Belitung - Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Babel (Adi Riyanto) menghadiri kegiatan Sosialisasi Peningkatan dan Pemahaman Peningkatan Literasi  Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM di Hotel Hatika Belitung, Kamis (14/09/23) dan Hotel Oasis Manggar (15/09/23) yang di ikuti oleh Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dari Tanjung Pandan Kab Belitung  dan Manggar Kab.Belitung Timur .

Acara ini dibuka Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sunardi) dan menghadirkan pembicara dari GM Fairfield Marriot Hotel-PHRI, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Belitung dan BPOM Pangkalpinang.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sunardi) bahwa pasca pandemi covid 19 banyak pelaku usaha khusunya pelaku UMKM di provinsi Bangka Belitung yang terkena dampak , mulai dari banyaknya kredit modal usaha yang tidak terbayar, sepinnya para pembeli, yang pada akhirnya membuat usaha menjadi goyang bahkan tutup. Selain itu juga ada permasalahan legalitas para pelaku UMKM yang masih belum sadar akan pentinngnya melindungi hasil produknya dengan mendaftarkan kekayaan intelektual. 

Dalam penyampaian materi Kepala bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Babel mengatakan bahwa titik point penting dalam kekayaan intelektual adalah melindungi dan menghargai. Melindungi adalah  para pelaku usaha sadar melindungi hasil produk kekayaan intelektual dengan cara mendaftarkan kekayaan intelektual sedangkan menghargai adalah tidak mengunakan atau meniru hasil karya / produk orang lain.ujarnya

"Kegiatan ini untuk meningkatkan Literasi hukum sehingga terjadi peningkatan pemahaman Pelaku UMKM dan mengantisipasi langkah-langkah apa saja apabila  terjadi sengketa dengan mitra kerja atau permasalahan kredit usaha,"

Pada kesempatan ini, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sunardi) memberikan apresiasi yang besar kepada para narasumber karena sudah mau berbagi ilmu dan memberi materi yang bermanfaat  bagi para Pelaku UMKMdi Belitung dan Belitung Timur. 

Diharapkan para peserta setelah mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peningkatan dan Pemahaman Peningkatan Literasi  Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM, khususnya di Kab Belitung dan Kab.Belitung TImur yang berguna untuk mengembangkan usahanya dan Para Pelaku UMKM dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, gali informasi  yang relevan dengan usahanya.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, hadiri kegiatan Learning Forum Pengembangan Kompetensi APIP Tahun 2024 dengan tema "Membangun Sinergitas APIP dan GIA Corpu dalam Pengembangan Kompetensi Auditor Intern Berkelanjutan".

Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Bagian PPL beserta jajaran juga turut hadir sebagai mitra pembelajaran dalam learning forum tersebut. Kegiatan ini juga turut mengundang Para Inspektur Jenderal dari Kementerian dan Lembaga lainnya, Jumat (15/09).

Mengawali kegiatan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan sambutannya terkait penyelenggaran audit.

"Kita harus bisa mengidentifikasi mana yang menjadi prioritas, dengan anggaran dan SDM yang terbatas. Maka pada kegiatan ini kita bisa sharing," ungkap Yusuf.

Dirinya juga menyebutkan bahwa setiap Kementerian dan Lembaga harus mampu melakukan manajemen resiko. Menurutnya, pertemuan ini menjadi penting karena merupakan wadah untuk sharing knowledge antar Kementerian dan Lembaga. Yusuf menyampaikan masing-masing Kementerian dan Lembaga tentunya memiliki pengalaman dalam bidang audit dan juga resiko yang berbeda-beda, sehingga pertemuan ini akan menghasilkan integrasi serta sinergi antar Kementerian dan Lembaga.

Selanjutnya, Yusuf Ateh menyerahkan penghargaan sebagai apresiasi kepada Kementerian dan Lembaga termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai Mitra GIA Korpu Terkolaboratif Tahun 2023. Inspektur Jenderal Razilu menerima secara langsung penghargaan tersebut berupa piagam dan plakat. Selain itu, GIA Corpu juga memberikan penghargaan dengan mempertimbangkan jumlah peserta terbanyak diklat JFA dan diklat non teknis, tingkat kelulusan JFA, peningkatan hasil pembelajaran peserta, serta dampak bagi organisasi.

