Pangkalpinang - Bertempat di Balai Pengayoman Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto menyambut baik hadirnya penyuluh antikorupsi di Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung, dengan menyematkan rompi biru kepada Sudihastuti sebagai penyuluh antikorupsi tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK). Selasa (13/06)

Atas Support Kadivyankumham Babel Eva Gantini, dengan seizin Kakanwil Kemenkumham Babel Harun sulianto, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kanwil Kemenkumham Babel mengikuti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi yang diselenggakan oleh LSP KPK melalui jalur pengalaman. Sertifikasi ini diawali dengan mengikuti Diklat E learning sebanyak 20 JP, seleksi administrasi dengan data dukung perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyuluhan anti korupsi serta dilanjutkan ke tahap assesment, dan akhirnya oleh Assesor Sudihastuti dinyatakan berkompeten sebagai Penyuluh Antikorupsi.

Sebagai penyuluh antikorupsi kelima di Bangka Belitung sudi akan mengemban amanah tersebut tentunya dengan dukungan dari Kakanwil, kadivyankumham serta bekerjasama dengan Inspektorat Propinsi Bangka Belitung dan BPSDM Propinsi Bangka Belitung dibawah arahan dan bimbingan LSP Komisi Pemberantasan Korupsi guna memasyarakatkan Pendidikan Antikorupsi (PAK) agar menjadi gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak dini. Berani Kompeten itu Hebat.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang - Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto ajak jajarannya untuk terus jaga integritas, menjunjung tinggi nilai moral dan etika, dengan terus tingkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu, Harun minta jajarannya untuk lakukan pola hidup sederhana. Kepada para Kepala Satuan Kerja agar jadi teladan bagi jajaraannnya. Hal tersebut disampaikan Kakanwil Harun ketika membuka Penyuluhan Gerakan Anti Korupsi Tahun 2023, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/6).

Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Miswan Nasution, Koordinator Pengawasan JFA Bidang Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Babel, serta Winda Yunika, Penyuluh Anti Korupsi Pertama dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, yang menjelaskan materi tentang Anti Korupsi.

Kakanwil Harun juga mengingatkan agar survei integritas dan kepuasan masyarakat serta pengaduan harus dikelola dengan baik sebagai sarana untuk instrospeksi diri, memperbaiki layanan dan mencegah KKN.

Pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkumham Babel memberikan penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada berbagai kategori, yaitu:
• Layanan Kesehatan WBP Terbaik, diraih oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang;
• Terjalinnya Kerja Sama Terbanyak, diraih oleh LPKA Kelas II Pangkalpinang;
• Capaian Keamanan Terbaik, diraih oleh LPP Kelas III Pangkalpinang;
• Pencapaian PNBP Terbesar, diraih oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
• Lapas/Rutan Terbersih, diraih oleh Rutan Kelas IIB Muntok; dan
• Laporan Asimilasi Rumah Terbaik dan Tercepat, diraih oleh Rutan Kelas IIB Muntok.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Badan Strategi Kebijakan (BSK), R. Natanegara Kartika Purnama,kadiv keimigrasian Doni Alfisahrin , Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Para Pejabat Administrator Kanwil Kemenkumham Babel, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan beserta jajaran.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Transformasi Pemutakhiran Data Simpeg untuk Mewujudkan Kemenkumham Semakin PASTI, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/6).

Plh. Kepala Divisi Administrasi, Eva Gantini, dalam laporannya menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kemenkumham Babel dan sebagai upaya percepatan pemuktahiran data pegawai di Simpeg.

“Data di Simpeg sangat penting dan erat kaitannya dengan proses Manajemen Talenta. Salah satu penunjang penilaiannya adalah kelengkapan data. Data tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan promosi/rotasi/mutasi dan dapat menjadi nilai tambah bagi pegawai,” ujar Eva.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, dalam sambutannya menyampaikan hasil Rapat Kerja Kepegawaian yang telah dilaksanakan pada minggu lalu di Jakarta.

Disampaikan oleh Harun, saat ini pengisian jabatan Pimti Pratama di Kemenkumham melalui manajemen talenta, yang memperhatikan Integritas, Kompetensi, dan Capaian Kinerja.

Kakanwil Harun menyampaikan atensi terkait transformasi pemutakhiran data Simpeg, yakni agar periksa kembali kelengkapan dokumen dossier, optimalkan fitur pada aplikasi Simpeg, operator Simpeg mengupdate absen setiap hari, komitmen bersama dalam pemutakhiran data simpeg, serta mengoptimalkan penggunaan email dinas kemenkumham.

Kakanwil Harun Sulianto juga menyampaikan terkait Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus berdampak.

Reformasi birokrasi tematik berfokus pada empat tema pelaksanaan meliputi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, serta Percepatan Prioritas Aktual Presiden yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi.

Peran Kemenkumham dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi adalah dalam hal mengharmonisasi produk hukum. Peningkatan investasi juga terkait dengan layanan keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.

Sedangkan terkait digitalisasi admintrasi pemerintahan, peran Kemenkumham adalah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Mari kita kuatkan terus komitmen untuk gunakan produk dalam negeri,” pinta Harun.

Penandatanganan Komitmen Bersama Transformasi Pemutakhiran Data Simpeg dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Divisi, beserta para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, para Pejabat Struktural, serta para JFT Madya Kantor Wilayah.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang (13/6/2023) - Dalam rangka memberikan informasi mengenai hak-hak masyarakat mengenai pelayanan publik yang ada di lingkungan Kemenkumham, serta untuk mendapatkan umpan Bangka Belitung dari masyarakat agar Kemenkumham dapat terus meningkatkan pelayanan publiknya, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum & Kerjasama (Hukerma) beserta Kanwil Kemenkumham Babel bekerjasama dengan BNI Kantor Cabang Pangkalpinang tepat hari ini menggelar Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Menuju Pelayanan Publik Inklusif: Pendaftaran Merek & Perseroan Perorangan.

Berlangsung di Soll Marina Hotel, Pangkalpinang; Kegiatan ini merupakan implementasi dari Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Hukum & HAM dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham pada 27 April 2022. FNS merupakan International Non-Governmental Organization (INGO) dari Jerman yang bergerak di bidang tata kelola pemerintahan yang baik & hak asasi manusia.

Hadir dalam kegiatan, antara lain Kepala Biro Hukerma, Hantor Situmorang & Koordinator Kerjasama Luar Negeri, Youngest Non Itah; sementara dari Kemenkumham Babel yaitu Kakanwil, Harun Sulianto & Kadivyankumham, Eva Gantini. Tidak lupa mengundang Perwakilan Friedrich Nauman Stiftung (FNS), Aurelia Citra Kartikasari & Elgawati.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 75 orang yang terdiri dari Perwakilan Kanwil Kemenkumham Babel; Masyarakat Umum; Notaris; Akademisi; Perwakilan UMKM serta perwakilan Kelompok Rentan. Disamping itu, bertindak sebagai narasumber dengan materi yang diulasnya yaitu antara lain :

• Eva Gantini (Kadivyankumham) tentang Dasar-dasar HAM & Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan;
• Eka Pratiwi Taufanti tentang Pelayanan Publik berbasis HAM & Ramah Disabilitas;
• Muhammad Bang Bang (Kasubid Pelayanan AHU) tentang Perseroan Perorangan; serta
• Adel Chandra (Koordinator Permohonan & Publikasi)

Koordinator Kerjasama Luar Negeri, Youngest Non Itah menjelaskan pada sambutannya, “Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023, Mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.“ ujarnya. Senada dengan tujuan, perwakilan Friedrich Nauman Stiftung (FNS), Aurelia Citra Kartikasari juga menyampaikan harapannya agar layanan publik di Kemenkumham dapat menjadi katalis bagi instansi lainnya untuk berinovasi mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM.

Kakanwil, Harun juga menekankan kembali bahwa Kemenkumham selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjadi birokrasi berkelas dunia. “Tetap menekankan Prinsip HAM yakni Bebas dari Pungli, suap, KKN serta pelayanan cepat, tepat, berkualitas dan tidak diskriminatif.”

“Kami (Pemerintah) akan terus berupaya membuat kebijakan dan program untuk memastikan bahwa kelompok yang paling rentan dan kurang terlayani dapat memiliki akses ke layanan keuangan yang pada gilirannya akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan komprehensif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.” Ujar Karo Hukerma, Hantor dalam sambutan sekaligus pembuka kegiatan.

Kanwil Kemenkumham Babel