Pangkalpinang – Kanwil Kemenkumham Babel dalam hal ini Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Kepulauan Bangka Belitung lanjutkan proses Verifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Periode 2025-2027 ke Tahap Verifikasi Faktual Lapangan, Selasa (7/5/2024).

Adapun Pokjada Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Eko Saputro selaku Kepala Bidang Hukum didampingi Muhamat Ariyanto selaku Kepala Sub bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH beserta staf lakukan Verifikasi Faktual Lapangan kepada dua calon PBH yakni Lembaga Bantuan Hukum Rusti Justicia dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung yang berada di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Verifikasi Faktual Lapangan sendiri merupakan tahapan terakhir dari serangkaian tahap verifikasi yang dilakukan oleh Pokjada. Adapun dua tahap sebelumnya yakni Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dokumen. Pada tahap ini panitia melakukan proses pemeriksaan secara langsung pada kantor calon PBH dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi terhadap dokumen pendaftaran.

Dalam proses verifikasi faktual lapangan, Eko menyampaikan pesan kepada calon PBH untuk sejak awal senantiasa meluruskan niat dan semangat dalam menjalankan layanan bantuan hukum.

“Nantinya jika dinyatakan lulus menjadi pemberi bantuan hukum, harus senantiasa menjaga niat baik untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu yang bermasalah dengan hukum. Jangan justru fokus dan berorientasi pada anggaran dan uang nya, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat justru jadi tidak optimal” tutur Eko.

Ariyanto di momen yang bersamaan turut menyampaikan kepada calon PBH bahwa nantinya rangkaian pemeriksaan dan verifikasi yang telah dilakukan akan ditindaklanjuti dengan penyampaian Rekomendasi Verifikasi kepada Kelompok Kerja Pusat (Pokjapus) untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Verasi Nasional. Nantinya hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Panitia Verasi Nasional untuk menentukan calon PBH mana saja yang dinyatakan Lulus Verifikasi.

Adapun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri terdapat 4 (empat) calon PBH yang memasuki tahap Verifikasi Faktual Lapangan. Adapun empat calon PBH tersebut tersebar sebanyak 3 Calon PBH di Kota Pangkalpinang dan 1 Calon PBH di Kabupaten Bangka.

Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal menggelar entry meeting jelang evaluasi satuan kerja yang diusulkan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Senin (06/05/2024).

Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Dwi Harnanto dalam sambutannya memberikan semangat kepada satuan kerja untuk memberikan yang terbaik dan fokus saat pelaksanaan evaluasi yang digelar pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 7-8 Mei.

"Persiapkan pemaparan proses pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan dengan jelas dan rinci. Kepala Satuan Kerja dan tim perlu memahami dan bisa menjelaskan pertanyaan yang nantinya diajukan oleh TPI," pesan Dwi.

Pengendali Teknis TPI Inspektorat Jenderal, Andriyanto Wahyu Prasetio menyebutkan, dari 362 satuan kerja yang diusulkan menuju predikat WBK, 7 satuan kerja diantaranya berada di Kanwil Kemenkumham Babel. Satuan kerja tersebut yaitu, Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Lapas kelas IIB Tanjungpandan, LPKA Kelas II Pangkalpinang, Bapas Kelas II Pangkalpinang, Rutan Kelas IIB Muntok, dan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang.

"Ada batas minimal nilai yang harus diperoleh satuan kerja untuk bisa lolos menuju predikat WBK, yaitu 75. Lalu tidak adanya nilai komponen pengungkit dan hasil yang di bawah ketentuan," jelas Andri.

Andriyanto menambahkan jika yang terpenting dari pembangunan zona integritas bukan hanya predikat yang diperoleh saja, tetapi bagaimana pembangunan tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan kemauan dari tiap pegawai.

Adapun Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal yang akan melakukan evaluasi yaitu, Jims Gunawan selaku Ketua Tim, serta Berliani Azizah dan Anasti Dwi Martanty Kinasih selaku anggota tim.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi Administrasi tersebut turut diikuti oleh, Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto), Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Sriyani Agustina) beserta jajaran. Lalu mengikuti secara virtual, para Kepala Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBK beserta anggota tim Pokja.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bangka - Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH melalui Fungsional Penyuluh Hukum melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum Semester I tahun 2024 terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) oleh tim Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, pada Selasa (06/05/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring evaluasi, pengawasan penyaluran pemberian dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin serta untuk mengukur kinerja Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan layanan jasa bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Dalam pelaksanaannya, Panitia Pengawas Daerah melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Aparat Desa/ Kelurahan dan melakukan wawancara langsung kepada pihak Desa/ Kelurahan dan klien OBH selaku penerima bantuan hukum.

Prioritas utama yang dilakukan Panwasda dalam monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin terutama hak atas pemberian bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena dalam setiap proses hukum, meliputi masalah perdata, hukum pidana serta PTUN.

Pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian, tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya, sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Sasaran kegiatan pemantauan dan monitoring evaluasi dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dan Desa Kace Mendo Barat (6 Mei 2024);  Kabupaten Bangka (7 Mei 2024); serta Kabupaten Bangka Tengah (8 Mei 2024).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Dorong tingkatkan nilai maturitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT), di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Senin (06/05/2024).

Membuka kegiatan, Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Dwi Harnanto menjelaskan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP.

“SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai, yaitu kegiatan efektif dan efisien; laporan keuangan dapat diandalkan sehingga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Disampaikan Dwi, jika Kanwil Kemenkumham Babel menggandeng Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI serta Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bangka Belitung untuk memberikan pembinaan dan pendampingan tentang Internalisasi SPIP dan Maturitas SPIP.

“Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai dengan pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi,” ujarnya.

Dwi melanjutkan, pembinaan atas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh perlu dilakukan mulai dari pengenalan konsep, penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP, sampai dengan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Diharapkan kegiatan ini tidak hanya memberikan output berupa Laporan Penyelenggaraan SPIP saja, tetapi juga mampu menghasilkan outcome berupa pemahaman bagi setiap pihak dalam penyelenggaraan SPIP yang nantinya akan bermuara pada peningkatan Nilai Maturitas SPIP Kantor Wilayah,” harap Dwi.

Kepala Bagian Program dan Humas, Sugeng Krisdwiyanto menuturkan, Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP diharapkan mampu menjadi fasilitas dan sarana bagi Kantor Wilayah dan Satuan Kerja dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mampu menyelenggarakan Maturitas SPIP.

Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini yaitu, Ajis Khusori, Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, Ajis Khusori menjelaskan materi terkait Kebijakan Pembinaan SPIP Terintegrasi.

Lalu narasumber dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, yaitu Perencana Muda (Bernytha), JFU (Asry Simanjuntak dan Risma Apriyanti), serta Analis Anggaran (Putri Akmalia) yang melakukan Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP).

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Administrator Jajaran Kantor Wilayah, serta seluruh Operator SPIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Keamanan (Ridha Ansari), Kepala Bidang Zinfokim (Darori), Kepala Bidang HAM (Suherman).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel