Bali - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Youth Forum For The 61St Annual Session sebagai serangkaian kegiatan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) dengan tema The Inclusive and Sustainable Business Regulation in Indonesia pada Rabu-Kamis (11-12 Oktober 2023) bertempat di Sheraton Hotel, Kuta, Bali.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ini dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muhzar.

Hadir sebagai pemateri, Wakil Menteri Perdagangan Dr. Jerry Sambuaga, Co-Founder of Burgreens and Green Rebel Helga Angelina Tjah, serta Co-Founder & CEO of Liberty Society Tamara Dewi Gondo Soerijo, dengan di moderatori oleh Director of Katadata Insight Center Adek Roza PhD.

Peserta kegiatan Youth Forum For The 61St Annual Session ini adalah para entrepreneur muda perwakilan dari seluruh Provinsi di Indonesia. Turut hadir perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung, Kepala Subbidang Pelayanan AHU, M. Bangbang dan 1 orang entrepreneur muda Bangka Belitung, Wahyu Akmal.

Dalam kesempatan ini, Cahyo menyampaikan Kementerian Hukum dan HAM melalui Perseroan Perorangan encourage pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar berbadan hukum, dalam upaya memenuhi kriteria developing social enterprise yang bertujuan menarik minat para calon investor, tidak hanya lokal namun juga investor luar.

Pemerintah menekankan pentingnya protection of business bagi pelaku usaha melalui legal based badan hukum, baik melalui Perseroan Perorangan ataupun bentuk badan hukum lainnya.

Selaras dengan hal tersebut, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan sangat melindungi dan mendukung kemajuan UMKM Indonesia. Para anak muda pelaku UMKM dengan startup yang didirikan menjadi peranan penting untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tingkatkan kompetensi pegawai melalui Sosialisasi Penguatan Pemahaman Pegawai dalam Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, secara hybrid dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah dan melalui zoom meeting, Kamis (12/10).

Membuka kegiatan, Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan Proyek Perubahannya pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023.

Disampaikan Muslim, Proyek Perubahannya yaitu “Sang Pengembara” (Strategi Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam Bidang Perencanaan Program dan Anggaran) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun strategi yang dilaksanakan meliputi, pemetaan pemahaman pegawai, pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan program dan anggaran.

“Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi dilakukan melalui sosialisasi yang bertujuan agar pemahaman pegawai mengenai perencanaan program dan anggaran sesuai dengan standar,” ujar Muslim.

Muslim menjelaskan, diambilnya proyek perubahan ini merupakan upaya agar seluruh pegawai memahami tentang program dan anggaran, walaupun pegawai tersebut bertugas di divisi dan bagian lain yang tidak menangani langsung hal ini.

“Jika seluruh pegawai mengerti mengenai program dan anggaran, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat berdampak bagi masyarakat sesuai dengan Reformasi Birokrasi Tematik,” kata Muslim.

Muslim berharap, melalui sosialisasi ini seluruh pegawai dapat memahami dan mengimplementasikan tentang perencanaan program dan anggaran, agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Sosialisasi disampaikan oleh narasumber, yaitu Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan, Febri Mujiono. Ia menjelaskan materi tentang Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian (Doni Alfisyahrin), Kepala Bagian Program dan Humas (N.A Triandini Oscar), Kepala Bidang Keamanan (Ridha Ansari), Kepala Bidang Inteldakim (Teguh Setiadi), Kepala Bidang Zinfokim (Darori), para Pejabat Struktural, beserta pegawai Kanwil Kemenkumham Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menganugerahkan 57 Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Tahun 2023. Dimana 50 di antaranya adalah anggota eksternal, dan 7 lainnya merupakan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Terinci para penerima penghargaan tersebut yaitu 5 anggota dari kategori kementerian, 5 dari kategori lembaga negara, 5 lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), 5 lembaga nonstruktural (LNS), 5 provinsi, 10 kabupaten, 5 kota, 3 sekretariat DPRD provinsi, 3 sekretariat DPRD kabupaten, 1 sekretariat DPRD kota, 3 perguruan tinggi, 2 unit utama Kemenkumham, dan 5 kantor wilayah Kemenkumham.

Yasonna dalam Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 mengatakan tidak hanya peraturan perundang-undangan yang perlu keterbukaan akses, namun semua dokumen dan informasi pendukung dan implementasinya.

“Mengapa? Agar informasi yang diterima oleh masyarakat tidak setengah-setengah. Dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang telah mendorong terdokumentasikannya dokumen hukum,” kata menkumham, Kamis (12/10/2023) sore.

Jumlah dokumen hukum yang secara nasional telah terdokumentasikan per 10 Oktober 2023 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham berjumlah 557.509 dokumen. Rinciannya, sebanyak 473.150 dokumen berupa peraturan perundang-undangan, dan 84.359 dokumen lainnya adalah koleksi selain peraturan perundang-undangan di JDIHN.

Yasonna berharap semua anggota JDIHN terus aktif dalam menambah dokumen hukum dan tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan JDIH dengan seoptimal mungkin.

“Harapan kami di pusat, dengan saling berbagi informasi hukum ini, bisa meminimalisir kesenjangan pembangunan di daerah,” kata Yasonna di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center.

Selain memberikan penghargaan, menkumham juga menetapkan Anggota JDIHN yang Terintegrasi dengan Portal jdihn.go.id. Total sebanyak 13 Anggota JDIHN yang diberikan sertifikat dari menkumham, dengan perincian 3 dari LPNK, 1 dari LNS, 2 dari pemerintah kabupaten, dan 7 dari perguruan tinggi.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 1.662 instansi yang telah terdaftar sebagai anggota JDIHN. Kemudian, sebanyak 1.232 website JDIH telah terintegrasi dalam portal jdihn.go.id yang menginventarisir 557.509 data dokumen hukum nasional.

“Semakin lengkapnya jumlah Anggota JDIHN yang Terintegrasi dengan Portal jdihn.go.id selayaknya memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum, baik dari jenis maupun jumlah dokumen hukum,” tutup menkumham.

Dalam pertemuan nasional yang bertemakan ‘Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital’ ini dihadiri oleh seluruh pemangku JDIH mulai dari tingkat kementerian, lembaga, LPNK, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sekretariat DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta perguruan tinggi dengan jumlah 400 peserta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), serta Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro) hadir langsung pada acara tersebut. 

PANGKALPINANG - Tim Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Ham Kepulauan Riau (Badiklat Kumham Kepri) melaksanakan Kegiatan Observasi Lapangan Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar CPNS Tahun Anggaran 2023 di Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (12/10).

Bertempat di Balai Pengayoman Lt. 2 Kantor Wilayah, Tim Badiklat Kumham Kepri yang berjumlah 3 Orang hadir langsung didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, N.A. Triandini Oscar, Kasubbag Program & Pelaporan, Margaret Sari S, Atasan Langsung, Rekan Kerja dan Alumni Pelatihan Dasar CPNS yang berjumlah 12 Orang perwakilan dari UPT, dan Kantor Wilayah.

Ketua Tim Badiklat Kumham Kepri, Sofyan Hadi menyampaikan terimakasih kepada Kanwil Kemenkumham Babel telah memfasilitasi Kegiatan Observasi Lapangan Pelatihan Dasar yang telah masuk pada tahapan evaluasi yaitu mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, yang telah dishare kepada para alumni. " Mohon kerjasamanya kepada alumni, rekan kerja, atasan langsung untuk dapat mengisi quisioner dan kita akan melakukan pengumpulan data berupa wawancara yang akan dilakukan kepada 12 alumni pelatihan dasar yang hadir " Ujar Sofyan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program Pelatihan Dasar CPNS dan untuk mengetahui penerapan kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS serta mengetahui keberlanjutan dan perkembangan Aktualisasi dan dilakukan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan verifikasi, klarifikasi dan identifikasi dampak dari hasil pembelajaran alumni pelatihan dari Alumni Latsar CPNS di Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung. 

" Kepada para peserta ikuti kegiatan observasi ini dengan baik, dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan pewawancara dan dijelaskan dengan baik. " Pungkas Andini dalam sambutannya. Beliau juga mengingatkan kepada para peserta  ketika dalam bekerja perhatikan etika loyalitas, bekerja dengan baik seperti pesan Sekjen dan Irjen yaitu Setiap perjuangan pasti tidak akan mengkhianati hasil dan juga slogan waspada, jangan jangan ! untuk diterapkan di dalam bekerja. 

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL