Bangka Selatan - Dalam rangka pelaksanaan target kinerja B09 Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, serta Subbidang Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan Diseminasi Perseroan Perorangan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Rabu (6/9).

Kegiatan berlangsung di Desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan salah satu perwakilan dari dua Desa di Kabupaten Bangka Selatan yang lolos dan menang dalam Paralegal Justice Award Tahun 2023.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kemudahan berusaha bagi Masyarakat melalui pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan untuk memberikan pemahaman dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Sumber Jaya Permai utk dapat dibentuk kelompok Kadarkum dan di usulkan menjadi desa binaan sadar hukum di Kabupaten Bangka Selatan.

Membuka kegiatan, Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro menyampaikan bahwa Perseroan Perorangan ini bersifat one-tier, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.

Dilanjutkan bahwa badan hukum baru perseroan perorangan ini merupakan bentuk badan usaha dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability) dan pendirian entitas bagi usaha mikro dan kecil itu cukup dengan mengisi form pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris.

Kepala Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berharap bahwa dengan hadirnya badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan ini dapat menjadi “vitamin" yang mampu membangkitkan perekonomian nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka Selatan.

Selanjutnya, Kepala Desa Sumber Jaya Permai, Toha Maksum menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung yang sudah memilih Desa Sumber Jaya Permai sebagai tempat untuk diselenggarakannya kegiatan Diseminasi Perseroan Perorangan dan Pembinaan Kadarkum serta banyak membantu menjembatani dalam proses pendaftaran hingga sampai lolos seleksi dalam pemilihan Paralegal Justice Award Tahun 2023.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Camat Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan yangg diwakili oleh Sekretaris Camat Sarjono, S.Pd, Ketua BPD Desa Sumber Jaya Permai, Bhabinkamtibmas Desa Sumber Jaya Permai, Ketua TP. PKK Desa Sumber Jaya Permai, dan Panitia penyelenggara kegiatan Deseminasi Perseroan Perorangan dan Pembinaan Kadarkum JFT/JFU pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Peserta yang hadir pada kegiatan ini antara lain para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan.

Hadir sebagai pemateri kegiatan antara lain:
1. Sofian S.H.I (JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung) menyampaikan materi Pendirian Perseorangan sebagai upaya dalam mendukung Kemudahan Berusaha bagi usaha mikro dan kecil;
2. Rizki Amalia, S.E (JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung) menyampaikan tentang Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011.

Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta pemberian doorprize kepada para peserta yang aktif bertanya.

Pangkalpinang - Merujuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : HKI.HH.05.05-16 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan penandatanganan PKS dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung pada 7 September 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, didampingi oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Siti Latifah dan staf diskusi dengan Pokja PKS Polda Babel.

Dalam diskusi tersebut, hadir ketua Pokja Kompol J. Sihotang, didampingi AKBP M. Manik dan verifikator PKS Polda IPDA Deni.

Selanjutnya, Kadivyankumham Eva menyampaikan bahwa dengan PKS ini akan meningkatkan sinergi antara Kemenkumham Babel dengan Polda Babel dalam hal Pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Menanggapi hal tersebut, J. Sihotang menegaskan, Polda Babel setuju dengan dilaksanakan PKS tersebut dan rencananya akan ditandatangani oleh Kapolda Babel.

Selain itu, dalam rapat dibahas mengenai draft Perjanjian Kerja Sama terkait Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual.

Eva menyampaikan bahwa pembahasan rencana Perjanjian Kerja Sama perlu dilakukan agar draft dapat tersusun dengan baik dan menghasilkan dampak positif bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan Penegakan Hukum pada Bidang Kekayaan Intelektual di Provinsi Bangka Belitung.

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara. Pelantikan Andap tersebut mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 74/P/2023 tentang Pengangkatan Pj Gubernur.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang mengambil sumpah Andap bersama delapan orang lainnya, berpesan kepada para Pj Gubernur untuk memanfaatkan kepercayaan negara dan pemerintah pusat atas penunjukan itu. Tito memandang bahwa ini adalah suatu amanah untuk menjalankan roda pemerintahan guna mengisi kekosongan gubernur yang masa jabatannya sudah habis.

"Pj yang baru banyak minta masukan ke pejabat lama. Hal positif dari pejabat lama diteruskan, kalau ada yang kurang lakukan koreksi dan perbaikan," ujar Tito saat memberikan pengarahan pada Upacara Pelantikan Penjabat Gubernur di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik, kata Tito, mesti disikapi dengan netral jelang pemilihan umum (pemilu) tahun depan.

"Saya minta di tahun politik mengambil posisi netral, tidak dalam posisi politik praktis, tapi politik membangun daerah masing-masing. Itu terpenting," ucap Tito, Selasa (05/09/2023).

Pelantikan Pj Gubernur ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward O.S. Hiariej.

Ditemui kemarin, Senin (04/09/2023), Yasonna mengungkapkan kebanggaannya kepada Andap, karena presiden telah mempercayai salah seorang putra terbaik Kemenkumham tersebut untuk ditugaskan sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara.

“Saya ucapkan selamat kepada saudara. Saya percaya saudara sebagai mantan Kapolda yang mengenal baik daerah tersebut, dipercaya akan mampu mengemban amanah ini dengan baik, sebagai Sekretaris Jenderal maupun sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara,” ujar Yasonna di Graha Pengayoman Kemenkumham.

Sebagai ASN Kemenkumham yang melaksanakan tugas ganda sebagai Pj. Gubernur, Yasonna berharap Andap dapat memahami bagaimana menjalankan tugas di Sulawesi Tenggara tanpa mengabaikan peran sebagai sekretaris jenderal.

“Tugas saudara tentu sangatlah berat, untuk itu pertahankan prestasi, tunjukkan kemampuan saudara sebagai seorang pemimpin di daerah itu, dan dapat juga mengayomi masyarakat di sana dengan baik. Lakukan seperti yang ada dalam tata nilai PASTI, lakukan sinergisitas dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, agar tugas-tugas saudara dapat terlaksana dengan baik,” terang menkumham.

Sebelumnya, nama Andap masuk kedalam bursa calon Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dengan menyisihkan dua calon lainnya, yakni Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Prof. Muhammad Zamrun Firihu, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, turut mengikuti kegiatan pelantikan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah.

Pangkalpinang - Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selenggarakan rapat dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Pangkalpinang di Ruang Rapat Lt. II Kantor Wilayah, Selasa (5/9/23).

Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Eva Gantini, Yandi, Hasmonel, Eva Sabarina Siregar, Amorawati, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik dan Tim Sekretariat MPWN Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Eva Gantini dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa agenda rapat yaitu untuk menindaklanjuti laporan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Pangkalpinang terkait hasil pemeriksaan notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan notaris yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kep. Bangka Belitung.

“Agenda kita kali ini yaitu untuk menindaklanjuti Surat Ketua MPDN Kota Pangkalpinang perihal hasil dan rekomendasi pemeriksaan terhadap notaris. Kami mohon kepada seluruh anggota MPWN Kep. Bangka Belitung untuk memberikan saran dan masukan, terutama dalam pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris," ujar Eva.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan masukan dan analisa dari setiap anggota MPWN Kep. Bangka Belitung terhadap laporan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan MPDN Kota Pangkalpinang.