Muntok – Kepala Rutan Kelas IIB Muntok, Abdul Rasyid Meliala, Jumat (2/6) mengatakan bahwa Dapur Rutan Kelas IIB Muntok Bangka Barat telah memiliki sertifikat halal yang diserahkan secara langsung oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nardi Pratomo, pada Rabu lalu.

Menurut Nardi Pratomo, Rutan Kelas IIB Muntok adalah UPT ke-5 yang telah memiliki Sertifikat Halal di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Babel.

Ka Rutan Muntok Rasyid Meliala, mengatakan, dua orang petugas Dapur Rutan Kelas IIB Muntok terlebih dahulu mengikuti Pelatihan Pengenalan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) & Sertifikasi Halal UMKM yang diselenggarakan oleh Halal Training Education Consulting (HALTEC) dan Indonesia Halal Training and Education Center (IHATEC) sebagai langkah awal dan komitmen Rutan Kelas IIB Muntok dalam mewujudkan Dapur Sehat yang bersertifikat Halal.

“Sertifikasi Halal Dapur Rutan ini untuk memberikan kepastian kepada WBP bahwa makanan yang dikonsumsi telah diproses sesuai dengan Syariat Islam, mengikuti kaidah kebersihan dan kesehatan,” ujar Rasyid.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Babel, Sahata Marlen Situngkir mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya agar seluruh Lapas/Rutan dapat sertifikat laik higienis dari Dinas terkait.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengucapakan terima kasih kepada Ketua MUI Babel atas sinergi yang telah baik selama ini. Pihak kanwil terus berupaya meningkatkan kualitas layananan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Babel. “Sebagian besar Poliklinik Lapas/Rutan sudah jadi Klinik Pratama dan sedang diupayakan agar semua dapur Lapas/Rutan miliki sertifikat laik higienis dan sertifikat halal,” kata Harun yang kelahiran Belinyu Bangka tersebut.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Wilayah, Kamis (1/6).

Sebagai Inspektur Upacara, Kakanwil Harun Sulianto membacakan amanat tertulis Presiden RI, Joko Widodo yang menyampaikan bahwa Ideologi Pancasila, yang diwariskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, lr. Soekarno menjadi jangkar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang harus terus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa.

Pemerintah dan seluruh komponen bangsa terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Bekerja keras membangun daerah pinggiran, wilayah perbatasan dan pedesaan.

“Ini adalah perjuangan dari generasi ke generasi yang membutuhkan kesinambungan dan keberlanjutan. Personil dalam pemerintahan bisa berganti. Tapi, perjuangan ini tidak boleh terhenti,” ujar Harun menyampaikan pesan Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, disampaikan Presiden Jokowi bahwa ldeologi Pancasila mengajarkan sikap toleran, keberanian dan menghargai perbedaan, telah membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia.

“Toleransi, persatuan dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh dan menciptakan dunia yang damai serta sejahtera,” kata Jokowi.

Melalui upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bergerak bersama, menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas dan agama, serta menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan memegang teguh nilai Pancasila.

Hadir dalam upacara tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Para Pejabat Struktural, Para Pejabat Fungsional, Para Pegawai dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Berlokasi di Jembatan Emas Sebanyak 80 orang pegawai pada Kanwil Kemenkumham Babel turut hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) yang dipusatkan di kawasan Jembatan Emas, Pangkalpinang pada Kamis (1/6/23).

Acara diawali dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, dalam sambutannya Pj Gubernur Suganda menjelaskan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum yang sangat berharga. Ia berharap dengan momen ini dapat mengingatkan setiap individu akan rasa cintanya terhadap NKRI melalui Pancasila.

"Pancasila ini adalah ideologi bangsa ini dan harus ada didalam sanubari setiap warga negara. Hadir dalam upacara ini Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar.

Acara dilanjutkan dengan pembentangan Bendera merah putih raksasa sepanjang 78 meter x 23 meter yang berhasil menyelimuti jembatan emas. Makna dibalik pembentangan bendera merah putih dengan ukuran 78x23 meter tersebut adalah 78 adalah usia Republik Indonesia, dan 23 merupakan usia Provinsi Bangka Belitung.

Di atas jembatan emas, 80 orang pegawai Kemenkumham Babel ikut mengukir sejarah mengikuti senam bedincak massal dengan target meraih rekor muri dan menarik wisatawan untuk berkunjung ke icon wisata Bangka Belitung, jembatan EMAS dan pantai disekitarnya.

Disela kesibukannya turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto dan memberikan apresiasi positif kepada seluruh pegawai yang mengikuti kegiatan ini. Kanwil Babel PASTI kredibel, PANCASILA abadi.

Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Berkomitmen tingkatkan layanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung laksanakan Evaluasi dan Penguatan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Rabu (31/5).

Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Muslim Alibar menyampaikan tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan sosialisasi dan penguatan terkait pentingnya upaya peningkatan pelayanan publik melalui Survei IPK/IKM, serta mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas hasil survei IPK dan IKM di lingkungan UPT Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian.

“Harapannya informasi dan persamaan persepsi pentingnya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis hasil survei IPK-IKM dapat tersampaikan dengan baik,” ujar Muslim.

Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto mengatakan bahwa sesuai Pasal 38, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan jika penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala. Lalu wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

“Survei juga menjadi salah satu indikator penilaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” kata Harun.

Kakanwil Harun menuturkan, salah satu faktor Kanwil Kemenkumham Babel dapat meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah karena seluruh pengaduan masyarakat sudah ditindaklanjuti dengan baik.

“Tujuan adanya survei juga untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, mengukur tingkat integritas dan pemetaan unit kerja yang berpotensi untuk diusulkan meraih predikat WBK/WBBM,” jelas Harun.

Lebih lanjut, Harun menyampaikan jika Kementerian Hukum dan HAM sudah mereformasi proses pengambilan data melalui survei 3AS yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS (Badan Pusat Statistik). Survei ini dilaksanakan di tingkat pusat, wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dengan memperhatikan prinsip Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berkesinambungan, Keadilan dan Netralitas.

“Kantor Wilayah diamanatkan untuk melakukan monitoring, evaluasi, verifikasi lapangan, memberikan rekomendasi, tindaklanjut dan analisa data. Lalu melakukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutur Harun.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan materi oleh narasumber yaitu Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan pada Ombudsman Bangka Belitung, KGS. Chris Fither, dengan materi Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Lalu Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Tri Lestari, yang menyampaikan materi Evaluasi dan Penguatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) melalui Aplikasi 3AS di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung.

Kegiatan diikuti oleh Kepala Satuan Kerja dan 40 orang pegawai pengelola survei IPK/IKM.

Hadir dalam kegiatan ini Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Muslim Alibar, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Nur Bambang Supri Handono, Kepala Lapas Sungailiat, Zullaeni, Kepala Rutan Muntok, Abdul Rasyid Meliala, dan Kepala Bapas Pangkalpinang, Iwan Setiawan.

Lalu Kepala Kanim Tanjungpandan, Suyatno, Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang, Hani Anggraini, Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang, Andi Yudho, Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro dan Kepala Bidang HAM, Suherman.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel