalpinang. Para Narasumber menyampaikan materi tentang politik cerdas berintegritas, bahaya Tindak pidana korupsi yang merugikan negara, Nilai–Nilai Integritas, Gratifikasi, dan diakhir acara narasumber mengajak para kades dan lurah untuk bergabung menjadi PAKSI.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Implementasi Surat Edaran KPK Nomor 18 Tahun 2023 dalam rangka Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Paksi yang tergabung dalam Kepak Babel memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanamkan dan meningkatkan nilai – nilai integritas agar dapat melaksanakan politik cerdas berintegritas bebas dari korupsi serta mempunyai pribadi yang berintegritas dalam menghadapi pemilu 2024.