Toboali - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Sahata Marlen Situngkir, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Lola Basan Baran dan Keamanan Ridha Ansari, melakukan koordinasi dan silaturahmi ke Kepolisian Resor (Polres)  Bangka Selatan, Selasa (19/9).

Kapolres Bangka Selatan AKBP Tony Sarjaka, menyambut dengan hangat kedatangan Kepala Divisi Pemasyarakatan dan jajaran di ruang kerjanya.

Kadivpas Marlen berkesempatan menyampaikan beberapa hal, antara lain bahwa sedang melakukan peninjauan lapangan terkait persiapan rencana pembangunan Lapas Kelas III Toboali, seluas ± 50.750 m2 yang saat ini sedang dalam tahap pekerjaan pematangan lahan yang sedang dalam proses pengerjaan.

Marlen sendiri menyampaikan, bahwa berdasarkan telahaan yang sudah dibuat, overcrowded di wilayah Pulau Bangka merupakan situasi yang memerlukan perhatian akibat kepadatan penghuni Lapas.

Permasalahan lainnya yaitu dalam hal proses pengiriman tahanan dan persidangan di Pengadilan Negeri yang membutuhkan waktu relatif lama dikarenakan jarak tempuh dan kondisi jalan yang sempit dan tergolong jauh. Lalu potensi gangguan keamanan seperti kecelakaan, pelarian, penghadangan, dan gangguan lainnya sangat mungkin terjadi, oleh karena itu solusi terbaik adalah pembangunan Lapas di Kabupaten Bangka Selatan.

Kapolres Bangka Selatan melalui Kabag Ops, Kompol Elpiadi, menyatakan sangat mendukung dan mengharapkan ada tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan Lapas Kelas III Toboali.

"Hal tersebut merupakan kelengkapan komponen penegakan hukum wilayah Bangka Selatan, mencegah gangguan kamtibmas, serta memberikan rasa aman adalah tugas kami sebagai aparat penegak hukum. Namun demikian, tindak pidana tidak bisa dihindari di wilayah kami, sehingga membludaknya tahanan juga berpengaruh pada kualitas pelayanan Polres dikarenakan tidak adanya Rutan/ Lapas di Wilayah hukum kami," ungkap Kompol Elpiadi.

Mengakhiri kunjungan dan koordinasi ke Polres Bangka Selatan, Marlen mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Bangka Selatan dan berharap agar silaturahmi dan Koordinasi terus terjalin

Koordinasi dan silaturahmi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ke Kepolisian Resor Bangka Selatan berjalan aman dan lancar.

Sungailiat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Bagian Program dan Humas lakukan monitoring dan evaluasi ke Lapas Kelas IIB Sungailiat, Selasa (19/9).

Tim diterima langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Sungailiat, Zullaeni, beserta jajaran.

Kepala Bagian Program dan Humas N.A Triandini Oscar mengatakan, maksud kedatangan timnya yaitu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah sebagai pembina Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait Program dan Kehumasan.

Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI Sriyani Agustina menyampaikan, bahwa timnya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan data dukung LKE (Lembar Kerja Evaluasi), RKT RB (Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi) General, Laporan RB, Kehumasan dan SPBE.

Pada kesempatan ini, Sriyani mengingatkan satuan kerja untuk dapat mengupload data dukung RB periode B09 secara tepat waktu, melakukan glorifikasi berita positif secara rutin di media online dan media sosial, serta melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah apabila menemukan kendala dalam pelaksanaan kinerja.

Sementara Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan menuturkan, timnya akan melakukan evaluasi kinerja triwulan III, pendampingan penilaian mandiri SAKIP, serta pendampingan penerapan Manajemen Risiko.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja, serta memperkuat komitmen satuan kerja untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bangka Tengah - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung laksanakan kegiatan Diseminasi Perseroan Perorangan serta Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (19/9).

Kegiatan ini dilaksanakan tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum Eko Saputro, didampingi 2 Penyuluh Hukum Ahli Muda (Dwi Septarini dan Sofian), serta Staf Sub Bidang Administrasi Hukum Umum (Meylani).

Tim Kanwil Kemenkumham Babel disambut langsung oleh Memet Kartawinata selaku Kepala Desa Guntung.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Guntung sangat berterima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Babel yang telah memilih dan memberikan wawasan hukum bagi masyarakat Desa Guntung.

Disampaikan Memet, masyarakat Desa sangat awam dengan hukum, terlebih terkait perizinan usaha Perseroan Perorangan dan mekanisme pengajuan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Kami berharap setelah kegiatan ini masyarakat lebih melek hukum dan sadar akan pentingnya izin usaha,” ujar Memet.

Kepala Bidang Hukum Eko Saputro, menyampaikan bahwa pelaksanaan Diseminasi Perseroan Perorangan dan Pembinaan Kadarkum yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Babel pada Desa Guntung merupakan salah satu capaian Target Kinerja B09 TA 2023.

Eko Saputro juga menyampaikan bahwa badan hukum baru Perseroan Perorangan ini merupakan bentuk badan usaha dengan tanggung jawab terbatas dan pendirian entitas bagi pelaku usaha mikro dan kecil itu cukup dengan mengisi form pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat melalui pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta untuk memberikan pemahaman dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Guntung untuk dapat dibentuk kelompok Kadarkum.

Hadir sebagai pemateri kegiatan antara lain: Sofian (JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung) menyampaikan materi Pendirian Perseorangan sebagai upaya dalam mendukung Kemudahan Berusaha bagi usaha mikro dan kecil; Dwi Septarini (JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung) menyampaikan tentang Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011.

Kegiatan ini dihadiri oleh BPD Guntung, Ketua TP. PKK Desa Guntung serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Guntung.

Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta pemberian doorprize kepada para peserta yang aktif bertanya.

Pangkalpinang (19/09/23) – Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang kembali melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap notaris di Koba Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang di hari ke tiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023.Kegiatan di Pimpin kembali oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kepulauan Bangka Belitung Bapak Adi Riyanto, S.H., MH selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pangkalpinang dan Tim diterima langsung oleh Notaris yang ada di Koba Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang.

Tim MPD melaksanakan pengawasan terhadap notaris di Koba Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang yang tidak berbeda jauh terhadap pemeriksaan- pemeriksaan kepada notaris sebelumnya dan tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen notaris serta melakukan wawancara kepada notaris dan staf notaris untuk mendapatkan informasi yang diperlukan serta tim melakukan uji petik dan memeriksa keadaan kantor notaris

Hasil dari pemeriksaan ini dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim, yang meliputi Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor), Surat pengangkatan sebagai Notaris, Berita acara sumpah jabatan notaris, Surat keterangan izin cuti Notaris, Sertifikat cuti Notaris, serta Protokol Notaris (Minuta akta; Buku daftar akta atau reportorium; Buku khusus untuk mendaftarkan surat bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan; dan Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan)

Dengan adanya pemeriksaan protokol notaris ini diharapkan Notaris semakin tertib dalam pengadminitrasian buku Protokol Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku. 

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL