Jakarta - Di penghujung tahun 2023, sekali lagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini penghargaan diraih dari Ombudsman RI dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penghargaan ini di terima oleh Hantor Situmorang, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM.

Kemenkumham memperolehan Kategori B (kualitas tinggi) dengan nilai 83,81, meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni 79,91. Mendapat penilaian peringkat 10 pada lingkup Kementerian.

Ketua Ombudsman menyampaikan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik telah dilaksanakan sejak 10 tahun lalu. tepatnya di tahun 2013 katanya dalam acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 di Hotel Aryaduta Jakarta.

Selama kurun waktu dilakukannya penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini dimulai pada Juni sampai Oktober 2023, Adapun penilaian dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Kemenkumham yang meliputi unit pelayanan di Ditjen KI pada Direktorat merek dan Indikasi Geografis, Ditjen AHU pada Direktorat Perdata, Ditjen Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan Ditjen PAS pada Lapas Kelas I Cipinang.

Saat memberikan sambutan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa penilaian kepatuhan ini merupakan bagian dari program prioritas reformasi kelembagaan birokrasi untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di kementerian/lembaga (K/L) di pusat maupun daerah.

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung.

Mahfud pun meminta kepada seluruh K/L, Pemda provinsi, hingga pemerintahan kota/kabupaten untuk mematuhi atau mengikuti apa yang menjadi saran dari Ombudsman RI.

“Sejatinya negara yang bijaksana adalah negara yang pemerintahannya patuh kepada lembaga penegakan hukum seperti Ombudsman RI,” ujarnya, Kamis (14/12/2023) sore.

Dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan publik.

Adapun dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto mengatakan bahwa jajarannya selalu bersinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Babel untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jakarta - Dua Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan raih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly, pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM, di Ballroom Hotel Borobudur, Kamis (14/12).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan meraih Peringkat 2 Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

Sementara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan dengan Kategori Sangat Baik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna H. Laoly mengatakan, sepanjang tahun 2023 kita telah melewati berbagai tantangan, ada yang tersimpan sebagai motivasi, dan ada pula yang menjadi pembelajaran.

Dikatakan Yasonna, refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kami hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai.

"Setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras," ujar Yasonna.

Yasonna menyampaikan, jika saat ini kita memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius untuk tahun mendatang.

"Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kita terus berkembang secara pribadi maupun profesional," kata Yasonna.

Menkumham Yasonna menyebutkan beberapa prestasi yang diraih Kemenkumham pada tahun 2023, yaitu meraih Opini WTP ke-14 kali berturut-turut sejak 2009, Peringkat II Kinerja Anggaran Terbaik Kategori Pagu Besar, serta Terbaik ke-II atas Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Proaktif.

"Lalu telah diraih juga Peringkat I Kategori Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, Peringkat Utama Kategori Implementasi NSPK, SPBE Terbaik 2023, Layanan Publik Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman, serta Terbaik ke-1 Dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan ITKP," sebut Yasonna.

Yasonna mengucapkan selamat kepada satuan kerja yang mendapatkan penghargaan dan menjadi unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

"Semoga prestasi yang telah diraih semakin menjadi motivasi untuk terus menggerakan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," harap Yasonna.

Kegiatan dilanjutkan dengan launching E-Kinerja pada New SIMPEG Kemenkumham, sebagai upaya peningkatan layanan kepegawaian dan menciptakan kualitas SDM yang unggul.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Para Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan
Penandatanganan Komitmen Bersama, Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2024.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Divisi Keimigrasian Doni Alfisyahrin, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Fajar Sulaeman Taman hadir di acara tersebut.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan refleksi akhir tahun 2023, Kamis (14/12/2023) di Hotel Borobudur Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.

“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” kata Yasonna.

Hari ini, lanjut Yasonna, kita berkumpul untuk merayakan momen refleksi akhir tahun, sebuah waktu yang berharga untuk meninjau perjalanan kita setahun terakhir. Sudah selayaknya kita mendekati setiap pencapaian dengan rasa syukur yang mendalam, dan mendekati setiap kegagalan dengan sikap belajar yang positif.

“Kita harus mengakui bahwa setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” ujarnya.

Yasonna kemudian meminta seluruh jajarannya melakukan evaluasi diri dan bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan.

"Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang," sambungnya.

Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal.

"Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas," tegasnya.

Yasonna menekankan hal terpenting adalah membuat target yang visioner, yang jauh kedepan, sehingga saat tercapai, akan terasa lebih puas.

“Set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Harun Sulianto), didampingi Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Divisi Keimigrasian (Doni Alfisyahrin), serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), turut mengikuti kegiatan tersebut secara langsung.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Perpindahan Dalam Jabatan Fungsional APK APBN dan PK APBN pada Kamis, tanggal 14 Desember 2023.

Bertempat di Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung, Sebanyak 7 Orang Pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Babel mengikuti Uji Kompetensi dengan memberikan yang terbaik dengan informasi sebagai berikut :

1. Candra Jaya, A.Md. S.H. / 197610032002121001 / Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang
2. Andryan Fernando Munthe, S.E. / 199001272010121001 / Rupbasan Kelas II Pangkalpinang
3. I Wayan Teguh Subarata, S.A.P. / 199102182010121001 / LPKA Kelas II Pangkalpinang
4. Maria Oktarina,A.Md. / 198110312010122002 / Kanwil Kemenkumham Babel
5. Hendra, A.Md.Ek. / 198806082010121004 / Kanwil Kemenkumham Babel
6. Dewi Maharani, S.Ak. / 199604252019012001 / Kanwil Kemenkumham Babel
7. Meita Purnama, S.E. / 199505142020122001 / Kanwil Kemenkumham Babel

Sebelum melaksanakan Uji Kompetensi dilakukan Pembukaan Acara dan Pengarahan kepada peserta oleh pegawas Ujian Akbar Aidul Poetra ( Kasubbag Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga ) dan Edi Kurniawan ( Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN ) menyampaikan kepada peserta untuk tetap tenang dalam mengerjakan ujian, membaca dengan teliti, dan memperhatikan waktu ujian serta semoga semua peserta lulus ujian dengan baik.

Turut Hadir mengawasi pelaksanaan Uji Kompetensi Analis Kepegawaian Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung yaitu Muhammad Ari dan Rahmawati.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL