Sungailiat - Guna lakukan percepatan penyusunan Produk Hukum Daerah di bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Tim Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan koordinasi ke Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Rabu (15/11).

Tim Kanwil Kemenkumham Babel diterima langsung oleh Tim BPPKAD Pemerintah Kabupaten Bangka yang dikoordinir oleh Adi, Elma dan Maringan.

Rancangan Peraturan Bupati Bangka (Raperbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ini, merupakan produk hukum turunan dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dasar hukum dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah.

Sesuai amanat dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Tim Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Kemenkumham Babel yang dikoordinir oleh Kasubbid FPPHD Siti Latifah, dan didampingi Perancang Ahli Muda Firmansyah Berhard, Perancang Ahli Pertama Imelda Hanum, dan Anita Azzahra, melakukan diskusi terkait konsepsi pengaturan yang telah dirumuskan oleh Tim Perancang dalam Raperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemkab Bangka antara lain yaitu:

• Pajak BPHTB
• Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
• Pajak Sarang Burung Walet
• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
• Pajak Reklame
• Pajak Air Tanah (PAT)
• Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
• Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kabid Pengelolaan Keuangan BPPKAD, Adi menyampaikan terima kasih atas tindak lanjut dari Tim Perancang Kemenkumham Babel yang segera merespon penyusunan konsepsi Raperbup.

Kasi BPPKAD, Elma akan menyampaikan data tambahan yang diperlukan oleh Tim Perancang guna pembulatan konsepsi Raperbup yang sedang disusun. Berharap Raperbup dapat selesai sebelum tanggal 10 Desember 2023 yang merupakan deadline penyampaian Raperbup Ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung selenggarakan rapat penyusunan laporan akhir kegiatan analisa dan evaluasi hukum terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Selasa (14/11/23).

Kegiatan tersebut, merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Analisa dan Evaluasi Hukum yang bertujuan untuk memperkaya referensi dan penyempurnaan penyusunan laporan rekomendasi atas hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh Tim Pokja.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Hukum Eko Saputro, dalam sambutannya beliau menyampaikan analisa dan evaluasi merupakan kegiatan yang akan mendeteksi apakah peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku tumpang tindih, disharmoni, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Output yang dihasilkan dari analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Penilaian ini terlebih dahulu dengan adanya kajian terhadap 6 (enam) dimensi yakni dimensi Pancasila, Ketetapan Jenis Peraturan, Disharmoni Pengaturan, Kejelasan rumusan, Kesesuaian Asas, dan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Diharapkan, melalui rapat tersebut bisa diperoleh rekomendasi yang bisa menjadi masukan untuk Pemerintah Daerah Kab. Bangka Selatan dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan Perda Kab. Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Hadir dalam rapat tersebut yaitu Kepala Bidang Hukum Eko Saputro, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Romelan, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Siti Latifah, Sub Koordinator Perancangan Perda Dewi Lestari, serta Tim Pokja Analisa dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah.

Divyankumham Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung beri informasi terkait metode pengenalan sidik jari melalui Sosialisasi Daktiloskopi kepada para pemangku kepentingan terkait di Hotel Santika Bangka Tengah, Selasa (14/11).

Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto menyampaikan bahwa sidik jari menjadi sumber terpercaya yang digunakan dalam penyelidikan. Sidik jari atau Daktiloskopi dapat dimanfaatkan dalam penyelidikan genetik, antropologis, serta kriminologi.

Daktiloskopi tidak hanya erat kaitannya untuk mendukung kasus-kasus kriminal atau korban kecelakaan. Tetapi juga telah digunakan pada aspek keperdataan dan bisnis, antara lain kependudukan, pelayanan kesehatan, kemiliteran, perasuransian, perbankan, keimigrasian, pemasyarakatan dan lain sebagainya.

“Dengan demikian, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat atau instansi yang memerlukan pelayanan identifikasi jati diri melalui sidik jari,” ujar Harun.

Disampaikan Harun, Daktiloskopi memiliki 3 fungsi yaitu, untuk melindungi identitas, mencegah duplikasi dan memberikan informasi.

Bertindak sebagai narasumber, adalah Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI (Slamet Prihantara), Koordinator Daktiloskopi Ditjen AHU (Kurnia Banani Adam), serta Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Babel Yuli Kemala.

Direktur Pidana Direktorat Jenderal AHU, Slamet Prihantara menyampaikan, Daktiloskopi adalah sebagai bentuk untuk usaha-usaha pengenalan dan pencegahan, antara lain pengenalan korban-korban bencana alam, pengenalan mayat tidak dikenal, serta pengesahan (otentifikasi) suatu kepemilikan dokumen pribadi.

“Sebagai identifikasi seseorang, tanda tangan dapat dipalsukan. Tetapi sidik jari tidak dapat dipalsukan dan dapat menjadi bukti di Pengadilan,” kata Slamet Prihantara.

Slamet Prihantara menuturkan, Belanda menjadi negara terdepan dalam penggunaan sidik jari/ Daktiloskopi, bahkan sudah melakukan sertifikasi terkait hal tersebut, dilanjutkan dengan negara Bagian Florida USA dan Jepang.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Fajar Sulaeman Taman menyampaikan, kegiatan ini diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari jajaran Pengadilan, TNI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi Kanwil Kemenkumham Babel, Notaris dan Wartawan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang (Heru Kuntodeno), para Pejabat Struktural Kantor Wilayah, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Pangkalpinang.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM RI selaku entitas pelaporan tidak terlepas dari Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh setiap entitas pelaporan. Oleh karenanya, Inspektorat Jenderal sebagai pelaksana pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023.

“Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan BPK pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesegera mungkin harus ditindaklanjuti sebagai bagian ikhtiar kita menuju WTP untuk yang ke-15 kalinya,” ungkap Razilu Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada pembukaan kegiatan tersebut, Selasa (14/11), di Hotel Aston Kartika Grogol.

Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2023 menunjukan atas 112 LHP dengan 983 temuan terdapat sejumlah 2.217 rekomendasi yang terdiri dari tindak lanjut sesuai rekomendasi sejumlah 2.066 (93,19%), tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 150 (6,76%), rekomendasi belum ditindaklanjuti sejumlah 0 (0%) dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sejumlah 1 (0,05%).

Pada kesempatan tersebut, Razilu juga menyampaikan bahwa Itjen memiliki peran untuk menjalankan quality assurance, consulting, dan strategic partner. Sebagai wujud manifestasi peran tersebut, Itjen bertugas melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan melalui fungsi Inspektorat Wilayah masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Lebih lanjut, Razilu mengungkapkan ltjen telah menyusun daftar inventarisasi LHP yang masih memiliki saldo temuan maupun terkendala dalam menindaklanjutinya sampai dengan Penyelesaian TL Semester I Tahun 2023 yang terdiri atas 29 LHP. Melalui kegiatan konsinyasi ini, Razilu berharap dapat mendorong percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK serta untuk memperoleh solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan Tindak Lanjut oleh satuan kerja.

“Untuk itu, kepada satuan kerja yang masih memiliki saldo temuan pemeriksaan BPK, ikuti kegiatan ini dengan cermat dan jangan sungkan untuk menanyakan solusi kepada tim Inspektorat Jenderal,” pesan Razilu.

“Sedangkan untuk LK dan PDTT tahun lama (contoh : 2007, 2008, 2010, dst) yang masih terdapat saldo tindak lanjut, semoga dapat ditemukan solusi penyelesaiannya dalam forum yang terhormat ini, apakah dimasukkan ke dalam status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah) atau melalui cara lainnya”. tuturnya

Kegiatan ini mengundang Auditor Utama Keuangan Negara I dan Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran turut hadir secara virtual.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Fajar Sulaeman Taman beserta jajaran mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah.