Jakarta - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melakukan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi terkait Pedoman Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Nomor: IMI-0144.GR.03.09 Tahun 2023, Rabu (4/10).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi terkait penerapan pedoman yang akan menjadi acuan bagi Pejabat Imigrasi dalam mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada Orang Asing sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diemban di wilayah kerjanya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tim yang diketuai Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Teguh Setiadi, didampingi oleh Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian, R. Haryo Sakti beserta Fungsional Umum menuju Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan bertemu dengan Uray Avian selaku Koordinator Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Teguh Setiadi mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu berkoordinasi dan berkonsultasi terkait Pedoman Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Nomor: IMI-0144.GR.03.09 Tahun 2023 dalam penyamaan persepsi penerapan pedoman tersebut di wilayah.

Uray menjelaskan bahwa pedoman ini dibuat dalam rangka menciptakan keseragaman persepsi dan tindakan petugas (Pejabat Imigrasi) dalam melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian dan terselenggaranya pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pejabat Imigrasi dalam mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada Orang Asing sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diemban.

Uray menambahkan, Pejabat Imigrasi dalam pelaksanan pedoman ini harus tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan memiliki dasar yang cukup dalam merekomendasikan Tindakan Administrasi Keimigrasian yang dinilai proporsional untuk dikenakan kepada WNA yang melanggar.

Kegiatan koordinasi berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung gelar acara Kenal Pamit Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Kamis (5/10).

Pejabat lama Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Babel, Sahata Marlen Situngkir dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Babel, Eva Gantini mengucapkan kata pamit dan terima kasih kepada jajaran Kemenkumham Babel dan semua pihak yang telah membantunya.

Sahata Marlen selanjutnya akan bertugas sebagai Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Sedangkan Eva Gantini akan menempati posisi baru sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Kalimantan Barat.

Pejabat baru Kepala Divisi Pemasyarakatan adalah Kunrat Kasmiri, yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas I Sukamiskin. Ia juga sebelumnya pernah menjadi Kalapas Pangkalpinang di Tuatunu pada tahun 2018.

Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang baru adalah Fajar Sulaeman Taman, yang sebelumnya merupakan Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.

Fajar banyak bertugas pada bidang luar negeri di Ditjen Kekayaan Intelektual. Fajar juga pernah menjadi Atase Hukum di KBRI Kuala Lumpur Malaysia.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengucapkan selamat atas promosi jabatan yang diterima 4 Kepala Divisi tersebut.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Kakanwil Harun sampaikan kepada Bapak Marlen dan Ibu Eva atas kerja keras, dedikasi, pengabdian, serta capaian dan kinerja untuk Kanwil Babel.

“Terus tunjukan kinerja yang lebih baik di tempat kerja yang baru, dan tetap jaga loyalitas, integritas dan dedikasi yang tinggi,” pesan Harun.

Harun juga berpesan kepada Kepala Divisi yang baru untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta menjaga kepercayaan dan kehormatan yang diberikan pimpinan.

“Lahirkan inovasi dan gagasan baru untuk peningkatan kinerja organisasi, serta tunjukan kinerja, bangun sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Dijelaskan Harun, promosi dan mutasi merupakan hasil dari manajemen talenta yang telah mendapatkan rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sebagai pola pembinaan karir pegawai. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mendinamiskan kinerja roda organisasi agar menghasilkan kualitas yang semakin optimal.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Ketua Dharma Wanita Persatuan IGA Putri Ari Harun, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta Para Pejabat Struktural dan Fungsional Kanwil Kemenkumham Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Razilu berikan motivasi dengan bangkitkan kesadaran jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Gerbang Transisi, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Kamis (5/10).

Razilu mengatakan, Gerbang Transisi adalah akronim dari Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi dan Motivasi. Merupakan salah satu dari 5 program unggulan Inspektorat Jenderal yang dilaunching oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly pada November 2022 bertepatan dengan peringatan HUT Inspektorat Jenderal ke-56.

“Gerbang Transisi telah dilakukan di berbagai satuan kerja, Kanwil Kemenkumham Babel merupakan provinsi ke-15 yang dikunjungi,” ujar Razilu.

Disampaikan Razilu, yang ingin dicapai dari kegiatan Gerbang Transisi ini yaitu, untuk membangkitkan kesadaran terkait dengan peran strategis Kemenkumham, memberi motivasi untuk berkontribusi secara kreartif serta menjadi pribadi yang utuh, insan kamil, dan insan pengayoman sejati.

Gerbang Transisi juga memberikan beragam inspirasi untuk menjadi insan yang inovatif dan kreatif, serta tujuan jangka panjangnya, yaitu menekan dan mengurangi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan ASN Kemenkumham.

Irjen Razilu menyampaikan modal dasar untuk mejadi pribadi yang unggul, yaitu memiliki semangat dan kebahagiaan yang tinggi. Hal tersebut juga dapat memberikan perubahan yang baik bagi oganisasi.

Razilu menekankan pentingnya Emotional Quotient (EQ) untuk menjadi pribadi unggul. Orang yang mempunyai IQ tinggi tetapi EQ rendah cenderung mengalami kegagalan yang lebih besar dibanding dengan orang yang IQ nya rata-rata tetapi EQ nya tinggi.

“Artinya, bahwa penggunaan EQ atau olah rasa justru menjadi hal yang sangat penting,” ujar Razilu menyampaikan Kutipan Daniel Goleman, 1996.

Razilu menuturkan, selain kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual juga menjadi sangat penting. "Karena hal tersebut merupakan kemampuan individu untuk mengelola nilai, norma dan kualitas kehidupan dengan memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar atau lebih dikenal dengan suara hati,” ucapnya.

Razilu mengingatkan kepada jajaran, organisasi akan bermutu jika diisi oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang bermutu. SDM bermutu dapat diperoleh melalui pembelajaran, tidak hanya sekali, tetapi belajar secara terstruktur.

“Inspektorat Jenderal memiliki program Gemar Belajar (Gerakan Lima Hari Belajar), kami berharap Kanwil Kemenkumham Babel juga dapat melakukan kegiatan serupa yang diadakan secara rutin,” harap Razilu.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menyampaikan capaian Kanwil Kemenkumham Babel selama tahun 2023, yaitu Peringkat 1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari 33 Kanwil, serta meraih 8 Penghargaan dari KPPN Pangkalpinang atas Pelaksanaan Kinerja Anggaran Terbaik.

Pada 21 September 2023 lalu, Kanwil Kemenkumham Babel juga meraih Peringkat 1 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik IPK/IKM dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham.

Dijelaskan Harun, beberapa capaian lainnya yaitu, 126 WBP telah mengikuti pelatihan bersertifikat, 180 WBP telah dirahabilitasi sosial, telah berdirinya Klinik Pratama pada 6 Lapas/ Rutan, serta terbentuknya Griya Abhipraya.

Di Kanwil Kemenkumham Babel juga telah terbentuk 41 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. 17 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sudah terintegrasi nasional. Di bidang bantuan hukum, telah menyelesaikan 202 kasus melalui 8 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi.

Jajaran Imigrasi di Babel juga telah menerbitkan sebanyak 14.436 Paspor.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman).

Lalu hadir juga, Kepala Divisi Administrasi Sumatera Utara (Sahata Marlen Situngkir), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat (Eva Gantini), para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi serta Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Kanwil.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang-Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto selenggarakan sidang pemeriksaan kedua terhadap rekomendasi hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Kantor Wilayah Rabu, (4/10).

Dalam sidang pemeriksaan tersebut, dipimpin oleh Eva Gantini (Ketua Majelis merangkap anggota), Yandi dan Iskandar sebagai anggota dan dibantu oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Sidang pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendengar dan menerima keterangan secara langsung dari para pihak, sehingga Majelis Pemeriksa dalam memutus dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana pesan dari Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto pada rapat sebelumnya, agar Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL