Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar Audiensi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Selasa (31/10).

Membuka kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Fajar Sulaeman Taman menyampaikan terkait hak asasi manusia terhadap ketenagakerjaan akan kami kaji dari sudut pandang perspektif HAM.

Ditambahkan Fajar, Pemerintah telah mengeluarkan terkait Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

"Melalui Peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa setiap orang termasuk pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat," ujar Fajar.

Kemudian Ketua SPSI Provinsi Kep. Bangka Belitung, Dayusman menyebutkan tentang hak asasi ketenagakerjaan, dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab terkait hak-hak buruh yang belum terprotek oleh perusahaan dan menjelaskan hubungan antara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan Dinas Tenaga Kerja secara kelembagaan relatif baik, namun setiap pertemuan tidak menemukan titik temunya dan endingnya alasan minimnya anggaran, kami berharap tiga hak yaitu hak pekerja, tanggung jawab pemerintah dan kanwil kemenkumham terkait hak hak tenaga kerja, dan pemulihan korban.

Selanjutnya, Kepala Bidang HAM, Suherman, mengatakan bahwa Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2023 adalah pedoman bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan bisnis dan HAM. "Pembentukan Peraturan Presiden tersebut untuk akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha," pungkas Suherman.

Tim Kanwil Kemenkumham Babel telah melaksanakan penelaahan terkait hak hak ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak perusahaan dan melalui Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 akan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas bisnis dan HAM di tingkat daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan Aksi bisnis dan HAM kepada gugus tugas daerah.

Kasubid Pemajuan HAM Yulizar Akmad Djaya, menjelaskan Terkait ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan kemampuan dan perkembangan regulasi. Disampaikan juga adanya tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM dan akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan terkait Kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dari Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Ismail, Penyuluh Hukum Madya, Ferry Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Yanto Majid dan Irham, Wakil Ketua SPSI Provinsi Bangka Belitung Zulkarnaen.

Dari penyampaian tanggap tersebut, diharapkan kedepannya hak hak ketenagkerjaan melalui Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2023 dapat menjadi lebih baik untuk  kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pelindungan dan pemulihan HAM.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Subbidang Balitbang, Popy Rinafany dan unsur dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Menindaklanjuti Surat BPSDM Hukum dan HAM Nomor : SDM.4.SM.06.03-427 perihal Pemanggilan Peserta Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Gelombang III Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung mengikuti dan memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan secara Hybrid daring dan tatap muka, Selasa (31/10).

Diikuti oleh 4 orang Pembimbing Kemasyarakatan Muda di Lingkungan Kemenkumham Bangka Belitung yaitu, Arisandy, S.H., Imam Setiawan, S.H., Kusnawijaya, S.H.I, Sissi Annatasia Rosalina, S.Psi. merupakan pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang hadir mengikuti secara Daring 3 orang di Kantor Wilayah Kemenkumham Babel dan mengikuti secara langsung 1 orang di Gedung Assesment Center BPSDM Hukum dan HAM.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari diawali dengan pembukaan secara hybrid di Gedung Assesment Center BPSDM Hukum dan HAM diikuti oleh 223 peserta dari 33 Kantor Wilayah, berkolaborasi dan bersinergitas antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan BPSDM Hukum dan HAM.

Dalam kesempatan itu Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Anak Agung Gde Krisna menyampaikan bahwa Penilaian Kompetensi ini menjadi sebuah lompatan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. " Selamat mengikuti kegiatan dengan baik dan serius, semoga dengan mengikuti Penilaian Kompetensi ini bisa menjadi lebih maksimal dalam bekerja karena tantangan kedepan yang lebih berat" Pungkas Anak Agung Gde Krisna

Didalam Sambutan Kepala Pusat Penelitian Kompetensi yang diwakili oleh Assesor SDM Aparatur Ahli Utama, Mardjoeki menjelaskan bahwa melalui Penilaian Kompetensi ini akan dilakukan evaluasi kemampuan bagi pegawai mengenai Tugas dan Fungsi Jabatannya . " Penilaian Kompetensi membantu organisasi mengetahui kekuatan dan kelemahan pegawai, tentu tidak hanya berdampak bagi peserta tetapi semoga bisa menumbukan kesadaran bahwa SDM merupakan Pilar penting dalam organisasi yang harus dikelola dengan baik dan benar. " Ujar Mardjoeki

Kegiatan dilanjutkan dengan Tes potensi peserta, Analisis Kasus dan CBT Teknis yang dilaksanakan secara serentak sebanyak 223 Peserta secara Hybrid Daring dan Tatap Muka. Selanjutnya akan dilakukan Tes Wawancara yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 02 September 2023.

Turut Hadir Mengawasi Kegiatan Penilaian Kompetensi Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerjasama, Mulsa Afrianto, Analis Kepegawaian Ahil Pertama, M. Ari Anugerah, Staff Divisi Pemasyarakatan, Waryudi.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Sulaeman Taman, didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro, dan Kepala Subbidang Luhkum, Bankum dan JDIH, M Ariyanto diskusi terkait pelayanan hukum dan HAM di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Selasa (31/10).

Pada kesempatan ini, Kadivyankumham Fajar menyampaikan terkait Pos PDP (Penanganan Dugaan Pelanggaran) HAM, dan bantuan hukum yang telah dijalankan oleh Lapas Narkotika Pangkalpinang.

Fajar juga melihat dan meninjau karya yang dihasilkan oleh para WBP di Lapas Narkotika Pangkalpinang. Disampaikan Fajar, produk-produk dari WBP Lapas Narkotika Pangkalpinang dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Menanggapi hal tersebut, Kasi Giat Kerja Lapas Narkotika Pangkalpinang, Ade menyampaikan bahwa ada beberapa produk yang akan diusulkan dan dikonsultasikan ke Subbidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah. Produk tersebut diantaranya minuman jeruk kunci, roti, dan destar yang merupakan hasil karya dari WBP Lapas Narkotika Pangkalpinang.

Di akhir kunjungan, Fajar berkesempatan untuk mengunjungi dapur giat kerja Lapas Narkotika Pangkalpinang. Fajar berharap dengan didaftarkannya merek ke DJKI maka karya-karya dari WBP dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Selasa, (31/10).

Membuka kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman, mengatakan bahwa FGD ini membahas terkait "Evaluasi Penerapan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Disampaikan Fajar pentingnya penelaahan lebih lanjut terkait hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Pengaduan Hak Asasi Manusia (PDPHAM) adalah untuk melihat norma dan substansi yang diatur didalamnya serta implementasi di lapangan dalam rangka analisis strategi kebijakan di bidang HAM sehingga dapat dirumuskan dengan baik kedepan (pembaharuan hukum) dan mampu menjawab kebutuhan dan persoalan dalam P5HAM.

Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM (PDPHAM) adalah proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan) sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

"Telah dibentuk Pos PDPHAM pada setiap Unit Pelaksana Teknis dan tiap Kecamatan untuk memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat dan adanya permasalahan HAM yang diadukan maupun yang tidak/belum diadukan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mengadukan permasalahannya," ujar Fajar.

Fajar berharap, FGD evaluasi Permenkumham ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk perbaikan hukum dan tata kelola yang lebih baik.

Selanjutnya, Kepala Bidang HAM, Suherman, mengatakan bahwa Kebijakan Publik adalah Keputusan yang dibuat oleh Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan atau manfaat orang banyak.

"Pembentukan kebijakan terdiri dari beberapa tahapan, yakni Pengusulan Kebijakan, Perumusan Kebijakan, Penyusunan Kebijakan, Penetapan Kebijakan dan Monitoring dan Evaluasi," ujar Suherman.

Tim Kanwil Kemenkumham Babel melakukan Evaluasi Kebijakan Publik melalui penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup: evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dan kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.

Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Poppy Rinafany, menyampaikan bahwa pengumpulan data lapangan dilakukan pada 6 Kabupaten dan 1 Kota melalui metode wawancara dan observasi.

"Dari pengumpulan data tersebut, didapatkan hasil bahwa Pos PDPHAM belum berjalan efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait adanya sarana pengaduan PDPHAM di tingkat kecamatan," ujar Poppy.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan terkait Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 dari Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, M. Iqbal, Penyuluh Hukum Madya, Ferry Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Firmansyah Berhard dan Faisal Indrawan, Camat Pangkalan Baru, Roy Haris Oktabian, Sekcam Belinyu, Achmad Ichwanda, Plt. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Provinsi Kep. Babel, Indra Utama, dan perwakilan Camat Bukit Intan, Joko Susilo.

Dari penyampaian tanggap tersebut, didapatkan rekomendasi bahwa perlu adanya perbaikan pada Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) demi mewujudkan kebijakan yang lebih efektif dalam menjalankan perannya untuk melindungi dan memajukan HAM di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Yulizar Akhmad Djaya, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Siti Latifa, Kepala Subbidang Luhkum, Bankum, JDIH, Ariyanto, perwakilan dari tiap Unit Pelaksana Teknis dan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel