Bangka Selatan - Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Darori melakukan kegiatan koordinasi antar instansi mengenai pelayanan keimigrasian yang terkait dengan upaya preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang serta pengumpulan data perkawinan campuran di Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (8/6).

Instansi yang dikunjungi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan. Tim diterima oleh Kepala Dinas Dukcapil Bangka Selatan, Benny Supratama.

Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Darori menyampaikan bahwa untuk mengecek keabsahan dokumen kependudukan yang menjadi lampiran persyaratan permohonan paspor yaitu dengan mengimplementasikan penggunaan Web Portal Ditjen Dukcapil. Pengecekan dokumen persyaratan paspor sebagai upaya preventif pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Benny Supratama memberikan tanggapan positif dan akan bersinergi dengan jajaran Imigrasi, dalam pertemuan ini juga disampaikan data jumlah perkawinan campuran yang tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Selatan.

Hasil kegiatan koordinasi dan pengumpulan data perkawinan campuran akan menjadi Bahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis Keimigrasian pada Unit Pelaksana Teknis.

Pangkalpinang - Dua Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menjadi narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum Peningkatan Literasi Hukum bagi Pelaku UMKM Kabupaten Bangka Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung, Kamis (8/6).

Dalam kesempatan ini, Penyuluh Hukum Kemenkumham Babel, Sofian, S.H.I menyampaikan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi UMKM dalam membangun usahanya, pemerintah membuat regulasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja yang memungkinkan Perseroan didirikan oleh satu orang atau disebut sebagai Perseroan Perorangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153A ayat 1 UU Cipta Kerja, yang berbunyi "Perseroan Perorangan sendiri adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil".

Pendirian Perseroan Perorangan hanya dilakukan oleh satu orang dan hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Selanjutnya, Sofian menyampaikan keuntungan memiliki Perseroan Perorangan adalah memberikan perlindungan hukum dengan adanya pemisahan aset pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, memudahkan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, pendirian tanpa adanya akta notaris, status badan hukum didapatkan saat memperoleh sertifikat, bebas menentukan besaran modal, bersifat one-tier dimana pendiri akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan dan biaya pendaftaran relatif murah dan terjangkau yaitu sebesar 50 ribu rupiah.

Narasumber selanjutnya, Rizki Amalia menyampaikan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek digunakan untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Pada sistem pendaftaran konstitutif, prinsip yang berlaku untuk penerimaan merek adalah siapa cepat dia dapat (first to file). Siapapun pihak yang mendaftar lebih dahulu maka diterima pendaftarannya. Tujuannya adalah mencegah pendomplengan, pemalsuan dan kesamaan dengan milik orang lain.

Setelah berhasil mendaftarkan merek, brand bisnis UMKM akan dilindungi sepenuhnya oleh UU Merek dan Indikasi Geografis. Tidak ada pihak yang bisa menggunakan nama merek secara sembarangan dan pemilik merk bisa menuntut secara hukum apabila terjadi pencurian. Apabila anda mengizinkan merek bisnis digunakan oleh pihak lain, maka dilakukan dengan memberi izin resmi.

Perlindungan merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis.

Narasumber juga menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM dari Kabupaten Bangka Selatan dalam memajukan usaha dan meningkatkan nilai ekonomis bagi pelaku usaha tersebut.

Desa Beluluk – Sebagai upaya percepatan penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Babel melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM Suherman didampingi Kasubbid Pemajuan HAM Yulizar Akhmad Djaya dan Staf Bidang HAM melaksanakan koordinasi dan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran HAM ke PT. Sinar Mitra Sedapan (SMS) FINANCE, Kamis (8/6/23).

Kedatangan Suherman dan tim disambut baik oleh Branch Operation Supervisor Bora Anggreini Risky Pangukit, Suherman menyampaikan kedatangan kami untuk mengklarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan melalui surat pada tanggal 06 Mei 2023 oleh sdr. Sulastio Setiawan, S.H sebagai kuasa khusus dari debitur a.n Anggun Eka Fitria ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Ada dugaan pelanggaran HAM terkait dari laporan kuasa hukum debitur bahwa pihak PT. Sinar Mitra Sedapan (SMS) FINANCE bahwa kliennya a.n Anggun Eka Fitria masih ada kewajiban yang belum terselesaikan yaitu denda keterlambatan pembayaran angsuran yang mana denda tersebut, namun tidak mendapatkan data/informasi rinci secara tertulis itupun hanya disampaikan secara lisan.

Sehingga kami dari Kanwil perlu koordinasi dan klarifikasi terkait laporan itu kepada PT. Sinar Mitra Sedapan (SMS) FINANCE agar dapat memberikan klarifikasi dan informasi lebih lanjut terkait permasalahan ini”, ujar Suherman.

Selanjutnya Pihak PT. Sinar Mitra Sedapan (SMS) FINANCE melalui Bora Anggreini Risky Pangukit memberikan penjelasan klarifikasi terkait pengaduan tersebut. Memang pernah datang kesini pihak debitur a.n Anggun Eka Fitria melalui kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa dari sdr Eka Anggun, kuasa hukumnya meminta nominal denda sdr Anggun Eka Fitria dan Kami menyampaikan bahwa yang dapat melihat rincian pembayaran denda adalah debitur sendiri tidak bisa diwakili oleh orang lain ataupun kuasa hukum dan kami pernah menyampaikan kepada kuasa hukum agar sdr Anggun Eka Fitria untuk dapat hadir PT. Sinar Mitra Sedapan (SMS) FINANCE untuk dapat melihat dan mendengar langsung penjelasan dari kami terkait denda tersebut, ujar Bora Anggreini Risky Pangukit.

Selanjutnya Yulizar Akhmad Djaya menjelaskan kami dari Kemenkumham sifatnya netral, kami ingin mencari titik temu untuk penyelesaian terkait dari laporan ini melalui mediasi dengan menghadir pelapor dan terlapor semoga dengan mediasi ini ada kesepakatan damai dan kami akan mengeluar Berita Acara Perdamaian agar kedepan tidak ada permasalahan lain yang muncul, pungkas Yulizar Akhmad Djaya.

Pangkalpinang - Tim Kelompok Kerja Analisa dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selenggarakan rapat analisa dan evaluasi hukum terhadap Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 bertempat Ruang Rapat Kantor Wilayah.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat persiapan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023, sehingga diperlukan pembahasan dan penyusunan lebih lanjut terhadap objek analisis yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, Kepala Bidang Hukum Eko Saputro, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, JFT Analis Hukum serta Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Selatan Romel.

Eva Gantini dalam sambutanya menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini kita dapat menganalisis dan mengevaluasi lebih jauh terhadap eksistensi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ditinjau berdasarkan metode analisis 6 dimensi, yaitu Dimensi Pancasila; Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Bidang Hukum; dan Dimensi Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Output dari kegiatan analisis dan evaluasi adalah berupa rekomendasi dicabut, diubah atau dipertahankan. Hasil rekomendasi kemudian akan disampaikan kepada stakeholder terkait untuk dijadikan usul dalam penyusunan Propemperda ditahun mendatang.