Jakarta - Dalam rangka menyukseskan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menyelenggarakan Rapat Evaluasi yang diikuti oleh Koordinator dan Ketua Tim Indeks Reformasi Kantor Wilayah, Rabu (8/11).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Suherman dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Muhamad Iqbal.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Y Ambeg Paramarta, yang menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, reformasi hukum sebagai bagian dari reformasi birokrasi harus difokuskan pada birokrasi yang berdampak, reformasi yang bukan sekedar tumpukan kertas dan birokrasi yang lincah dan cepat.

Tingkat keikutsertaan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2023 mengalami peningkatan, dengan diikuti oleh 633 instansi.

Menurut Ambeg, salah satu hal yang ditekankan dalam pelaksanaan Reformasi Hukum di daerah yaitu koordinasi yang intensif dan penguatan eksistensi Kantor Wilayah di daerah melalui pembentukan produk hukum daerah, analisis dan evaluasi produk hukum daerah, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Selain itu, Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus berperan aktif dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan reformasi hukum melalui pembentukan hukum yang sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat evaluasi, dibahas beberapa hal untuk perbaikan penilaian pada tahun 2024 yaitu yang berkaitan dengan variabel dan indikator penilaian diusulkan penambahan indikator HAM, perencanaan hukum dan pembangunan budaya hukum, perbaikan aplikasi Indeks Reformasi Hukum dan pemenuhan variabel penilaian oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah serta peran Kantor Wilayah dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Pemerintah Daerah.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Muntok - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Sulaeman Taman kembali ajak UMKM daftarkan mereknya khususnya untuk UMKM di Kabupaten Bangka Barat dalam Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (7/11).

Dalam paparannya, Fajar menjelaskan mengapa suatu produk harus dilindungi, yaitu untuk menghargai karya intelektual orang lain, karena ada nilai ekonomi, meningkatkan gairah para investor dalam dunia usaha, serta meningkatkan perekonomian bangsa.

Fajar mengingatkan banyaknya sengketa merek pada suatu produk yang terjadi di Indonesia dan dimenangkan oleh pihak lain yang bukan pemilik awalnya. Hal tersebut disebabkan masyarakat dan pelaku usaha tersebut tidak mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Karena pendaftaran merek menganut sistem first to file, siapa yang mengajukan pertama kali maka dialah yang diproses terlebih dahulu.

Selanjutnya, Fajar menuturkan, bagaimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat membuat Co-Branding sendiri, seperti contohnya di Provinsi lain seperti di Yogyakarta. Co-Branding merupakan wujud dari kemitraan merek. Co-branding adalah strategi pemasaran dua atau lebih bisnis yang bergabung dalam suatu komunitas untuk saling menguntungkan semua pihak. Dalam Co-branding ini, mitra mengumpulkan sumber daya seperti keahlian, teknologi, dan pendanaan untuk menciptakan produk atau layanan baru yang memberikan nilai khusus bagi pelanggan.

Selain itu, Fajar menerangkan terkait Perseroan Perseorangan dimana banyak dari UMKM Bangka Barat yang ternyata sudah memiliki Perseroan Perseorangan yang merupakan langkah awal untuk dapat memulai dan mengembangkan usahanya.

Pada kesempatan ini, Fajar lebih banyak berdiskusi dengan para UMKM Bangka Barat terkait merek yang akan didaftarkan oleh UMKM tersebut apakah bisa didaftarkan atau tidak dengan melakukan pengecekan data di pangkalan data kekayaan intelektual.

"Ayo daftarkan merek Bapak/ Ibu agar tidak didaftarkan terlebih dahulu oleh orang lain," tutup Fajar.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Muslim Alibar mengatakan, sebanyak 664 pegawai jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ikuti penilaian kompetensi, Selasa, (7/11).

Penilaian Kompetensi ini dilaksanakan di 2 (dua) titik lokasi, yaitu Hotel Bangka City Pangkalpinang dan Grand Hatika Belitung, yang meliputi kompetensi manajerial dan sosial kultural serta penilaian potensi metode Computer Assisted Competency Test (CACT).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto. Dalam sambutannya, Kakanwil Harun berpesan agar peserta penilaian kompetensi dapat mengerjakan seluruh soal ujian dengan fokus dan sungguh-sungguh.

Penilaian Kompetensi ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni tanggal 7 dan 8 November 2023. Setiap hari dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Bagian Program dan Humas, Triandini Oscar, Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustian Fuad, tim penyelenggara dari Badan Kepegawaian Negara, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan para peserta Penilaian Kompetensi di wilayah Bangka dan Belitung.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).

Penghargaan tesebut diterima langsung oleh Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Menurut Plh. Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas).

"Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham," ucap Reinhard.

Lebih lanjut Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

"Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi," tutur Reinhard.

Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II.

ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB).

Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa); dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto mengatakan pihaknya selalu mendorong satuan kerja di wilayah agar dapat memanfaatkan sistem pengadaan berbasis aplikasi yang tersedia.

"Langkah monitoring selalu dilakukan Kantor Wilayah melalui PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, baik pada Kantor Wilayah maupun satuan kerjanya dibawahnya," ujar Harun.