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto, harmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Kamis (14/9).

Dalam sambutanya, Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan, bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda merupakan amanah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Harmonisasi produk hukum daerah merupakan salah satu tugas Kanwil Kemenkumham, dan setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. “Terima kasih kepada jajaran Pemkab dan DPRD Bangka Selatan yang selama ini telah bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Babel,” kata Kakanwil Harun.

Disampaikan Harun, materi muatan Raperda RTRW Bangka Selatan akan diharmonisasikan dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Babel, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bangka Selatan Ami Prionggo, dalam sambutannya mengatakan bahwa penyusunan Raperda tentang RTRW menjadi salah satu prioritas dalam menunjang pembangunan di Bangka Selatan.

“Terima kasih atas fasilitasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Raperda ini menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda Tahun 2023, namun dalam proses penyusunannya Raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka Selatan terkendala dikarenakan Raperda RTRW Provinsi belum selesai,” ujar Ami Prionggo.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda disesuaikan dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Terkait dengan capaian harmonisasi di Kabupaten Bangka Selatan, Kadivyankumham Eva Gantini menyampaikan bahwa sampai saat ini Kantor Wilayah telah melakukan sebanyak 4 (empat) harmonisasi Raperda dan 2 (dua) harmonisasi Raperkada.

Dengan harmonisasi diharapkan peraturan daerah yang lahir, tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta bisa mendukung pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Siti Latifah, serta para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum.

Sedangkan dari Pemkab Bangka Selatan yaitu, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Denny, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bali – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Eva Gantini, Jumat (15/9) mengatakan bahwa hingga Juli 2023 sebanyak 20 Ekspresi Budaya Tradisional Babel telah dicatakan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Beberapa Ekspresi Budaya Tradisional asal Bangka Belitung tersebut seperti Pakaian Pengantin Paksian Pangkalpinang (Kota Pangkalpinang), Memarong (Kabupaten Bangka), Perang Ketupat (Kabupaten Bangka Barat), Nujuh Jerami (Kabupaten Bangka Tengah), dan Beripat Beregong (Kabupaten Belitung).

Hal tersebut disampaikan oleh Eva Gantini saat mengikuti acara Sarasehan Nasional Tahun 2023 dengan tema: "Membangun Masa Depan Bangsa Bersama Melalui Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pelestarian Budaya dan Pengembangan Ekonomi Wilayah", pada hari kedua, di Hotel Four Point Bali.

Menurut Eva, ada 5 Provinsi yang terbanyak mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terbanyak hingga Juli 2023, yaitu:
1. Maluku : 54 Pencatatan EBT;
2. Sulawesi Tenggara : 52 Pencatatan EBT;
3. Jawa Tengah : 36 Pencatatan EBT;
4. Bangka Belitung : 20 Pencatatan EBT; dan
5. Sulawesi Barat : 19 Pencatatan EBT.

Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Dede Mia Yusanti menyampaikan pentingnya pencatatan KIK. Hal tersebut merupakan langkah defensif serta bagian dari pelindungan keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia dari ancaman eksploitasi serta pengakuan oleh negara lain.

Selain itu, Dede mengatakan bahwa Pusat Data KIK tidak hanya sebagai pangkalan data, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai alat pemantauan dan perlindungan KIK dari potensi penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.

Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Robinson Sinaga menuturkan, ada 17 kota di Indonesia yang akan difasilitasi oleh Kemenparekraf dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya beliau menjelaskan manfaat Kekayaan Intelektual bagi industri pariwisata dan industri kreatif, yaitu untuk melindungi usaha dan produk.

"Selain itu juga sebagai alat memonetisasi dan sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif," ujarnya.

Pada hari kedua rangkaian Sarasehan Nasional, disampaikan materi terkait Database Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual dan Pariwisata (IP&Tourism) dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah, serta Urgensi Pelindungan kekayaan Intelektual Komunal mendorong Peningkatan Ekonomi dan Pariwisata Daerah.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengajak Pemda di Babel untuk terus mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunalnya, baik itu Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, maupun Potensi Indikasi Geografis.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel