Pangkalpinang - Melanjutkan kegiatan kemarin, hari ini kembali dilaksanakan Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Duta Integritas oleh Tim Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/11).

Kali ini Tim berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang yang mana Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Alimuddin, sudah dikukuhkan menjadi Duta Integritas. Tim disambut baik secara langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi beserta jajarannya.

Selain itu juga sudah bergabung melalui zoom meeting, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, Rahmad Suharto beserta jajaran mengikuti kegiatan yang berlangsung, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan juga telah dikukuhkan sebagai Duta Integritas.

Ketua Tim, M. Fahrullah kembali menyampaikan kepada satuan kerja yang mengikuti kegiatan bahwa kedatangan mereka terkait dengan pengukuhan Duta Integritas pada wilayah Kemenkumham Bangka Belitung yaitu sebanyak 6 orang. Yang kemudian dilakukan asistensi terhadap Penyusunan Rencana Aksi Duta Integritas. 

Sama seperti pada hari sebelumnya, disini Ketua Tim menyampaikan Rencana Aksi Duta Integritas sesuai dengan Kepmenkumham M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kemenkumham. " Semoga dengan dilakukan Asistensi ini dapat terpenuhi data dukungnya agar pada saat verifikasi data bisa lengkap semuanya " Ujar Fahrullah

Kegiatan dilanjutkan dengan mengulas mengenai Mitigasi Risiko pada masing-masing Satuan Kerja. 

Turut Hadir dalam kegiatan Kasubbag TU Imigrasi Pangkalpinang, Evi, Kasubbag Humas, RB, & TI Kanwil Kemenkumham Babel, Sriyani Agustina, Para Pejabat Struktural & Staff pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Sulaeman Taman, membuka dan memimpin rapat harmonisasi Raperda tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Belitung Timur Tahun 2024-2044 di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Kamis (16/11).

Dalam sambutanya Fajar mengatakan, bahwa Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya. RTRW ini memuat tujuan, kebijakan, dan strategi bagaimana melakukan penataan ruang di daerah.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa aspek materi muatan yang harus terkandung dalam draf Raperda tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja antara lain:
- Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
- Rencana Struktur Ruang;
- Rencana Pola Ruang;
- Arahan Pemanfaatan Ruang; dan
- Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Pj. Sekretaris Daerah Sayono mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Wilayah yang telah membantu dalam harmonisasi Raperda. Beliau mengharapkan Raperda tentang RTRW dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan khususnya di Kabupaten Belitung Timur.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Melalui rapat harmonisasi ini, diharapkan peraturan daerah yang lahir, tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta bisa mendukung pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Kab. Belitung Timur.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Fajar Sulaeman Taman, Kepala Bidang Hukum Eko Saputro, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Siti Latifah, serta para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan JFT Analis Hukum.

Sedangkan dari Pemkab. Belitung Timur yaitu Pj. Sekretaris Daerah Sayono, Kepala Dinas PUPRPPRKP Idwan Fikri, Kepala Dinas Perhubungan Aminudin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Bayu Priyambodo, Tenaga Ahli, perwakilan Bagian Hukum, Dinas Pertanian, serta JFT Analis Hukum.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang - Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Monica Savitri yang merupakan masyarakat Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang bersama neneknya datang untuk melakukan konsultasi hukum yang ditemui langsung oleh Kasubbid luhbankum & JDIH (Muhamat Ariyanto) dan didampingi oleh JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda (Rizki Amalia), Kamis (16/11).

Dalam sesi konsultasi hukum, Monica Savitri menjelaskan bahwa sepupunya atas nama Wendy yang saat ini sudah berada di dalam tahanan Polres Pangkalpinang sedang membutuhkan pendampingan hukum secara litigasi dan meminta untuk diberikan layanan Bantuan Hukum. Beliau bertanya terkait dengan syarat dan prosedur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum dikarenakan pemohon tergolong dari keluarga tidak mampu.

Muhamat Ariyanto menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma alias gratis kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal ini Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diberikan oleh pemerintah setempat (Lurah, Kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum). Adapun Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yaitu Lembaga yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di Kota Pangkalpinang pada saat ini terdapat 5 PBH yang berdomisili dan siap untuk menerima warga yang membutuhkan Bantuan Hukum. Kemudian terdapat 3 PBH lainnya yang tersebar di beberapa Kabupaten.

Rizki Amalia menambahkan bahwa pendampingan oleh PBH dapat dilakukan baik dalam perkara Litigasi maupun Non litigasi. Pendampingan perkara litigasi merupakan Bantuan hukum pada proses peradilan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan yang meliputi semua kasus baik pidana, perdata maupun Tata usaha negara. Adapun Non litigasi seperti mediasi, konsultasi, sampai negosiasi.

“Masyarakat silahkan memanfaatkan secara maksimal keberadaan para PBH untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum dengan cuma-cuma dan mendapatkan akses keadilan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law) " kata Ariyanto.

Lebih lanjut, Muhamat Ariyanto memberikan rekomendasi untuk mendatangi salah satu PBH yang domisilinya dekat dengan warga bersangkutan. Diharapkan akses untuk pendampingannya akan lebih mudah, cepat dan tentunya lebih maksimal.

Pangkalpinang - Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda dan Pertama yakni Sofian dan Fajar Husein laksanakan kegiatan bimbingan dalam bentuk Penyuluhan Hukum kepada Klien pada Balai Pemasyarakatan yang menjalani masa integrasi sosial dan menjalani masa wajib lapor, Kamis (16/11).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada klien akan tugas dan kewajibannya selama menjalani masa integrasi sosial dan diharapkan para klien untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.

Bapas sering kali dihadapkan pada klien yang tidak mematuhi peraturan dan tata tertib di Balai Pemasyarakatan pada saat menjalani program reintegrasi, diantaranya klien yang jarang melapor ke Balai Pemasyarakatan atau juga tidak memberi kabar kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bersangkutan.

Hal ini tentu saja dapat menghambat proses pembimbingan dan pengawasan terhadap klien sehingga akan berdampak pada pengulangan tindak pidana kembali apabila tidak dilakukan kontrol terhadap diri klien. Disampaikan materi terkait hak dan kewajiban para Klien Bapas dalam menjalani masa integrasi sosial yang sudah sepatutnya wajib dipatuhi.

Selanjutnya, Penyuluh Hukum yang hadir juga memberikan motivasi serta mengajak klien untuk memiliki mindset dan aura positif agar dalam menjalankan masa integrasi ini tidak membuat masalah dan keresahan serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Turut disampaikan peran keluarga yang sangat penting dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan, dimana ketika klien tersebut baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, klien sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari keluarga untuk mengembalikan kepercayaan dirinya ketika mencoba memulai kembali berintegrasi dan bersosialisasi ditengah masyarakat.

Melalui bimbingan yang diberikan, tentunya diharapkan klien untuk dapat kembali ke keluarga dan masyarakat serta menunjukkan, menerapkan dan mengaplikasikan nilai positif yang diperoleh dari kegiatan bimbingan dalam kehidupan bermasyarakat nantinya.

Kanwil Kemenkumham Babel