Pangkalpinang – Sebanyak 26 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Penjaga Tahanan Pria di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Wawancara, Pengamatan Fisik, dan Keterampilan (WPFK) di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Jumat (22/12).

Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti seleksi, dari mulai tahap seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang Kesamaptaan hingga Seleksi Kompetensi Bidang WPFK.

"Dari 26 peserta yang mengikuti seleksi hari ini, nantinya akan diambil 10 peserta dengan nilai akumulasi tertinggi untuk bergabung menjadi penjaga tahanan Kemenkumham Babel," ujar Muslim.

Untuk itu, Kadivmin Muslim berpesan kepada para peserta, untuk memberikan penampilan terbaik, dan menjawab pertanyaan penguji dengan lugas di waktu wawancara yang singkat ini.

"Kerahkan semua kemampuan yang dimiliki di depan penguji. Buktikan bahwa kalian pantas bergabung dengan Kemenkumham," kata Muslim.

Pada Seleksi WPFK ini, peserta diuji oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM ) Kemenkumham, Maulidi Hilal, dan Asesor Ahli Madya BPSDM Kemenkumham, Sri Dewi Handayani.

Peserta akan mengikuti seleksi yang terdiri dari pemeriksaan fisik berupa pengecekan tato dan tindik. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk menggali potensi, kepribadian dan ketrampilan para CPNS.

Pada Seleksi WPFK ini para peserta juga diberikan kesempatan untuk menampilkan berbagai keahlian yang dimiliki, diantaranya Bela Diri, Olahraga, Kesenian (tari, bermain alat musik gitar, bernyanyi), Story Telling, Desain Grafis, dan Baris Berbaris.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto minta kepada para peserta agar jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan cara yang melanggar hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman) selaku Koordinator Seleksi WPFK, Kepala Bagian Umum (N.A Triandini Oscar), Para Panitia Pusat (Pengawas dan Pendamping dari Biro SDM dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham), Para Panitia Daerah, dan Perwakilan dari Ombudsman Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ibu ke-95, di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, Jumat (22/12).

Bertindak sebagai Perwira Upacara yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Pangkalpinang, Hani Anggraeni. Serta Komandan Upacara yaitu Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak Kanwil Kemenkumham Babel, Rita Ribawati.

Menyampaikan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bintang Puspayoga), Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengatakan jika Upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) diperingati untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan, yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

PHI bagi bangsa Indonesia bukanlah “mother’s day”, karena PHI didasari oleh momentum Kongres Perempuan Pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres tersebut merupakan sebuah titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial.

“Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden 316 Tahun 1959. Maka, PHI di Indonesia esensinya untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.

Disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperingatinya Hari Ibu setiap tahunnya diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas, agar memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. PHI mengingatkan kita semua bahwa keadilan, kesejahteraan dan perdamaian yang kita dambakan tidak akan pernah tercapai tanpa peran serta perempuan.

“Dengan mempertimbangkan kondisi dan isu-isu prioritas hingga saat ini, PHI ke-95 Tahun 2023 mengangkat tema ‘Perempuan Berdaya, Indonesia Maju’,” ujar Harun meneruskan pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di Indonesia, telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis yang awalnya terkesan mustahil dilakukan perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan (agent of change).

Lebih lanjut disampaikan, pergerakan perempuan dalam pembangunan, tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, semua upaya dan langkah diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prinsip "equal partnership”, bagaimana perempuan bersama kaum laki-laki berperan membangun bangsa, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan.

“Kami mengajak semua masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk terus berkarya, mampu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya,” lanjutnya.

Hadir mengikuti upacara, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), para Pejabat Struktural beserta pegawai di Kantor Wilayah, Lapas Pangkalpinang dan Lapas Perempuan Pangkalpinang.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Belitung – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto serahkan Piagam Penghargaan Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Tahun 2022 kepada Pemerintah Daerah Belitung dan Belitung Timur, di Aula Kantor Pemerintahan Bupati Belitung, Kamis (21/12).

Piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut diterima langsung oleh Bupati Belitung, H. Sahani Saleh dan Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar.

Bupati Belitung, H. Sahani Saleh mengatakan, pihaknya berupaya untuk memenuhi Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Pancasila. Melihat pentingnya mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM bagi seluruh warga negara, maka pelayanan publik terkait pemenuhan HAM akan terus ditingkatkan di Kabupaten Belitung.

“Belitung banyak melakukan inovasi kepada hak perempuan. Kami juga sangat peduli untuk meningkatkan hak atas kesehatan kepada masyarakat dan warga binaan,” ujar Sahani.

Sahani berkomitmen mendukung pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di Lapas Tanjungpandan melalui Klinik Pratama di Lapas, karena sebagian warga binaan tersebut merupakan warga Belitung.

Pemkab Belitung berharap jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, dapat mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap upaya untuk menegakkan HAM dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan HAM secara efektif seperti yang diamanatkan konstitusi.

Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Babel atas pembinaan dan dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat memenuhi indikator dan mewujudkan Kabupaten/ Kota Peduli HAM.

“Besar harapan, semoga ke depannya kita senantiasa dapat bersinergi dan berkolaborasi bersama dalam memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia yang merupakan hak dasar setiap individu,” pungkas Khairil Anwar.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengungkapkan bahwa ada 7 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Babel, dan seluruhnya mendapatkan predikat Kabupaten/ Kota Peduli HAM (KKP HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Harun menyebutkan, tujuan dari KKP HAM sendiri yaitu untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh di Kabupaten/ Kota, serta sebagai mekanisme pemantauan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM dalam setiap tahunnya.

Menurut Harun, Indikator yang dinilai agar mendapatkan predikat Kabupaten/ Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya terpenuhinya hak sipil dan politik, yang terdiri atas hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam Pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, serta hak atas kependudukan.

Kemudian terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur yang telah bersinergi dalam Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan pengumpulan data dukung Kabupaten/ Kota Peduli HAM.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang HAM (Suherman), Kepala Bappeda Belitung (Nurman Sunanda), Kepala Diskominfo Belitung (M Iqbal), Kepala Kesbangpol Beltung (Fedi Malonda), Plh Kepala Bagian Hukum Belitung (Nuraini), Kepala Subbagian Prokopim Belitung (M. Ihsan), serta Kepala Subbagian Prokpim Beltim (Firmansyah).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Sulaeman Taman, Kamis (21/12) mengatakan, pada peringatan hari HAM Sedunia yang diperingati tanggal 10 Desember lalu, sebanyak 7 Kabupaten/ Kota di Babel mendapat penghargaan dari Kemenkumham.

Oleh karena itu, Pj Gubernur Babel, Dr Safrizal Zakaria Ali dan Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) yang diserahkan oleh Menkumham, Prof Yasonna Laoly, Minggu 10 Desember lalu di Jakarta.

Disampaikan Fajar Sulaeman Taman, kriteria yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/ Kota agar dapat meraih predikat Peduli Hak Asasi Manusia adalah pertama terpenuhinya hak sipil dan politik, yang terdiri atas hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam Pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, serta hak atas kependudukan.

Kemudian kedua adalah terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak.

“Kriteria tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2021," ujar Fajar.

Fajar menuturkan, penilaian kriteria daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil. Untuk dapat dilakukan penilaian kiriteria daerah Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM), Pemda Kabupaten/ Kota sebelumnya harus mengisi data penilaian. Data tersebut terdiri dari formulir indikator KKP HAM dan seluruh data dukung yang digunakan dalam proses penilaian KKP HAM.

Lebih lanjut, Fajar menuturkan, kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan tanggung jawab melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

“Serta mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM," kata Fajar yang Mantan Atase Hukum di Kedubes Kuala Lumpur.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Provinsi Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali, beserta seluruh Bupati dan Walikota di Babel karena bersinergi dengan Kemenkumham Babel, sehingga semua Kabupaten/ Kota di Babel berhasil meraih predikat Kabupaten/ Kota Peduli HAM.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel