Jakarta – Dua orang Kepala Desa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita pada ajang Penganugerahan Paralegal Justice Award (PJA) 2024 di Jakarta Sabtu malam (01/06/2024). Keduanya yaitu Kepala Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah dan Kepala Desa Keciput Kabupaten Belitung.

Kepala Desa Namang Bangka Tengah, Zaiwan berhasil meraih 4 penghargaan sekaligus, yakni Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Jagaddhita, Penghargaan Paralegal Justice Award 2024, dan sebagai Peringkat 1 Peserta Favorit Publik dari Region 3 (Region 3 terdiri dari Kepri, Babel, Bengkulu dan Lampung).

Desa Namang merupakan Desa Sadar Hukum yang memiliki berbagai prestasi, yaitu Penghargaan Wana Lestari 2010, Penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara 2013, Penghargaan Hutan Pelawan sebagai Hutan Pariwisata Award Bidang Lingkungan, Penghargaan Paramakarya 2017 dan teranyar, menjadi Desa Mandiri serta Desa Wisata di tahun 2023.

”Madu Pelawan dari Desa Namang saat ini sedang dalam verifikasi oleh Ditjen Kekayaan Intelektual untuk diusulkan menjadi Indikasi Geografis dari Bangka Belitung," kata Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto.

Kepala Desa Keciput Kabupaten Belitung Pratiwi Perucha juga berhasil mendapatkan tiga gelar yakni gelar Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Jagaddhita dan penghargaan Paralegal Justice Award 2024.

Desa Keciput memiliki berbagai macam prestasi dan dikenal dengan Desa Pariwisata, terutama wisata bahari. Tahun 2024 Desa Keciput menjadi satu-satunya desa dari Bangka Belitung yang masuk ke dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari Kementerian Pariwisata.

Peserta yang meraih Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita secara bersamaan akan dianugerahi Paralegal Justice Award 2024.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan, saat ini sudah ada sebanyak 41 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan 138 Desa/ Kelurahan binaan di Bangka Belitung yang dalam pembinaan Kanwil Kemenkumham Babel. Adapun jumlah Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 2 di Kabupaten Bangka, 4 di Kabupaten Bangka Barat, 6 di Kabupaten Bangka Selatan, 6 di Kabupaten Bangka Tengah, 7 di Kabupaten Belitung, 10 di Kabupaten Belitung Timur dan 6 di Kota Pangkalpinang.

Menurut Kakanwil Harun Sulianto, pada ajang Paralegal Justice Award 2024 ini, pihaknya mengusulkan sebanyak 42 Kades/ Lurah, namun dalam seleksi tingkat nasional oleh BPHN hanya terpilih 12 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2023 lalu yang hanya 3 orang.

"Terima kasih kepada Kades Namang Bangka Tengah dan Kades Keciput Belitung yang telah masuk 50 besar dari 300 peserta Paralegal Justice Award 2024,“ kata Kakanwil Harun Sulianto yang merupakan putra kelahiran Bangka Belitung tersebut.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Prof. Widodo Ekatjahjana dalam sambutannya mengatakan bahwa penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan fokus terhadap kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat setempat.

"Peserta yang mendapatkan anugerah sebagai Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) sebanyak 50 Orang, dari 300 orang peserta," ungkap Widodo.

Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) diberikan kepada desa atau kelurahan yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung investasi, pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat.

“Paralegal Justice Award bukanlah merupakan ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum non litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat,” ujar Widodo Kepala BPHN.

Sebanyak 1.067 kepala desa dan lurah dari 34 provinsi mendaftar pada PJA 2024. Setelah melalui berbagai seleksi, terpilih 300 peserta yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah mewakili 33 provinsi, 178 kabupaten/kota, serta 263 kecamatan.

Acara penganugerahan tersebut berlangsung pada Sabtu (1/6) di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, Perwakilan dari Kemendagri, Kemendes PDTT, Ketua Pengurus Dewan Sengketa Indonesia, Dewan Pakar Paralegal Academy 2024 (Dr. Demas Brian Wicaksono dan Dr. Khairul Fahmi), dan Guru besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.

Lalu hadir juga Para Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para Kakanwil Kemenkumham dan Kadivyankumham dari seluruh Indonesia. Dari Bangka Belitung hadir Kakanwil Kemenkumham Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro), serta Kepala Sub bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Muhamat Ariyanto). Turut hadir Pj. Bupati Belitung Yuspian dan Staf Ahli Bupati Bangka Tengah A. Syaiful Nizam.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Hari terakhir gelaran Explore Babel 2024, masyarakat ramai kunjungi stand Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang, Minggu (02/06/2024).

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto menyampaikan jika selama tiga hari ini, Kanwil Kemenkumham Babel telah memberikan berbagai layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat, seperti pendampingan dan konsultasi pendaftaran merek, hak cipta, desain industri dan lainnya.

“Hingga hari terakhir, puluhan masyarakat telah melakukan konsultasi layanan kekayaan intelektual, khususnya terkait pendaftaran merek,” ujar Adi.

Selain stand Kemenkumham Babel, Explore Babel diramaikan oleh berbagai stand UMKM binaan Bank Indonesia, serta stand pelayanan untuk UMKM yang dibuka oleh berbagai instansi seperti Pelayanan Pendaftaran NIB dan Konsultasi UMKM, Pelayanan Sertifikasi Halal, serta Pelayanan Perbankan.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Bangka Belitung, khususnya bagi UMKM.

"Harapannya pelaku UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan merek dagangnya, agar dapat terlindung secara hukum dan meningkatkan nilai ekonomi atas barang atau jasanya," harapnya.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM se-Indonesia beserta Kepala Bidang Hukum mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila bersama peserta Paralegal Justice Award 2024.

Hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro), beserta 12 Kades/ Lurah Perwakilan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersamaan dengan kegiatan pelatihan Paralegal Academy yang berlangsung sejak 29 hingga 31 Mei 2024 di BPSDM, sebagai rangkaian acara Paralegal Justice Award (PJA).

"Paralegal Academy diikuti oleh 300 Kades/ Lurah terpilih dari masing-masing Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bentuk penguatan kapasitas dan pengetahuan terkait penyelesaian sengketa hukum di masyarakat," ujar Fajar.

Selanjutnya pada malam tanggal 01 Juni 2024 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta dilaksanakan Paralegal Justice Award.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Sebanyak 12 Kades/Lurah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dianugerahi predikat Non Litigation Peacemaker (NLP), yaitu anugerah berupa titel non akademik NL.P yang diberikan kepada Kepala Desa dan Lurah yang telah mengikuti dan lulus Paralegal Academy.

Paralegal Academy merupakan kegiatan pembekalan kompetensi paralegal kepada peserta untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum di desa/kelurahan yang dipimpinnya.

Adapun 12 Kepala Desa/ Lurah tersebut yakni Kepala Desa Namang Bangka Tengah (Zaiwan), Kepala Desa Keciput Belitung (Pratiwi Perucha), Kepala Desa Mekar Jaya Belitung Timur (Syamsudin), Kepala Desa Airbara Bangka Selatan (Muklis Insan), Kepala Desa Karya Makmur Bangka (Barwu Arkoni), serta Kepala Desa Air Limau Bangka Barat (Mexsi Diansah).

Lalu Kepala Desa Sekar Biru Bangka Barat (Munarfarzah), Lurah Sinar Bulan Pangkalpinang (Teguh Arifianto), Lurah Sungailiat Bangka (Farid Anshary), Lurah Gedung Nasional Pangkalpinang (Suwanti), Kepala Desa Bakam Bangka (H. Mashur), serta Kepala Desa Nangka Bangka Selatan (Bayumi AR).

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan bahwa pihaknya semula telah mengusulkan sebanyak 42 Kades/ Lurah di Babel untuk ajang PJA tersebut. Namun dari seleksi tingkat nasional yang dipilih hanya 12 orang.

"Jumlah tersebut meningkat dari tahun lalu yang hanya diikuti 3 perwakilan dari Babel," kata Kakanwil Harun Sulianto.

Kepala BPHN Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana dalam sambutannnya di acara penganugerahan Paralegal Justice Academy tersebut (Sabtu, 1/6) menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terlaksananya rangkaian acara Paralegal Justice Awards 2024, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Widodo juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa dan Lurah yang sudah berperan dalam upaya menciptakan perdamaian serta memajukan pariwisata, investasi dan pembukaan lapangan kerja di wilayahnya masing-masing.

Lebih lanjut disampaikan, pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan aktor yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menyebabkan layanan hukum tak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, peran kepala desa dan lurah sebagai paralegal sangat dibutuhkan guna meningkatkan jangkauan layanan dan bantuan hukum.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menggelar Paralegal Justice Award (PJA) 2024 pada Sabtu (01/06/2024). Melalui ajang ini, BPHN mengapresiasi kepala desa dan lurah yang telah berhasil menyelesaikan sengketa di wilayahnya secara damai (non-litigasi) dan menciptakan keadaan desa yang tertib.

“Paralegal Justice Award bukanlah merupakan ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum non litigasi sebagai implementasi hadirnya negara ditengah masyarakat,” ujar Widodo.

Sebanyak 1.067 kepala desa dan lurah dari 34 provinsi mendaftar pada PJA 2024. Setelah melalui berbagai seleksi, terpilih 300 peserta yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah mewakili 33 provinsi, 178 kabupaten/kota, serta 263 kecamatan.

Acara penganugerahan tersebut berlangsung pada Sabtu (1/6) di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, Perwakilan dari Kemendagri, Kemendes PDTT, Ketua Pengurus Dewan Sengketa Indonesia, Dewan Pakar Paralegal Academy 2024 (Dr. Demas Brian Wicaksono dan Dr. Khairul Fahmi), dan Guru besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.

Lalu hadir juga Para Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para Kakanwil Kemenkumham dan Kadivyankumham dari seluruh Indonesia. Dari Bangka Belitung hadir Kakanwil Kemenkumham Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro), serta Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Muhamat Ariyanto). Turut hadir Pj. Bupati Belitung Yuspian dan Staf Ahli Bupati Bangka Tengah A. Syaiful Nizam.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel