Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly kembali mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang tugas utama mereka sebagai pelayan publik. Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.

Saat mewisuda 310 orang lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan 295 orang lulusan Politeknik Imigrasi (Poltekim), Yasonna menekankan bahwa mereka adalah calon pemimpin organisasi kedepan, dan harus mampu menjadi contoh (role model) bagi lingkungan sekitar. Bahkan mampu membawa kementerian ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan legacy bagi Kemenkumham.

“Saudara-saudara adalah pelayan dan abdi bangsa, bukan bos bangsa, bukan bos rakyat!. Tinggalkan kultur feodal di dalam melakukan pelayanan kepada publik. Saudara adalah pelayan rakyat. Ingat dan cam kan ini!,” tegas Yasonna dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Taruna Poltekip dan Poltekim Angkatan LIV dan Angkatan XXII Tahun 2023.

Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN), para lulusan ini harus bersedia dan siap ditempatkan dimana saja, termasuk jika itu dibutuhkan di pelosok.

“Saudara adalah abdi negara. Sebentar lagi saudara akan menerima surat keputusan saudara ditempatkan. Jangan bersungut-sungut. Kalau saudara ditempatkan jauh nun di sana, itu adalah bagian dari NKRI yang juga kamu harus siap untuk melayaninya,” ujar menkumham di Balai Kartini, Jakarta.

“Matangkan dirimu baik-baik. Tidak ada yang instan, semua harus dipelajari melalui pengalaman yang panjang untuk menjadi seorang pemimpin,” tutupnya, Rabu (06/12/2023).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM), Iwan Kurniawan mengatakan prosesi wisuda ini merupakan puncak kegiatan belajar mengajar selama empat tahun mengikuti proses pendidikan di Poltekip dan Poltekim.

“Selama masa pandemi, proses pembelajaran dilaksanakan secara virtual atau pembelajaran jarak jauh. Sedangkan proses pelatihan dan pengasuhan dilaksanakan bekerja sama dengan kantor wilayah dan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi,” jelas Iwan.

Sebanyak 310 orang lulusan yang diwisuda dalam Program Diploma IV Poltekip terdiri dari 96 orang dari Program Studi (Prodi) Manajemen Pemasyarakatan, 117 orang dari Prodi Teknik Pemasyarakatan, dan 97 orang dari Prodi Bimbingan Kemasyarakatan.

Sedangkan 295 orang lulusan yang diwisuda dalam Program Diploma IV Poltekim terdiri dari 42 orang dari Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian, 89 orang dari Prodi Administrasi Keimigrasian, dan 164 orang dari Prodi Hukum Keimigrasian.

Jakarta - Memasuki era society 5.0, dimana manusia harus hidup berdampingan dengan dunia teknologi informasi yang sangat modern, menuntut setiap unsur untuk mampu menerapkan seluruh layanan yang berbasis digital. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meminta kepada para taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), untuk membekali diri dengan softskill yang baik.

“(Kalian harus) memiliki karakter moral dan karakter kinerja yang unggul dan kompetitif, sehingga terampil ditempatkan di unit kerja manapun sesuai kebutuhan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” ungkap Yasonna saat mewisuda 310 orang lulusan Poltekip dan 295 orang lulusan Poltekim.

Untuk dapat melakukan itu semua, lanjut Yasonna, para taruna ini harus jujur, berintegritas, menguasai teknologi informasi, menguasai bahasa asing, memiliki jiwa melayani yang hospitality, mempunyai networking yang bagus, dan yang terpenting adalah mempunyai iman takwa serta sikap perilaku yang sopan dan berbudi pekerti luhur.

“Ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, kalian harus lakukan karena dunia modern sekarang ini tidak bisa lagi dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat,” tegas Yasonna dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Taruna Poltekip dan Poltekim Angkatan LIV dan Angkatan XXII Tahun 2023.

Kemenkumham sudah bertransformasi dalam sistem manajemen kerjanya dengan menggunakan teknologi informasi. Bahkan Kemenkumham tercatat sebagai salah satu kementerian/lembaga yang mumpuni dalam menggunakan teknologi informasi dengan meraih ranking ketiga dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Sejak awal saya masuk memimpin kementerian ini, saya sudah memprogramkan sejak awal, apa yang saya mulai dengan sebuah buku Birokrasi Digital,” ujar menkumham di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (06/12/2023) siang.

Tak hanya dalam SPBE, banyak perolehan penghargaan lainnya atas inovasi dengan penggunaan teknologi informasi yang digunakan Kemenkumham dalam meningkatkan pelayanan publiknya, seperti dalam pelayanan keimigrasian, pemasyarakatan, pelayanan publik administratif lainnya.

“Melalui bekal ilmu yang saudara peroleh, saudara mampu menjadi bagian dari orang-orang yang melek teknologi, tetapi pada saat yang sama juga mempunyai sistem nilai mengabdi dan melayani kepada masyarakat,” tutupnya.

Untuk diketahui, sejak 2016 Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi dalam program pendidikan Diploma 3 telah bertransformasi menjadi Poltekip dan Poltekim dengan program pendidikan Diploma 4 atau setingkat Sarjana Strata 1. Hingga kini Poltekip memiliki total alumni sejumlah 995 orang, sementara Poltekim dengan rentang waktu yang sama memiliki total alumni sejumlah 957 orang.

Bangka Selatan - Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Doni Alfisyahrin bersama dengan jajaran Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian melaksanakan koordinasi peningkatan pelayanan publik ke Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang disambut langsung oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, Rabu (6/1/2).

Dalam kegiatan ini, Doni Alfisyahrin mengatakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik yaitu pembentukan inovasi pelayanan keimigrasian "Imigrasi Corner" di kecamatan dan desa. 

Dijelaskan Doni, Imigrasi Corner merupakan inovasi yang membantu masyarakat memperoleh informasi keimigrasian seperti informasi permohonan paspor, izin tinggal bagi WNA (Warga Negara Asing), dan Pekerja Migran Indonesia.

"Selain itu, pembentukan Imigrasi Corner sebagai upaya pencegahan dini Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara. Imigrasi Corner juga menjadi sarana penyampaian informasi keberadaan orang asing sehingga dapat diawasi secara optimal," ujar Doni.

Doni melanjutkan, Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten yang dipilih menjadi pilot project pembentukan Imigrasi Corner. Untuk itu, Ia berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi menyampaikan akan mendukung penuh pelayanan untuk masyarakat Bangka Selatan.

"Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan segera menindaklanjuti rencana pembentukan Imigrasi Corner serta akan berkoordinasi untuk memetakan kecamatan dan desa yang perlu dibentuknya Imigrasi Corner," ucap Debby.

Diharapkan pembentukan Imigrasi Corner meningkatkan pelayanan publik dan mempererat sinergitas dengan Pemerintah Daerah.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bangka Barat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan koordinasi ke Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat terkait kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), Rabu (7/12).

Tim koordinasi dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), didampingi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya (Muhamad Iqbal), Kepala Subbidang Fasilitasi Pembetukan Produk Hukum Daerah (Siti Latifah), beserta staf. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Sekretaris Daerah Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Barat (Muhamad Saleh). 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman menyampaikan bahwa pengharmonisasian Raperda merupakan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Diperlukan peran aktif dan kerja sama Pemerintah Daerah serta OPD Kab. Bangka Barat untuk melakukan harmonisasi Perda maupun Perkada ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung," ujar Fajar.

Sekretaris Daerah Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Barat, Muhamad Saleh menyatakan menerima arahan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman terkait harmonisasi sinkronisasi peraturan daerah di Kab. Bangka Barat.

Kegiatan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Barat ini untuk mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin selama ini. Harapan kedepannya, agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah serta OPD Kabupaten Bangka Barat terus bersinergi dalam membangun daerah melalui penyusunan peraturan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel