Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, terima kunjungan kerja dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Belitung di Ruang Rapat, Selasa (29/8).

Kunjungan Kerja tersebut terkait dengan kerja sama antara Kantor Wilayah dengan DPRD Belitung dalam Penyusunan Raperda (inisiatif DPRD) tentang Pemberdayaan Seniman dan Mantan Olahragawan Kabupaten Belitung.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengatakan, bahwa tahapan penyusunan Raperda, dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Raperda) sesuai Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kakanwil Harun berharap, sinergi yang baik ini dapat terus berjalan. “Jajaran Perancang Kanwil Kemenkumham Babel akan terus membantu dalam memberikan fasilitasi kepada DPRD Belitung dalam penyusunan produk hukum daerah, hari ini kami telah menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan bantuan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Belitung tentang Pemberdayaan Seniman dan Mantan Olahragawan” tutur Harun.

Ketua Bapemperda DPRD Belitung, Mirza Dallyodi menyampaikan terima kasih kepada Kakanwil Kemenkumham Babel beserta jajaran yang telah menerima dan memfasilitasi penyusunan Raperda inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Seniman dan Mantan Olahragawan.

Dijelaskan Mirza, urgensi dari Raperda inisiatif DPRD Belitung ini yaitu sebagai bentuk penghargaan dan pemberdayaan kepada para insan seniman dan mantan olahragawan berprestasi yang berasal dari Kabupaten Belitung.

“Melalui Raperda ini, semoga komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam memberikan dukungan terhadap pelaku seniman dan mantan olahragawan yang berprestasi akan lebih baik lagi,” harap Mirza.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini berharap, melalui forum rapat ini, kerja sama antara Kantor Wilayah dan DPRD Belitung terus terjalin dengan baik sehingga akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Siti Latifah, serta para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan dari Bapemperda DPRD Kabupaten Belitung dihadiri oleh Ketua Mirza Dallyodi, Wakil Ketua Vina Cristyn Ferani, yang didampingi Sekretaris DPRD Belitung Mirang Uganda, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Imam Fadli, serta pendamping Nazuri, dan Hendra Kurniawan.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini tim Subbidang Luhbankum dan JDIH melaksanakan Audiensi ke Universitas Bangka Belitung (UBB) terkait Keikutsertaan Anggota JDIHN (30/8). Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Rektorat Universitas Bangka Belitung (UBB) diikuti oleh Kabid Hukum (Eko Saputro) didampingi Kasubbid Luhbankum dan JDIH (Muhamat Ariyanto) bersama dengan staf pada Subbid Luhbankum dan JDIH.

Dalam pelaksanaan koordinasi, tim Kantor Wilayah disambut langsung oleh Dosen Fakultas Hukum, Rio Armanda Agustia,S.H.,M.H. Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro menyampaikan bahwa berdasarkan Pepres RI No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum bahwa salah satu anggota JDIHN adalah perpustakaan hukum pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Perguruan Tinggi Swasta, oleh karena itu UBB menjadi salah satu target Kantor Wilayah untuk diintegrasikan sebagai Anggota JDIHN Tahun Anggaran 2023.

Kepala Subbidang Luhbankum dan JDIH, M. Ariyanto melanjutkan bahwa Kantor Wilayah Siap membantu tim UBB dalam Proses Pengintegrasian Website dan Penginputan Dokumen Hukum. Pihak UBB diharapkan membuat Website khusus JDIH untuk mempermudah pengintegrasian langsung oleh BPHN. Adapun dokumen yang perlu disiapkan antara lain : Peraturan PTN/PTS, Peraturan Rektor/Dekan, Perjanjian Kerjasama atau MOU Perguruan Tinggi, Penelitian dan Pengkajian Hukum/Skrispsi/Thesis.

Pihak UBB dalam hal ini diwakili oleh Bpk Rio Armanda menyambut baik maksud dan tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan akan meneruskan hal ini kepada Pihak Rektorat. “Sebagai tindak lanjut awal kami akan menunjuk admin dan mengirimkan Admin tersebut untuk mendapatkan pelatihan singkat dari Kanwil” tegas Rio.

Divyankumham Kemenkumham Babel

Muntok - Menjelang penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) lakukan monitoring sekaligus penguatan dan pendampingan kepada jajaran Rumah Tahanan Kelas IIB Muntok dalam pemenuhan kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) berdasarkan Permenkumham Nomor 2 tahun 2022 tentang P2HAM, Selasa (29/8).

Kasubid Pemajuan HAM, Yulizar didampingi oleh Staf dalam kunjungan tersebut, diterima langsung oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Muntok, Abdul Rasyid Meliala beserta jajaran.

Yulizar menyampaikan, monitoring ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan fasilitas penunjang dan data dukung serta memberikan penguatan terkait penilaian P2HAM.

“Kita harus berupaya memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, non-diskriminasi, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan," ungkap Yulizar.

"Kanwil akan terus mendorong UPT di jajarannya untuk memenuhi kriteria P2HAM, tambahnya.

Selain itu, Yulizar juga menjelaskan kriteria P2HAM yang didasarkan pada 5 (lima) kriteria, meliputi aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas; ketersediaan sumber daya manusia atau petugas; kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan; inovasi pelayanan publik; dan integritas.

Kemudian Karutan Muntok Abdul Rasyid Meliala mengatakan, pihaknya siap melaksanakan apa yang sudah diamanatkan.

"Semua petugas diharapkan dapat saling mendukung," tegasnya.

Sejauh ini Rutan Muntok sudah menyiapkan akses dan kemudahan seperti parkir khusus disabilitas, guiding block, loket khusus, ruang laktasi dan fasilitas penunjang lain, namun ada beberapa yang harus dilengkapi. Terhadap kekurangan-kekurangan tersebut pihaknya akan terus berupaya untuk berbenah demi mewujudkan layanan publik yang berperspektif HAM.

Terakhir kunjungan dilanjutkan dengan melihat secara langsung sarpras maupun aksesibilitas yang sudah tersedia di Rutan Muntok.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – 4 Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih penghargaan kinerja anggaran terbaik dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Pangkalpinang, di Aula Menumbing KPPN Pangkalpinang, Selasa (29/8).

Penghargaan tersebut diberikan pada kegiatan Apresiasi Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Periode Semester I Tahun 2023, oleh Kepala KPPN Pangkalpinang, Rafael Widiestumargianto.

Ke 4 Unit Pelaksana Teknis tersebut yaitu, Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Bapas Kelas II Pangkalpinang, serta Rupbasan Kelas II Pangkalpinang.

Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Terbaik dalam Penyampaian LPJ Kategori Pagu Besar. Juga Peringkat Ketiga Bendahara Penerimaan Satker Terbaik dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Kemudian Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang, sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 99.7 Kategori Pagu DIPA di atas 2.5 Miliar s.d 10 Miliar Rupiah , serta Peringkat Ketiga Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik dalam Penyampaian LPJ Kategori Pagu Sedang Periode Semester 1 Tahun 2023.

Bapas Kelas II Pangkalpinang sebagai Peringkat Kedua Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik dalam Penyampaian LPJ Kategori Pagu Sedang, serta Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 99.16 Kategori Pagu DIPA di atas 2.5 Miliar Rupiah s.d. 10 Miliar Rupiah

Terakhir Rupbasan Kelas II Pangkalpinang, sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori pagu DIPA di atas 100 Juta s.d. 2.5 Miliar Rupiah, serta Peringkat Kedua Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Berkinerja Terbaik Kategori Pagu DIPA Kecil.

Kepala KPPN Pangkalpinang Rafael Widiestumargianto menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi penghargaan atas kerja keras satuan kerja dalam menjaga capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh KPPN Pangkalpinang, serta kepada Unit Pelaksana Teknis atas keberhasilannya meraih penghargaan ini.

“Semoga Unit Pelaksana Teknis dapat mempertahankan prestasi ini dan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran menjadi lebih baik dan akuntabel,” harap Harun.

Hadir menerima penghargaan, Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Hani Anggraeni, serta Kepala Rupbasan Pangkalpinang Andri Ferly.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel