Koba – Kab Bangka Tengah, (11/09) - Sehubungan dengan amanat Pasal 58 ayat (2) jo Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang esensinya yaitu Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tim Perancang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung siap berperan aktif membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam proses penyelarasan substansi dan teknik terhadap produk hukum daerah baik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.

Tim Kanwil Kumham Babel yang dikoordinir oleh Eko Saputro,S.H.,M.H. (Kepala Bidang Hukum), bersama Ismail, S.H.,M.H., (Perancang Ahli Muda), Anita Azzahra, S.H. (Perancang Ahli Pertama), dan Maria, A.Md. (JFU/Pelaksana) lakukan koordinasi dalam rangka sinergitas kegiatan Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Bertemu dengan Bapak Eka Budianta, S.H.M.H. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Staff Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyambut sinergitas yang baik peran dan bantuan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung khususnya tim Perancang yang telah membantu melakukan pengharmonisasian/penyelarasan terhadap beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda Kab Bangka Tengah Tahun 2023) dan Rancangan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan lebih tinggi.

Bapak Eka Budianta, S.H.M.H. menyampaikan terima kasih atas peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung sampai dengan triwulan III Tahun 2023 telah membantu penyelarasan substansi dan teknik terhadap produk hukum daerah (Raperda/Raperkada). Pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan berupaya memenuhi persyaratan administrasi sesuai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Divyankumham Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Eva Gantini, didampingi Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum (AHU), M. Bang Bang dan JFT Pranata Komputer, kunjungi Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin, (11/9).

Tim konsultasi diterima dengan baik oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Nuryanti Widyastuti. Dalam kesempatan ini, Nuryanti mengatakan bahwa dengan telah dibuatnya aplikasi SIPPDAH (Sistem Informasi Pengharmonisasian Peraturan Daerah), maka diharapkan Kanwil Kemenkumham Babel dapat melengkapi dan mengupload data yang wajib dipenuhi.

"Pada waktunya nanti, akan dibuat Anugerah Legislasi yang didasarkan atas penilaian dari kelengkapan dokumen dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah,"

Lebih lanjut, Kadivyankumham Eva menanyakan terkait bagaimana menyikapi penyusunan Naskah Akademik yang hanya melibatkan akademisi, dan tidak melibatkan JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan."

"Tidak adanya keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam penyusunan Naskah Akademik tidak membuat Naskah Akademik tersebut menjadi tidak sah, namun hanya cacat prosedur," ujar Nuryanti menanggapi. Oleh karenanya, menurut Nuryanti, penting bagi pihak Kanwil Babel untuk dapat merangkul pemerintah daerah, dan tetap mengingatkan manakala masih terdapat hal-hal yang belum sesuai.

Nuryanti juga mengapresiasi adanya terobosan dalam layanan harmonisasi yang dilakukan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Babel, yakni percepatan layanan dari 14 hari menjadi 7 hari.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

PANGKALPINANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, Senin (11/09).

Bertempat di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkumham Babel, Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 11 -& 13 September 2023 secara virtual.

Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Bagian Program dan Humas, N.A. Triandini, Kasubbid Bimbingan dan Pengentasan Anak, Rita Ribawati, & Kasubbid Pembinaan, TI dan Kerjasama, Mulsa Afrianto serta JFT Analis Kepegawaian turut hadir mengawasi jalannya kegiatan secara langsung.

Kegiatan diawali dengan pengarahan oleh Sesditjenpas, Heni Yuwono, Beliau menyampaikan tujuan diselenggarakan Penilaian Kompetensi.
"penilaian kompetensi kali ini bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, dengan pengembangan kompetensi ini dapat menjadi tolak ukur dalam promosi karir seseorang.
Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan." Pungkas Sesditjenpas

Selanjutnya disampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Jusman.
" Semoga Peserta dari seluruh Kantor Wilayah dapat mengikuti kegiatan kali ini dengan baik, dikarenakan banyak sekali regulasi yang mengatur tugas fungsi PK. Ikuti kegiatan ini dengan serius dan jujur, karena dibutuhkan integritas yang luar biasa bagi seorang Pembimbing Kemasyarakatan." Ujar Jusman

Kegiatan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan ini diikuti oleh 5 Peserta Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang antara lain :

- Fadillah Firsta, S.Psi. (JF Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama)
- Agus Windu Santoso, S.Sos. (JF Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama)
- Nurman Abraham Jamil, S.H. (JF Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama)
- Dian Safitri, S.Psi. (JF Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama)
- Suandi, S.H. (JF Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda)

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Toboali, 11 September 2023 - Guna melaksanakan kegiatan analisis strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa evaluasi  kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022  tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (Permenkumham tentang PDP HAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung  yang dikoordinir oleh Kepala Bidang HAM, Suherman didampingi Ferry Yulianto (Penyuluh Hukum Madya), Firmansyah Berhard (Perancang PUU Muda) dan Wahyudi (Pengolah Data Diseminasi HAM) melakukan koordinasi pengumpulan data di Kabupaten Toboali, yakni di Kecamatan Toboali dan Kecamatan Air Gegas.

Kepada Kecamatan Toboali dan Kecamatan Air Gegas, Kepala Bidang HAM Suherman, menyampaikan bahwa Permenkumham tentang PDP HAM ini dibentuk untuk meningkatkan penanganan dugaan  pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai wujud kewajiban  dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan,  pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak  asasi manusia yang adil, berkepastian hukum, terbuka,  akuntabel, mengutamakan kepentingan umum, dan  proporsional, dan harapannya dapat mengatasi permasalahan HAM (ringan) di wilayah Kab Bangka Selatan.

Kecamatan Air Gegas, bertemu Imam Mubarak (Camat) Pak Sanol (Kasi Pemerintahan, dan Ketentraman dan Ketertiban) serta Rosi Damayanti (Kasi Pelayanan Umum), menyambut baik tim Bidang HAM Kumham Babel dan Kecamatan Air Gegas siap mendukung program Pemerintah Pusat serta akan menekankan di desa-desa di wilayah kecamatan air gegas terkait Permenkumham tentang PDP HAM, permasalahan yang ada di air gegas biasanya adalah terkait pertanahan dan bersyukur masih bisa diatasi dengan komunikasi antar pemangku kepentingan yang ada, dengan adanya Permenkumham tentang PDP HAM tentunya akan membantu dan menambah pelayanan di masyarakat khususnya terkait permasalahan (dugaan) pelanggaran HAM.

Kecamatan Toboali, bertemu Benni Sahputra (Kasubbag Umum Kepegawaian) menyampaikan bahwa Permenkumham tentang PDP HAM sejalan dengan pelayanan yang diterapkan yaitu PATEN (pelayanan terpadu kecamatan), beberapa permasalahan dimasyarakat juga diselesaikan dengan layanan pengaduan dan komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan, adanya Permenkumham tentang PDP HAM dapat memberikan layanan yang baik bagi masyarakat toboali, terkait permasalahan HAM.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL