Kelapa, Bangka Barat (15/06/23) - Laksanakan penyuluhan hukum keliling (PENYULING) ke sekolah-sekolah, Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung kali ini melaksanakan penyuluh hukum di SMKN I Kelapa Kab. Bangka Barat. Disambut langsung Kepala Sekolah Ibu Zaryati, beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Jajaran Kanwil Kemenkumham Babel atas terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang diberikan kepada siswa-siswi kami ini sangat diperlukan dan penting sekali, sebagaimana kita ketahui maraknya kenakalan remaja di luar batas kewajaran akan berdampak negatif karena minimnya kesadaran hukum yang dimiliki serta kurangnya pengawasan di dalam keluarga. Kemudian diharapkan peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini nantinya dapat memahami arti pentingnya memiki kesadaran hukum baik untuk diri sendiri, kemudian dapat menyampaikan informasi yang didapat kepada keluarga dan lingkungan.

Dalam sambutannya Ibu Zaryati juga menyampaikan di SMKN I Kelapa ini memiliki hasil karya dari siswa-siswi kami terkait produk makanan dengan kepemilikan atas nama sekolah terangnya. Namun terdapat beberapa kendala sehingga belum bisa didaftarkan terangnya.

Lebih lanjut Tim Kantor Wilayah menyarankan lebih lanjut memyampaikan terkait tata cara permohonan dan persyaratan pendaftaran perlindungan hukum KI baik di bidang merek, hak cipta, dan lainnya bisa di akses melalui pangkalan data KI www.dgip.go.id dan dapat berkoordinasi lebih lanjut ke Kantor Wilayah untuk dapat diberikan pendampingan dalam melakukan proses permohonan tersebut.

Acara dilanjutkan dengan pembekalan materi kepada siswa-siswi dengan peserta sebanyak 50 orang dipandu Sofian sebagai moderator dan penyampaian materi penyalahgunaan narkoba oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya (Ferry Yulianto) dan materi terkait  Pengenalan dan Perlindungan Hukum KI oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda (Rizki Amalia).

Divyankumham Kanwil Kemenkumham Babel

Sungailiat – Tim Inspektorat Jenderal Wilayah 4 berikan penguatan kepada Lapas Kelas IIB Sungailiat terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Whistleblowing System (WBS). Kunjungan tersebut didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, N.A Triandini Oscar dan Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Margaret Sari, Kamis (15/6).

Pengendali Teknis Tim Inspektorat Jenderal, Junita menghimbau agar pada ruang layanan maupun media sosial dapat ditampilkan barcode survei. Junita juga mengingatkan agar Lapas Sungailiat berhati-hati dalam memilih responden survei. Karena nantinya, responden survei akan dipilih secara acak oleh KemenPAN-RB.

“Penilaian SPI akan mempengaruhi nilai integritas satuan kerja,” ujar Junita.

Disampaikan Junita, kegiatan survei akan dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2023.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Lapas Kelas IIB Sungailiat, Zullaeni, Kepala Bapas Kelas II Pangkalpinang, Iwan Setiawan, dan Tim Inspektorat Jenderal.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, ikuti Pembahasan Evaluasi Progres Penilaian IRH (Indeks Reformasi Hukum) oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham, secara virtual, Rabu (14/6).

Kepala Badan Startegi Kebijakan (BSK) Kemenkumham, Y. Ambeg Paramarta, menyampaikan jika Kementerian Hukum dan HAM diamanatkan untuk menyelenggarakan Penilaian IRH (Indeks Reformasi Hukum) dengan tingkat partisipasi seluruh peserta diharapkan sebesar 100%.

Hingga awal Juni 2023, partisipasi aktif Penilaian IRH dari Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia baru mencapai (188 Prov/Kab/Kota) dari (546 Prov/Kab/Kota) atau sama dengan 34,43%. “Maka perlu dukungan seluruh Kanwil Kemenkumham, untuk meningkatkan keikutsertaan Pemerintah Prov/Kab/Kota,” ujar Ambeg.

Kepala BSK, Ambeg menjelaskan, dalam implementasi RB Tematik, Kemenkumham berperan sebagai leading institution dalam membentuk/perbaikan regulasi kebijakan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi. Diharapkan, nantinya tata kelola birokrasi dapat berdampak, serta meingkatkan competitiveness index (Indeks Daya Saing).

“Target pada tahun 2024, IRH seluruh instansi pemerintahan dapat berpredikat baik. Kantor Wilayah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian mandiri IRH kepada seluruh Pemda,” harap Ambeg.

Pada kegiatan ini disampaikan penilaian Indeks Reformasi Hukum yang pengukurannya dilakukan pada 4 variabel, yaitu:
• Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan/ memperkuat harmonisasi regulasi;
• Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan pusat dan daerah yang berkualitas;
• Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; serta
• Penataan database peraturan peraturan perundang-undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Kepala Bidang HAM, Suherman, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Siti Latifah, Kepala Subbidang Pengkajian, Litbang, Hukum dan HAM, Poppy Rinafany, serta JFT Perancang.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, ikuti Pembukaan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi serta Pemutakhiran Data Hukuman Disiplin Pegawai melalui Aplikasi SIMWas 3.0 Triwulan II Tahun 2023 secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah, Rabu (14/6).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Plh. Kepala Divisi Administrasi, Eva Gantini, Kepala Subbagian Kepegawaian, Akbar Aidul Poetra, Kepala Subbagian Humas, RB dan TI, Sriyani Agustina, beserta jajaran Kepegawaian.

Koordinator Humas dan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal, Slamet Iman Santoso dalam laporannya menyampaikan, penegakan kedisiplinan diperlukan untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan.

Disampaikan Slamet, bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin PNS adalah atasan langsung dari masing-masing pegawai. Oleh karena itu, setiap atasan langsung harus mengetahui informasi tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya. Pejabat pengelola kepegawaian harus menyampaikan laporan hasil keputusan hukuman disiplin kepada Inspektur Jenderal dan diinput kedalam Aplikasi SIMWas.

“Untuk itu, guna mendapatkan dokumen laporan hasil pendokumentasian hukuman disiplin yang aktual dan valid, maka perlu dilakukan rekonsiliasi data hukuman disiplin pegawai secara berkala,” ujar Slamet.

Mewakili Inspektur Jenderal membuka kegiatan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Yayah Mariani mengatakan jika rekonsiliasi ini tidak hanya untuk memverifikasi data hukuman disiplin, tetapi juga mereviu kelengkapan dokumen proses hukuman disiplin.

Sekretaris Itjen Yayah melanjutkan, guna mewujudkan e-governance di lingkungan Kemenkumham melalui program Satu Data (SADA) KUMHAM, Inspektorat Jenderal telah membuka akses fitur Hukuman Disipilin dan Tindak Lanjut Pengawasan pada Aplikasi SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0 yang diperuntukan kepada para pemangku kepentingan pada Unit Utama dan Kantor Wilayah.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin secara digital melalui aplikasi SIMWas. “Tujuannnya menjamin terpeliharanya tertib administrasi dan memudahkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian dan pembinaan PNS yang bersangkutan,” kata Yayah.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi panel tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Banding Administratif, oleh narasumber dari Direktorat Peraturan Perundang-undangan BKN (Badan Kepegawaian Negara), Akhmad Syauki.

Serta materi PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang disampaikan Kepala BPASN (Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara), Purjiyanta.

Lalu dilakukan juga penguatan tata cara penginputan data hukuman disiplin di lingkungan Kemenkumham, dari mulai proses hukuman disiplin sampai dengan terbit Surat Keputusan Hukuman Disiplin melalui Aplikasi SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0.

Kegiatan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin akan berlangsung hingga hari Jumat, 16 Juni 2023, yang diikuti oleh Operator SIMWas dari 11 Unit Eselon 1 dan 33 Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menugaskan 1 Analis Kepegawaian, M. Ari Anugrah, yang mengikuti kegiatan tersebut secara langsung di Auditorium Inspektorat Jenderal Kemenkumham di Jakarta.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel