Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan promosi dan mutasi kepada 120 pegawai dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Perpindahan jabatan ini tertuang dalam SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-28.KP.03.03 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna mengatakan promosi dan mutasi di Kemenkumham bertujuan memberikan motivasi dan pengalaman yang baru bagi pimpinan Kemenkumham. Suasana kerja yang berbeda ini akan melahirkan gagasan-gagasan baru bagi kemajuan Kemenkumham.

“Promosi dan mutasi mematangkan wawasan kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Perpindahan jabatan meningkatkan motivasi dan kreativitas, sehingga dapat melahirkan gagasan-gagasan baru,” ungkap Yasonna saat melantik para Pimpinan Tinggi Pratama dalam jabatan baru, Senin (25/09/2023).

Menkumham menuntut pimpinan Kemenkumham untuk membawa perubahan di lingkungan kerja, khususnya di era yang serba kritis dan terbuka ini. Menurutnya, para pimpinan harus mampu membangun kemitraan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pimpinan Kemenkumham juga perlu mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis secara kreatif dan inovatif.

“Perubahan-perubahan yang cepat dari lingkungan harus terus diantisipasi dan direspons secara kritis, kreatif, dan inovatif,” tutur Yasonna di Graha Pengayoman.

Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini, lanjut Yasonna, merupakan hasil dari pelaksanaan manajemen talenta sesuai rekomendasi dari Komisi ASN. Manajemen talenta digunakan agar mendapatkan pimpinan Kemenkumham yang memenuhi kualifikasi jabatan, serta menghasilkan kualitas yang optimal.

“Saya berharap pimpinan yang dilantik mampu menjalankan amanah dengan memberikan kinerja terbaik dengan kerendahan dan ketulusan hati, berdedikasi, loyal, serta berintegritas,” katanya.

Pada pelantikan kali ini, Dua Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung turut dimutasi, yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat. Serta Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, menjadi Kepala Divisi Administrasi Kanwil Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, beserta jajaran mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah.

Jakarta - Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FP2HD), Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung Siti latifah, didampingi koordinator Perancang M. Iqbal, dan Perancangan Ahli Muda Firmansyah Berhard, lakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas pengharmonisasian kantor wilayah dalam menyelaraskan rancangan peraturan daerah (raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin, (25/9).

Bertemu dengan Ari Setyowati, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I (satu), Ditjen PP, bahwa pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian raperda dan raperkada oleh kanwil harus dapat dilaksanakan sesuai Pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. dalam pelaksanaan tugas tersebut Kantor Wilayah dapat berperan aktif mensosialisasikan amanat Pasal 58 ayat (2) jo Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kasubbid FP2HD Siti Latifah menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Babel, per september 2023 telah melakukan pengharmonisasian raperda sebanyak 44 (empat puluh empat) naskah, dan raperbup sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) naskah, sejauh ini hambatan yang dihadapi adalah Kepatuhan Pemerintah Daerah/DPRD baik dalam proses pembentukan Raperda masih ada yang belum melibatkan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, karena pembentukan Perda harus melibatkan JFT Perancang dalam setiap tahapan Pembentukan Perda/syarat Formil. disamping itu Kanwil Kumham Babel, perlu melakukan rekrutmen baru JF Perancang melalui sistem penyesuaian jabatan.

Ibu Ari Setyowati, S.H. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I (satu), Ditjen PP menyampaikan bahwa ujian kompetensi penyesuaian jabatan JF perancang peraturan perundang undangan akan dilakukan pada pertengahan bulan November, dan Ditjen PP akan menginformasikan hal tersebut ke Kantor Wilayah.

Divyankumham Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Berkomitmen tingkatkan akuntabilitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung gelar Pendampingan Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penilaian Mandiri SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Senin (25/9).

Membuka kegiatan, Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menyampaikan, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengefektifkan kinerja, yang terdiri dari rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas dan prosedur.

"SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja. Serta sarana pembinaan interaktif pelaksanaan akuntabilitas kerja instansi pemerintah," kata Harun.

Dijelaskan Harun, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan penilaian mandiri SAKIP pada tiap tahunnya, untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

"Dan juga mendorong satker untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan," jelas Harun.

Kakanwil Harun menuturkan, LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), merupakan produk akhir SAKIP dalam bentuk akuntabilitas pelaksanaan tusi dan penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis.

"Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan melalui SAKIP," ucap Harun.

Hasil utama dalam pelaporan kinerja, yaitu pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (disclosure). Sehingga dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam hal peningkatan kinerja.

Kakanwil Harun berharap, kegiatan ini dapat menjadi langkah untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran, dan mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

"Serta menghasilkan laporan kinerja yang akuntabel sesuai dengan pedoman," ujar Harun.

Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Operator LKjIP dan Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Kanwil Kemenkumham Babel dan Unit Pelaksana Teknis.

Narasumber pada kegiatan ini yaitu, Widi Sutresna, Perencana Muda Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, yang menjelaskan materi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengasistensi Penyusunan LKjIP Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Muntok - Kepala Bagian Program dan Humas, Triandini Oscar, didampingi Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Margaret Sari, Kepala Subbagian Humas, RB dan TI, Sriyani Agustina, beserta jajaran sambangi Rutan Kelas IIB Muntok, Jum'at, (22/9).

Dalam kunjungan ini, Triandini Oscar menyampaikan bahwa kunjungan ini rutin dilakukan guna menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tusi dan pencapaian target kinerja, juga sebagai kewajiban Kantor Wilayah dalam melakukan pembinaan kepada UPT jajarannya pada lingkup program, kehumasan, dan Teknologi Informasi.

Kasubbag Program dan Pelaporan, Margaret Sari beserta tim melakukan monev terhadap pencapaian kinerja pada e-Performance dan e-Monev, juga sosialisasi terkait penilaian mandiri Sistem Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Sementara Kasubbag Humas, RB dan TI beserta tim melakukan monev terhadap pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM, glorifikasi publikasi pada media sosial dan media online juga implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Rutan Kelas IIB Muntok, Abdul Rasyid Meliala beserta jajaran menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hal-hal yang menjadi poin penting dalam hasil monev.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel