Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung di kunjungi oleh Mahasiswa Universitas Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dengan metode Case Method untuk Mata Kuliah Hukum dan HAM, Jumat (27/10).

Sebanyak 62 Orang Mahasiswa & Mahasiswa yang terdiri dari 2 Kelas Mata Kuliah Hukum dan HAM hadir bertujuan untuk melakukan Diskusi terkait dengan Tema : Pembangunan, Agraria, Kesehatan, dan Lingkungan berdasarkan persepsi Hukum Dan HAM.

Didampingi oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Dan HAM UBB, Winanda Kusuma menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk revolusi dg metode pembelajaran berbasis project.

" Mahasiswa harus belajar dengan mempelajari kasus yang pernah terjadi, dikampus menerapkan diskusi dengan stackholder terkait untuk menambah ilmu dalam menjalani pendidikan, kami juga berharap dengan diskusi dapat memberi cara pandang tentang hukum lebih maksimal." Pungkas Winanda

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Babel sudah melakukan MOU bersama UBB terkait Kekayaan Intelektual. " Kedepannya jika ada produk yang dihasilkan oleh mahasiswa maupun dosen dapat mengetahui bagaimana melindungi hasil dan ekonomi karya tersebut. " Ujar Adi

Selanjutnya Disampaikan kepada Mahasiswa yang hadir mengenai Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Babel yang terdiri dari 3 Bidang yaitu : Bidang Hukum, Bidang Pelayanan Hukum, dan Bidang HAM oleh Kepala Bidang HAM, Suherman dan dilanjutkan secara detail oleh perwakilan Bidang yang hadir mengenai Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang

Kemudian disampaikan pertanyaan pertanyaan mengenai kasus-kasus yang terjadi terkait tema yang diambil oleh masing-masing kelompok mahasiswa yang selanjutnya dijawab oleh perwakilan bidang masing-masing sesuai dengan kapasitas dan pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa.

Hadir mengikuti kegiatan Kepala Bidang HAM, Suherman, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto, Kasubbid Pemajuan HAM, Yulizar, Penyuluh Hukum Madya, Ferry Sulianto, Perancang PP Muda, Irkham, Perancang PP Muda, Faisal, Analis Permasalahan HAM, Fitriyah, serta perwakilan dari masing-masing bidang.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Bogor - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Penutupan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi B09 Tahun 2023 di Wisma Pengayoman, (26/10).

Perwakilan Koordinator RB dari Inspektorat Wilayah II, M.H. Kusumanegara, dalam kesempatan ini menyampaikan Summary Hasil Monev RKT RB yang telah dilakukan terhadap 17 Kantor Kantor Wilayah pada sesi 3 (tiga) ini. Disebutkan bahwa capaian rata-rata dari 17 Kantor Wilayah dan 313 satuan kerja adalah 95,51%.

"Capaian ini akan dibagi menjadi 3 zona, yakni zona hijau, kuning dan merah. Yang mana untuk satker yang termasuk ke dalam zona merah akan diberikan atensi untuk dapat lebih meningkatkan progress Reformasi Birokrasinya kembali," ujar Kusumanegara.

Selanjutnya, dilakukan pemaparan hasil monev pada tiap wilayah oleh perwakilan dari Tim Penilai Internal (TPI). Dewi Ayu Nurmalasari yang merupakan perwakilan dari TPI Itwil IV, mengatakan bahwa pada wilayah IV terdapat 1 Kantor Wilayah beserta UPTnya yang sudah mencapai 100%, yakni Kanwil Kepulauan Bangka Belitung. Lalu disusul oleh Kanwil Kalimantan Timur dengan capaian 93.48% dan Kanwil Sulawesi Barat dengan capaian 88.64%.

Dalam monev RKT RB kali ini, dari 17 Kantor Wilayah, terdapat 2 (dua) Kantor Wilayah yang seluruh satuan kerjanya telah mencapai 100%, yakni Kanwil Kepulauan Bangka Belitung dan Kanwil Kalimantan Tengah.

Di akhir acara penutupan, Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara, menyampaikan apresiasinya terhadap progress signifikan yang dicapai oleh 17 Kantor Wilayah.

"RKT itu membangun habit, memaksa diri untuk melakukan reform yang sebenarnya," ujar Asep.

Karoren Asep meminta setiap Kanwil agar terus memantau progress RB pada satkernya, agar kedepannya pada B12 nanti data dukung seluruhnya dapat terpenuhi 100%.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Bramantyo Agung Nugroho, para Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal dan perwakilan dari 17 Kantor Wilayah.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bogor - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi B09 Tahun 2023 di Wisma Pengayoman, (23/10).

Acara dibuka oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Bramantyo Agung Nugroho yang mewakili Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Disampaikan bahwa dalam waktu dekat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menerbitkan KepmenPAN-RB terkait dengan RB Tematik.

"Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM RI kepada Presiden itu 50% nya adalah terkait dengan Reformasi Birokrasi, oleh karenanya keberhasilan Kementerian ini 50% nya ditentukan oleh reformasi birokrasi," ujar Bramantyo.

Biro Perencanaan menghadirkan seluruh Kantor Wilayah dan Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal dengan harapan untuk dapat memaksimalkan penilaian Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis khususnya pada periode Triwulan III (B09). Komponen yang dinilai antara lain RB General dan RB Tematik.

"Kami membagi pelaksanaan monev dalam 3 (tiga) sesi, sesi pertama untuk Unit Eselon 1, sesi kedua untuk 16 Kantor Wilayah, dan terakhir sesi ketiga ini untuk 17 Kantor Wilayah," jelas Bramantyo.

Kegiatan ini digelar sejak Senin tanggal 23 Oktober 2023 hingga Jum'at tanggal 27 Oktober 2023. Selama 5 (lima) hari, data dukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran Unit Pelaksana Teknisnya telah dievaluasi oleh tim dari Inspektorat Jenderal dan didapatkan hasil bahwa seluruh data dukung yang diminta telah tercapai 100%. Dalam sesi 3 (tiga) yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah ini, terdapat 2 (dua) Kantor Wilayah yang mencapai nilai 100%, yakni Kanwil Kepulauan Bangka Belitung dan Kanwil Kalimantan Tengah.

Hadir mengikuti kegiatan ini perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Babel yaitu Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Sementara hadir sebagai tim evaluator dari Inspektorat Wilayah IV yakni Dewi Ayu Nurmalasari, Surya Narendra, Berliana Azizah, Bara Dynata dan Ade Rizke Putri Wibowo yang mengevaluasi Kanwil Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ikuti Pembahasan Road Map Bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2023 di Hotel Ibis Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham RI, Dimas Krisna Setiawan menyampaikan bahwa Kantor Wilayah berperan dalam penyusunan Road Map pembangunan Unit Pelaksana Teknis.

“Kegiatan Road Map menjadi penting, mengingat kondisi masing-masing UPT Pemasyarakatan yang beragam dari sisi pemenuhan kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan pola bangunan,” ujar Dimas.

Dimas menjelaskan, terdapat 3 poin penting dari pelaksanaan kegiatan ini. Pertama yaitu mereviu hasil assessment kondisi bangunan yang sudah dilakukan Ditjenpas pada UPT Pemasyarakatan di masing-masing wilayah sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta mensinergikan konsep pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan wilayah dan Ditjenpas.

Kedua, menindaklanjuti rekomendasi temuan Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar dilakukan penyusunan Road Map sekurang-kurangnya 3 tahun. Serta ketiga, memetakan permasalahan yang dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan organisasi, serta membuat skala prioritas pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Diharapkan jajaran UPT Pemasyarakatan segera berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat terkait pengusulan Sertifikat Tanah Elektronik sebagai langkah pengamanan asset digital dan data dukung utama dalam pengusulan pembangunan atau renovasi bangunan UPT Pemasyarakatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas sekaligus Plt. Kepala Bagian Umum (N.A Triandini Oscar), Kepala Subbagian Program dan Pelaporan (Margaret Sari), Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Pangkalpinang (Novriadi), serta Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Pangkalpinang (Idham).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel