Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan wawancara seleksi daerah tingkat Provinsi Paralegal Justice Award (PJA) bagi Kepala Desa/ Lurah di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Kamis (25/04/2024).

PJA merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala desa dan lurah yang bertindak sebagai juru damai desa atau non-litigation peacemaker (NLP) serta mereka yang mendukung dalam hal pariwisata, tenaga kerja dan investasi di daerahnya atau Anubhawa Sasana Jagadhita (ASJ). Penyelenggaraan PJA merupakan kerja sama antara Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Wawancara tersebut diikuti oleh 42 orang Kepala Desa/ Lurah yang telah mendaftar seleksi PJA. Pelaksanaan dilakukan selama 2 hari, yaitu 25 April kepada 18 orang, dan 26 April kepada 24 orang Kepala Desa/ Lurah.

Bertindak sebagai pewawancara yaitu, Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro), Biro Hukum Pemprov Babel (Silvia), Koordinator Bantuan Hukum Pemprov Babel (Indra), serta Kepala Subbidang Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (M. Ariyanto).

Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro mengatakan jika pewawancara menggali lebih dalam pengalaman Kepala Desa/ Lurah dalam penyelesaian sengketa, bagaimana menumbuhkan lapangan kerja, serta apa saja program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

"Lalu kami juga untuk menggali tentang upaya pengelolaan potensi alam, kegiatan penyuluhan yang dilakukan, kelompok sadar hukum, kebijakan desa, sarana dan prasarana, serta inovasi yang diciptakan untuk memudahkan masyarakat," kata Eko.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto berterima kasih kepada para Kepala Desa/ Lurah yang telah ikut berpartisipasi mendaftar PJA. Ia berpesan agar para peserta dapat menyampaikan pengalamannya dalam penyelesaian masalah dan menunjukan keunggulan masing-masing Desanya, sehingga dapat menarik perhatian juri saat penilaian nanti.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto pimpin upacara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pawitralaya Bangka Tengah, Kamis (25/04/2024).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kakanwil Kemenkumham Babel (Harun Sulianto), Perwira Upacara, Kepala Lapas Pangkalpinang (Badarudin), serta Komandan Upacara, Kasi Binadik Lapas Pangkalpinang (Ferdi Anggriawan).

Kegiatan diawali dengan penghormatan umum kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Inspektur Upacara, lalu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga secara simbolik.

Selepas prosesi upacara, Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto beserta jajaran melakukan ziarah dan tabur bunga. Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menabur bunga di pusara Gubernur Babel 2002-2007 (Hudarni Rani), Gubernur Babel 2007-2013 (Eko Maulana Ali), Wali Kota Pangkalpinang 1973-1978 (Rusli Ramli), serta para pahlawan lainnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Kanim Pangkalpinang (Alimudin), Kepala LPKA Pangkalpinang (Nana Herdiana), Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang (Hani Anggraeni), Kepala Bapas Pangkalpinang (Andriyas Dwi Pujoyanto), Kepala Rupbasan Pangkalpinang (M. Anwar), serta Ketua Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Bangka Belitung (Evi Kusdiani).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Solo - Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Doni Alfisyahrin beserta pejabat dan pegawai melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Benchmarking  terkait pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Jawa Tengah, Kamis (25/04/2024).

Kegiatan ini merupakan langkah persiapan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan TPPO dan TPPM lintas Negara. Seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dari dampak PHK diberbagai perusahaan di Bangka Belitung tidak menuntut kemungkinan adanya keinginan untuk bekerja di luar negeri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Jawa Tengah dipilih karena tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut Tim melakukan Koordinasi dengan Divisi Keimigrasian Jawa Tengah dan mengunjungi Kantor Imigrasi yang menjadi lokus dari kegiatan Benchmarking ini yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Tim juga mengunjungi salah satu desa yang menjadi Desa Binaan Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yaitu Mororejo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Hampir sebagian warganya merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pembentukan Desa binaan Imigrasi di Desa Mororejo diharapkan dapat mengedukasi masyarakat serta memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonan Paspor RI dan upaya pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) Non Prosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian kepada masyarakat.

Pembentukan Desa Binaan di Jawa Tengah telah mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yaitu telah melalui empat tahap. Tahap 1 yaitu tahap pembentukan tim kerja dan rencana kerja. Tahap 2 yaitu tahap persiapan administrasi, pelaksanaan koordinasi dan pengenalan (Petugas Imigrasi Pembina Desa) PIMPASA kepada perangkat desa setempat. Tahap 3 yaitu tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan pembentukan grup Whatsapp serta Tahap 4 yaitu tahap monitoring dan evaluasi Desa Binaan oleh PIMPASA.

Kegiatan Koordinasi dan Benchmarking ini berjalan dengan lancar dan Divisi Keimigrasian Bangka Belitung siap untuk mengarahkan serta mengawal terbentuknya Desa Binaan Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpadan.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili Kepala Bidang HAM (Suherman) didampingi Kepala Subbidang Pemajuan HAM (Yulizar) beserta pelaksana pada Bidang HAM menyambangi Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka koordinasi dan konsultasi tenknis pelaksanaan program pemajuan HAM di daerah tahun 2024, Kamis (25/04/2024).

Kunjungan diterima langsung oleh Direktur Kerjasama HAM, Dr. Harniati didampingi oleh Analis Hukum Muda/ Koordinator RANHAM Wilayah ll, Syamsu.

Kepala Bidang HAM, Suherman dikesempatan tersebut menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan untuk konsultasi dan menyamakan persepsi mengenai pelaporan aksi HAM, penilaian KKPHAM dan implementasi bisnis dan HAM di daerah.

Ia berharap kolaborasi antara Ditjen HAM dengan Kanwil Kemenkumham Babel selama ini dapat terus terjalin dengan baik demi mewujudkan P5HAM khususnya di Bangka Belitung.

Disamping itu, Kasubbid Pemajuan HAM, Yulizar juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemda, baik Kabupaten/ Kota maupun provinsi dalam melaporkan aksi HAM. Seperti pemberian bantuan hukum oleh Pemda kepada kelompok sasaran, unit layanan disabilitas (ULD) pendidikan di sekolah, pembangunan sarana prasarana yang aksesibel bagi disabilitas di fasilitas umum.

Ia juga meminta perwakilan Ditjen HAM untuk menjadi narasumber dalam bimtek bisnis dan HAM kepada Tim pokja serta pendampingan kepada perusahaan dalam pengisian penilaian risiko bisnis dan HAM (PRISMA) yang akan dilaksanakan bulan Mei nanti.

Kemudian Direktur Kerjasama HAM, Dr. Harniati menanggapi, untuk Bimtek bisnis dan HAM sebaiknya disasarkan kepada Tim Pokja terlebih dahulu. Kemudian tekait RANHAM, kedepan Ditjen HAM akan melakukan verifikasi faktual ke daerah terkait validasi laporan Ranham.

Selanjutnya ia menginformasikan bahwa RANHAM generasi ke 6 nanti, pelaksanaan aksi HAM tidak ditentukan secara umum, namun akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap kab/kota dalam pemenuhan HAM di wilayahnya. Untuk dasar pelaksanaan RANHAM bagi OPD, bisa dibentuk panitia RANHAM Daerah oleh Gub/Bupati/Walikota berdasarkan Kep Dirjenham.

Terakhir, Direktur Kerjasama HAM, Dr. Harniati mengatakan saat ini sedang disusun grand design RANHAM untuk 5 tahun kedepan, dimana pemantauan Ranham daerah tidak harus melalui Kanwil tapi bisa dipantau langsung oleh Ditjen HAM.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel