Pangkalpinang - Bertempat di ruang lobi Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Khairul yang merupakan pegawai Kelurahan Rawabangun Kota Pangkalpinang datang untuk konsultasi hukum yang ditemui langsung oleh Kasubbid luhbankum & JDIH (Muhamat Ariyanto), Selasa (23/5).

Dalam sesi konsultasi hukum, Khairul menjelaskan bahwa ada salah satu warganya sedang membutuhkan pendampingan hukum secara litigasi dan meminta untuk diberikan layanan Bantuan Hukum. Beliau bertanya terkait dengan syarat dan prosedur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum tersebut.

Muhamat Ariyanto menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma alias gratis kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal ini Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat tidak mampu dibuktikan dengan memilki SKTM yang diberikan oleh pemerintah setempat. Adapun Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yaitu Lembaga yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di kota Pangkalpinang pada saat ini terdapat 5 PBH yang berdomisili dan siap untuk menerima warga yang membutuhkan Bantuan Hukum. Kemudian terdapat 3 PBH lainnya yang tersebar di beberapa Kabupaten.

Muhamat Ariyanto menambahkan bahwa pendampingan oleh PBH dapat dilakukan baik dalam perkara Litigasi maupun Non litigasi. Pendampingan perkara litigasi seperti kasus perdata, pidana maupun Tata usaha negara. Adapun Non litigasi seperti mediasi, konsultasi, sampai negosiasi.

“Masyarakat silahkan memanfaatkan secara maksimal keberadaan para PBH untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum dengan cuma-cuma," kata Ariyanto.

Lebih lanjut, Muhamat Ariyanto memberikan rekomendasi untuk mendatangi salah satu PBH yang domisilinya dekat dengan warga bersangkutan. Diharapkan akses untuk pendampingannya akan lebih mudah, cepat dan tentunya lebih maksimal.

Subbid Luhbankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Babel

Belitung Timur - Dalam upaya terlaksananya pendataan Anak Bekewarganegaraan Ganda terbatas yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini didampingi Kepala Subbidang AHU, M. Bangbang dan staf laksanakan pendataan lapangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung Timur dan 3 orang Anak Berkewarganegaraan Ganda, Senin (22/5).

Dari data yang didapatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 3 (tiga) Anak Berkewarganegaraan Ganda. Dimana 3 anak tersebut lahir pada saat status ayahnya masih berkewarganegaraan Belanda.  Dalam wawancara dengan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas, Eva menyampaikan tujuan pendataan lapangan adalah agar status Warga Negara Indonesia bisa didaftarkan, karena dari pantauan lapangan diketahui bahwa yang bersangkutan tidak lagi sebagai Warga Negara Belanda dan telah melewati batas usia sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas, sehingga konsekuensi adalah kehilangan kewarganegaraan.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 diharapkan sebagai solusi atas permasalahan kewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda. PP terbaru ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, dan anak-anak yang lahir di negara ius soli dan didaftarkan sebelum tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022.

M. Bangbang menambahkan, bahwa jika lewat dari tanggal yang telah diberikan, maka biaya yang harus dibayar lebih besar dengan prosedur yang panjang. Diharapkan dengan pendataan dan penyampaian informasi ini, status kewarganegaraan Negara Indonesia bisa didapatkan.

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto jadi Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 Tahun 2023 di lapangan Kantor Wilayah setempat, Senin (22/5).

Selaku Inspektur Upacara, Harun Sulianto membacakan sambutan Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Moh. Mahfud MD.

Plt. Menkominfo mengatakan bahwa 115 tahun lalu, bara persatuan Indonesia sebagai negara mulai menyala. Ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi satu barisan yang utuh, dengan didirikannya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan perjuangan Indonesia dengan gegap gempita bergerak maju mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara yang satu, berdaulat, adil, dan makmur.

Boedi Oetomo juga melandaskan dirinya untuk mengejar 3 (tiga) tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional, yakni: memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

Hari Kebangkitan Nasional ini juga dimaknai dengan memperingati perjuangan bersama. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, sektor swasta, akademisi, pers, komunitas, dan seluruh elemen bangsa saling bahu membahu berkolaborasi menerapkan nilai-nilai persatuan juga kesatuan, dalam mewujudkan kebangkitan bangsa kita dari berbagai krisis global, baik kesehatan, perekonomian, hingga geopolitik.

Mengutip perkataan dr. Soetomo: “Generasi yang mau berjuang untuk kemandirian bangsanya adalah generasi yang mencintai generasi penerusnya dan mencintai tanah airnya”. Dengan semangat yang sama pula, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan nasional.

“Merapatkan barisan perjuangan dengan menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan,” kata Harun.

Hadir dalam upacara ini Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, para Pejabat Struktural dan pegawai Kantor Wilayah.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto buka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Babel, di Hotel Santika, Senin (22/5).

Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin dalam laporannya menyampaikan, Rapat Timpora tahun 2023 ini mengusung tema "Perkuat Sinergitas antar Instansi Untuk Indonesia Semakin Maju".

Peserta kegiatan ini berjumlah 30 orang, terdiri dari 10 orang jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dan 20 orang dari instansi terkait yang terdiri dari Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Provinsi Babel, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Babel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Babel, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Babel.

Lalu Dinas Pariwisata Babel, Kementerian Agama Babel, Dinas Pendidikan Babel, POLDA Babel, Korem 045 Gaya, Kejaksaan Tinggi Babel, Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut) Babel, Lanud (Pangkalan Angkatan Udara) Babel, Basarnas Babel, Badan Intelijen Negara Daerah Babel, BAIS Babel, KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Pangkalbalam, Bea Cukai Pangkalpinang, Kantor Pajak Pratama Pangkalpinang dan Angkasa Pura.

Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto mengucapkan terima kasih atas sinergi yang baik yang sudah berjalan selama ini, khususnya dalam pengawasan orang asing di wilayah Bangka Belitung.

Kakanwil Harun juga menyebutkan, fungsi Imigrasi terkait dengan fungsi pelayanan, fungsi pengamanan, fungsi penegakan hukum dan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini, terdapat 665 WNA di Wilayah Hukum Kanim Pangkalpinang dan 70 WNA di Wilayah Hukum Kanim Tanjungpandan," ujar Harun.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto berharap, kegiatan ini dapat meningkatnya sinergi yang sudah baik selama ini dalam pengawasan orang asing dan mencegah tindak kejahatan transnasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang, Wahyu Wibisono, Kepala Bidang Inteldakim, Teguh, Kasubid Penindakan, Jhony Tunggul, Kasubsi Penindakan Kanim Tanjungpandan, Daddy Ramdhan, beserta perwakilan Timpora Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel