Pangkalpinang - Melalui Zoom Meeting, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Eva Gantini jadi Mentor Seminar Pendidikan dan Pelatihan Tingkat II Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto, dengan judul "Optimalisasi Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Kepada Masyarakat Melalui Fitur 'Konsultasi KI' pada Porsibel Website Kanwil Kemenkumham Babel, Rabu (23/8).

Bertindak sebagai Coach yaitu Richard Pantun, serta Pengujinya yaitu Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM, Eko Budianto.

Dalam paparannya, Kabid Yankum Adi Riyanto menyampaikan, bahwa fitur Konsultasi Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkumham Babel merupakan suatu aksi perubahan terkait dengan permasalahan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi, yang menjadi mutlak diperlukan guna kesigapan pelayanan bagi masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetensi pegawai yang berkualitas serta peningkatan kualitas pelayanan.

Kadivyankumham Eva Gantini pada sesi penguatan proyek perubahan menegaskan, bahwa kendala yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Babel pada layanan Kekayaan Intelektual yaitu selama ini pemberian layanan hanya dilaksanakan secara tatap muka, sehingga efektivitas dan efisiensi layanan dirasa masih kurang optimal.

Oleh karena itu, melalui fitur Konsultasi Kekayaan Intelektual diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maupun pendampingan permohonan Kekayaan Intelektual.

Di akhir sesi seminar, Eko Budianto berharap penyebaran informasi terkait fitur ini bisa segera disampaikan kepada masyarakat luas.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto buka Rapat Peningkatan Pemahaman Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2023 dengan tema "Mewujudkan Propemperda yang Terencana, Terpadu, Sistematis dan Harmonis", yang dilaksanakan di Balai Pengayoman Kanwil, Selasa (22/8).

Kepala Bidang Hukum Eko Saputro menyampaikan, kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang terdiri dari Biro Hukum/ Bagian Hukum Babel, Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah.

Eko menyampaikan, tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan di daerah dalam penyusunan program legislasi daerah dan menciptakan persamaan persepsi bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan di daerah dan pihak yang terkait dalam penyusunan serta pengelolaan prolegda.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto dalam sambutannya mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

“Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 239 ayat (1) disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda),” ujar Harun.

Disampaikan Harun, meskipun tahapan dan mekanisme penyusunan program pembentukan perda telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih saja ditemukan berbagai permasalahan. 

“Permasalahan tersebut seperti program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah, serta penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik sebelum penetapan program pembentukan peraturan daerah sulit untuk diimplementasikan di daerah,” ujar Harun.

Kakanwil Harun menyebutkan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah ditetapkan pada daftar Propemperda tiap Kabupaten/Kota adalah, 11 Raperda dari Kota Pangkalpinang, 16 Raperda dari Kabupaten Bangka, 13 Raperda dari Kabupaten Bangka Tengah, serta 9 Raperda dan 3 Raperda pada usulan kumulatif terbuka dari Kabupaten Bangka Barat.

Lalu 14 Raperda dari Kabupaten Bangka Selatan, 14 Raperda dari Kabupaten Belitung, serta 15 Raperda dan 3 Raperda kumulatif terbuka dari Kabupaten Belitung Timur.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber yaitu Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Harpin yang menjelaskan tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Narasumber lainnya yaitu Subkoordinator Program Legislasi Nasional BPHN, Nunuk Febriananingsih, yang menyampaikan materi tentang Optimalisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di Daerah.

Moderator pada diskusi kali ini yaitu Perancang Peraturang Perundang-undangan Madya, M. Iqbal.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini berharap, melalui forum rapat pada hari ini, Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perencanaan propemperda di tahun mendatang dapat disusun secara terencana, terpadu, sistematis dan harmonis dengan memperhatikan perkembangan hukum yang begitu dinamis.

“Kanwil Kemenkumham Babel siap membantu dan menyukseskan dalam perancangan peraturan daerah dan harmonisasi,” ucap Eva.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI lakukan Supervisi dan Training of Trainer pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (22/8).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Pengayoman Kantor Wilayah tersebut diikuti oleh pengelola Teknologi dan Informasi dari tiap Divisi dan Unit Pelaksana Teknis serta admin Tata Usaha Kantor Wilayah. Selain itu, diikuti juga secara virtual oleh pengelola Teknologi dan Informasi dari Unit Pelaksana Teknis di luar wilayah Pangkalpinang.

Membuka kegiatan, Plh. Kepala Divisi Administrasi Eva Gantini menyampaikan, Supervisi Layanan Teknologi Informasi dan Training of Trainer diharapkan dapat membangun pemahaman yang sama dan meningkatkan keahlian serta pelayanan di bidang TI.

“Selain itu juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Eva.

Disampaikan Eva, untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), perlu dilakukan manajemen sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

“Manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Kementerian,” ucap Eva.

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini dari Tim Pusdatin yaitu, Pengelola Jaringan Dokumentasi Dinda Ayu Nurmalasari, yang menyampaikan arahan umum Supervisi Layanan Teknologi Informasi; Pranata Komputer Ahli Pertama Astrid Febrianca, yang menyampaikan tentang Supervisi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Pranata Komputer Ahli Pertama Purina Qurota Ayunin, yang menjelaskan tentang Certified Secure Computer User.

Moderator pada kegiatan ini yaitu Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Sriyani Agustina.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu, hadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kementerian Hukum dan HAM, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Senin (21/8).

Kepala Kantor Wilayah Harun Sulianto, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur dan jajaran Forkopimda yang telah hadir serta bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.

Disampaikan Kakanwil Harun, hingga Agustus 2023, terdapat berbagai capaian yang diraih oleh Kemenkumham Babel, diantaranya yaitu mengikutsertakan 126 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada pelatihan bersertifikat, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Babel merehabilitasi 180 WBP Lapas Narkotika Pangkalpinang dan mencanangkan Lapas/ Rutan Bersinar (Bersih dari Narkoba), pembentukan 5 Klinik Pratama di Lapas/ Rutan, serta membentuk Griya Abhipraya sebagai sarana untuk membantu klien pemasyarakatan agar jadi insan yang taat hukum.

"Kemenkumham Babel juga sudah membentuk 41 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, melakukan harmonisasi terhadap 32 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), mencatatkan 48 Kekayaan Intelektual Komunal, menerbitkan 11.122 paspor, dan berbagai capaian lainnya," jelas Kakanwil Harun.

Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Kementerian Hukum dan HAM RI. Ia mengatakan bahwa Kemenkumham Babel akan semakin berkualitas dibawah pimpinan Kakanwil Harun Sulianto.

"Banyak kinerja dan prestasi yang ditorehkan oleh Kanwil Kemenkumham Babel. Salah satunya telah mendorong pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Babel seperti Gebong Memarong dan Otak-otak Belinyu," ujarnya.

Pj. Gubernur Suganda juga menceritakan pengalaman kunjungannya ke LPKA Kelas II Pangkalpinang yang sangat bersih, rapi dan Anak Binaannya tertata. "Itu merupakan bukti kerja nyata dari Kakanwil bersama dengan jajaran," ucap Suganda.

Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Babel menyerahkan penghargaan kepada Nominator Paralegal Justice Award Tahun 2023, yaitu Lurah Jelitik Kabupaten Bangka, Achmad Riyadi; Kepala Desa Pangkal Buluh Kabupaten Bangka Selatan, Marjan; serta Kepala Desa Sumber Jaya Permai Kabupaten Bangka Selatan, Toha Maksum.

Penghargaan juga diberikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kontribusinya dalam pengawasan saat seleksi Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Keimigrasian. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy.

Selain itu, diberikan penghargaan kepada Notaris Terbaik Dalam Tata Kelola Administrasi Kantor Notaris Berdasarkan Hasil Penilaian Pemeriksa Berkala Protokol Notaris Tahun 2022 kepada Mersi Yasmin, Febriyanto dan Feni Kusma Pertiwi.

Lalu diberikan juga Surat Pencatatan Ciptaan 78 Pantun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Jajaran Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kementerian Hukum dan HAM RI ke-78 Tahun 2023, yang diterima langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto juga memberikan apresiasi kepada PT. Timah atas dukungannya dalam membangun Kekayaan Intelektual Komunal Rumah Adat Memarong.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Pj. Gubernur Babel didampingi Kakanwil Harun Sulianto dan jajaran Forkopimda.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Babel, Irjen Pol.Yan Sultra; Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, Asep Maryono; Kepala Hukum Korem 045/ Garuda Jaya, Mayor Chk. Syaripuddin; Dandenpomal Lanal Babel, Mayor Laut (PM) Dodi Irawan; Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Babel, Timbul Wahyudi; KBDO Binda Babel, Asep Trisnayuana; serta Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Babel, Kombes Pol. Dinnar Winargo.

Hadir juga Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Babel, Nia Nurhamidah Romli; Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerja Sama Universitas Bangka Belitung, Dwi Haryadi; Kepala Divisi Hukum PT. Timah, Fauzun Abduh Ginting; Ketua Ikatan Notaris Indonesia Babel, Yuli Kemala; dan Kepala Dinas Koperasi UMKM Babel, Sunardi.

Lalu hadir Ketua Darma Wanita Persatuan Kemenkumham Babel, I Gusti Ayu Putriari; Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini; para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kota Pangkalpinang, Pejabat Struktural di Kantor Wilayah; Ketua Purna Bakti Pengayoman, Adi Wahyarto; dan Sekretaris Purna Bakti, Zumadi.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel