Jakarta - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024, di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (12/12).

Rakor diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Madya serta para Pimpinan Tinggi Paratama Unit Pusat dan Kanwil Kemenkumham.

Kepala Badan Strategi Kebijakan selaku Ketua Steering Committee, Y. Ambeg Paramarta, dalam laporannya mengatakan, Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam melakukan pelayanan publik. Sekaligus mengevaluasi kinerja Kantor Wilayah serta membuat rencana kerja yang selaras dengan visi misi Presiden dan arah pembangunan ke depan.

“Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja, profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta wujud komitmen Kemenkumham dalam memberikan kinerja terbaik,” ujar Ambeg.

Membuka kegiatan, Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna H. Laoly mengatakan, Rapat Koordinasi dan evaluasi kinerja ini memberikan kesempatan bagi para Pimpinan Tinggi untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi menyusun strategi, dan mencari solusi untuk menghadapi agenda tahun 2024.

Disampaikan Yasonna, dalam merencanakan strategi ke depan, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, memastikan bahwa strategi kita sejalan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kedua, kita perlu memperhitungkan perubahan-perubahan di lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Ketiga, harus fokus pada penguatan kelebihan kita dan mencari cara untuk mengatasi kelemahan yang masih ada.

“Hari ini kita juga berkumpul untuk melakukan evaluasi kinerja dalam upaya untuk mengevaluasi pencapaian kita selama periode tertentu,” ucap Yasonna.

Menkumham Yasonna melanjutkan, evaluasi ini sangat penting sebagai pijakan untuk merencanakan strategi ke depan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi momentum untuk melihat apakah kita sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Jika ada target yang belum tercapai, mari kita terus berkolaborasi dan berinovasi untuk menemukan cara baru yang lebih efektif dalam mencapainya,” pungkas Yasonna.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Divisi Keimigrasian (Doni Alfisyahrin), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), serta Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bangka Belitung - Tim Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan koordinasi peningkatan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, Selasa (12/12).

Dalam kegiatan ini, tim dipimpin oleh Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian, Andrey Sofyan Isak yang menyampaikan salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu pembentukan inovasi pelayanan keimigrasian yang bernama Imigrasi Corner di kecamatan dan desa.

Imigrasi Corner merupakan inovasi yang membantu masyarakat memperoleh informasi keimigrasian seperti informasi permohonan paspor, izin tinggal bagi WNA (Warga Negara Asing), dan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu, pembentukan Imigrasi Corner juga sebagai upaya pencegahan dini Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara. Imigrasi Corner juga menjadi sarana penyampaian informasi keberadaan orang asing sehingga dapat diawasi secara optimal. Untuk itu, diharapkan dukungan agar Imigrasi Corner bisa dibentuk pada seluruh Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Kabupaten Bangka Barat, Yuanda Eka Putra menyampaikan dukungan peningkatan pelayanan untuk masyarakat Bangka Barat dan sebagai informasi bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk Mall Pelayanan Publik di Bangka Barat dan beliau berharap Imigrasi dapat ikut serta berpatisiapasi memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik tersebut.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka, Dian Firnandy yang menyampaikan dukungan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Beliau menginformasikan bahwa pada Kabupaten Bangka telah dilaksanakan soft launching Mall Pelayanan Publik.

Diharapkan kegiatan koordinasi semakin mempererat sinergitas antara instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bangka Belitung.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung meraih Penghargaan dalam Kategori Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tingkat Wilayah T.A 2023 dengan Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) sebesar 99.05 Periode Triwulan III Tahun 2023, Selasa (12/12).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Babel, Edih Mulyadi kepada Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Babel, N.A Triandini Oscar, pada kegiatan Penyerahan Secara Digital DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 dengan tema APBN 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Bertempat di Aula Pasir Padi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung, Kepala Kanwil DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Bangka Belitung, Edih Mulyadi menyampaikan bahwa dalam perkembangan ekonomi nasional, kembali bangkit dengan cukup baik. Inflasi nasional pada November 2023 tercatat sebesar 2,86% dan neraca perdagangan surplus selama 4 bulan terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesa 4.01%.

"PR kita kedepan agar inflasi terkendali, dan APBN terbukti tangguh untuk peredam inflasi yang sangat efektif," pungkas Edih.

Pj. Gubernur Bangka Belitung, Safrizal Zakaria Ali dalam sambutannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global masih tidak pasti, dan APBN merupakan instrumen paling utama dalam menggerakan perekonomian.

"Target tahun 2024 kemiskinan ekstrim di Bangka Belitung mencapai angka 0% integrasi dengan penurunan stunting, harus ditanggani lebih masif ke depannya," ujar Safrizal.

Beliau juga menyampaikan arahan Presiden RI dalam penyerahan DIPA secara nasional yaitu untuk memperbaiki kualitas SDM, percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi Sumber Daya Alam, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, dan Penandatanganan Pakta Integritas.

Lalu pemberian penghargaan kepada Kementerian/Lembaga & Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Akselerasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto berharap penghargaan yang diterima dapat semakin meningkatkan kinerja jajaran Kemenkumham Babel.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para Pejabat Forkopimda, pimpinan Instansi Vertikal, dan perwakilan Bupati/Walikota di Bangka Belitung.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto beserta para Kepala Divisi ikuti arahan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra terkait Pembentukan Gugus Tugas Bisnis dan HAM di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (12/12).

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra menyampaikan jika ada 2 agenda yang dibahas pada pertemuan ini, yaitu terkait Bisnis dan HAM serta Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Dhahana menuturkan, ada 3 Strategi Nasional terkait dengan Bisnis dan HAM, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan. Kedua, pengembangan regulasi, kebijakan dan panduan yang mendukung pelindungan dan penghormatan HAM. Serta ketiga, penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha.

Urgensi Strategi Nasional ini karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan bisnis dan HAM di kalangan pemerintahan, pelaku usaha, asosiasi dan masyarakat. Lalu adanya tumpang tindih dan multi interpretasi peraturan perundang-undangan, serta tidak adanya kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan atau diharapkan oleh pelaku usaha.

“Tujuan dari Stranas HAM yakni mendorong pencegahan, mitigasi, dan pemulihan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap penghormatan HAM,” kata Dhahana.

Dhahana menambahkan, Gugus Tugas Nasional (GTN) bertugas mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bisnis dan HAM dengan komposisi 55 personil yang terdiri dari 20 Kementerian dan Lembaga (K/L) serta 7 Mitra non-KL. Sementara Gugus Tugas Daerah (GTD) mengkoordinasikan, menyelaraskan, pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan aksi BHAM kepada GTN-BHAM.

Dahana menuturkan, prinsip HAM dalam pelayanan publik yakni univerasl, non-diskriminatif, setara, menjunjung tinggi martabat manusia, saling tergantung dan berhubungan serta tak terpisahkan antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Hadir mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Divisi Keimigrasian (Doni Alfisyahrin), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), serta Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel