Pangkalpinang – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Eva Gantini, Selasa (4/7) mengatakan, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI akan menggelar Mobile Intellectual Property Clinic, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2023.

Mobile Intellectual Property Clinic adalah layanan Kekayaan Intelektual yang dapat menjangkau masyarakat lebih dekat, dan mengusung konsep jemput bola dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi di Daerah.

Tujuan dari Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik KI bergerak adalah:
1. Menumbuhkan layanan-layanan Kekayaan Intelektual melalui kerja sama antara Kantor Wilayah dengan stakeholder Kekayaan Intelektual di wilayah;
2. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual;
3. Mendorong pertumbuhan permohonan Kekayaan Intelektual, baik secara kuantitas maupun kualitas permohonan;
4. Memperkenalkan layanan Kekayaan Intelektual kepada stakeholder di wilayah (Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah, UMKM, dan lainnya).

Pelaksanaan Mobile Intellectual Property Clinic diantaranya Talkshow Digital Innovator bagi UMKM dan Sosialisasi Merek, pada tanggal 5 Juli 2023 di Santika Hotel Pangkalpinang. Lalu layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual pada tangal 6 Juli 2023 di Transmart Pangkalpinang.

Acara tersebut juga akan diisi dengan lomba mewarnai bagi anak-anak dibawah 6 tahun pada (6/7/2023) dan lomba menggambar bagi anak usia 7-12 tahun, tanggal (7/7/2023) di Transmart Pangkalpinang.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berharap, melalui kegiatan ini, masyarakat akan makin sadar untuk mendaftarkan kekayaan Intelektualnya agar ada perlindungan hukum.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto buka kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN (Barang Milik Negara) Tingkat Wilayah Semester 1 Tahun 2023 di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Senin (3/7).

Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), baik secara internal maupun secara publik kepada masyarakat.

Oleh karena itu, laporan keuangan wajib disusun secara akurat, transparan, akuntabel, dan inovatif serta dapat memberikan informasi yang benar, mudah dibaca dan dimengerti oleh masyarakat luas.

Kadivmin Muslim juga mengatakan jika penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis), Kantor Wilayah, dan Unit Eselon I, untuk kemudian digabungkan pada tingkat Kementerian sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran.

Membuka kegiatan, Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menuturkan, Rekonsiliasi menjadi komponen untuk memastikan keakuratan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN.

Kakanwil Harun juga minta jajarannnya mengoptimalkan penyerapan anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), agar pada akhir tahun meraih penghargaan kinerja terbaik dari Kemenkumham seperti tahun lalu.

Kakanwil Harun berharap, kegiatan Rekonsiliasi ini harus berdampak, sehingga laporan keuangan jajaran Kanwil Kemenkumham Babel sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan tepat waktu.

Hadir langsung dalam kegiatan ini, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, para Pejabat Struktural Kantor Wilayah, serta Operator Keuangan dan BMN.

Sementara itu, hadir secara virtual pendamping/narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Biro BMN (Barang Milik Negara) dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Menindaklanjuti Undangan dari Kepolisian Daerah Bangka Belitung Kegiatan Upacara & Syukuran peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 dengan mengangkat tema " Polri Presisi Untuk Negeri - Pemilu damai untuk Indonesia Maju ", Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung hadir mengikuti kegiatan yang berlangsung pada Hari Sabtu, 01 Juli 2023.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto, hadir Kepala Bagian Program & Humas, N.A. Triandini Oscar pada Kegiatan Upacara yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Turut Hadir Pj. Gubernur, Suganda Pandapotan Pasaribu dan Ketua DPRD Prov. Bangka Belitung, Herman Suadi serta para tamu undangan Forkopimda, dan Instansi Vertikal hadir mengikuti rangkaian kegiatan upacara.

Inspektur Upacara yang dipimpin oleh Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya menyampaikan bahwa seluruh anggota Polri di Kep. Babel telah dipersiapkan sebaik mungkin untuk mengawal Pemilu dan Pilkada yang akan segera dilaksanakan. " Kepada seluruh anggota polri jangan bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi kepada seluruh stakeholder terkait demi mewujudkan Pemilu dan Pilkada damai, jadilah polisi yang presisi, prediktif dari ancaman ganguan kantibmas, harus responsif dan cepat tanggap dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang transparansi dan profesional ".

Kegiatan upacara di akhir dengan penampilan senam bedincak dan atraksi barongsai dan dilanjutkan kegiatan syukuran di Markas Polda Kep. Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Selasa 27 Juni 2023 bertempat di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kaknwil Kemenkumham Babel (Harun Sulianto) menghadiri acara Rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi dan pengukuhan forum penyuluh anti korupsi Babel.

Hadir pula dalam kesempatan ini Deputi Bidang Koordinasi dan Suvervisi KPK (Didik Agung Widjanarko), Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ( Andi Purnama), Kepala Daerah se Provinsi Bangka Belitung, Inspektur se Provinsi Bangka Belitung, Kepala Perwakilan BPKP, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Kepala ATR BPN, Direktur Bank Sumsel Babel dan Penyuluh Anti Korupsi Bangka Belitung.

Dalam sambutannya Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Suganda Pandapotan Pasaribu) menyampaikan penghargaan kepada KPK atas terselenggaranya acara hari ini dan diharapkan acara ini menghasilkan upaya - upaya strategis untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Suganda menyampaikan korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurang kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut.

Dengan adanya Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Babel yang tergabung dalam Keluarga Penyuluh Anti Korupsi (KEPAK) Babel diharapkan dapat menyuarakan pendidikan anti korupsi, tata cara pencegahan dan mengembangkan budaya anti korupsi.

Acara dilanjutkan dengan Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi Bangka Belitung. Bangka Belitung sampai saat ini memiliki lima orang penyuluh anti korupsi yaitu : Rahkmatika dan Gustiadi dari Inspektorat Provinsi Bangka Belitung, Sudihastuti dari Kanwil Kemenkumham Babel, Megawati dari Inpektorat Kabupaten Bangka dan Susena Eka dari MAN Insan Cendikia.

Selanjutnya Suganda mendorong setiap OPD untuk memiliki minimal satu orang PAKSI agar peran strategis penyuluh dalam memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dapat terlaksana dengan maksimal.

Acara dilanjutkan dengan paparan Sosialisasi Antikorupsi, Gratifikasi dan Penguatan Integritas dengan Narasumber dari KPK RI.

Divyankumham Kanwil Kemenkumham Babel