Pangkalpinang – Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Babel, Muslim Alibar, Kamis (18/5) mengatakan bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi dasar di bidang Keprotokolan, sebanyak 7 orang petugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah ikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Protokoler Angkatan II & III.

Diklat tersebut diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Metode pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan di Hotel AP Premier Batam selama 4 hari dimulai tanggal 09 - 12 Mei 2023. Pematerinya adalah Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan (Propam) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Agung Aribawa beserta jajarannya.

Agung Aribawa mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi terkait Upacara dan Bukan Upacara yang dilaksanakan di tingkat Wilayah hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham di seluruh Indonesia. “Termasuk tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, serta tata cara mengenai Master of Ceremony (MC),” kata Aribawa.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, mengatakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, jajarannya berusaha untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia baik melalui diklat yang klasikal maupun melalui metode Corporate University dengan memberikan kesempatan bagi petugas untuk belajar setiap saat dan mengembangkan diri.

Tujuh orang Pegawai perwakilan Kanwil Kemenkumham Babel yang menjadi peserta yaitu Kiki Prasanjaya dari Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Sumartyo D Saputro dari Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Ari Purwaji dari Lapas Kelas IIB Tanjungpandan, Muhammad Riza dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok, Ade Supriyanto dari Rupbasan Kelas II Pangkalpinang, Syahyudi Admaja dari Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang dan Randhy Pratama dari Kanwil Kemenkumham Babel.

Bangka Barat - Tim Bidang Perizinan dan Informasi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Dwi Andang Mei Admojo selaku Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis layanan Eazy Passport di Kantor Bupati Bangka Barat, Rabu (17/5).

Layanan Eazy Passport di Kantor Bupati Bangka Barat terselenggara bagi anggota Forkopimda dan pegawai di lingkungan Kantor Bupati Bangka Barat dengan jumlah pemohon yang dilayani sebanyak 12 orang.

Salah satu pemohon penggantian paspor adalah Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, S.H. dalam kegiatan ini beliau memberikan testimoni layanan mewakili anggota Forkopimda Bangka Barat yang menyampaikan ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang. Layanan Eazy Passport memberikan kemudahan dan kepastian waktu penyelesaian. Beliau menghimbau agar melakukan penggantian paspor apabila sudah habis berlaku.

Kegiatan layanan berjalan baik dan lancar. Petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melayani pemohon secara profesional, responsif dan ramah.

Kegiatan ini akan menjadi Bahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

TANJUNGPANDAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan koordinasi dan sosialisasi Permenkumham Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Ham (P2HAM) melalui Bidang HAM bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan (16/5/23 s.d 17/5/23).

Sosilisasi melalui Kepala Bidang HAM Suherman dan jfu Bidang HAM terkait penggantian Permenkumham Nomor 27 tahun 2018 menjadi Permenkumham Nomor 2 tahun 2022 tentang P2HAM, dimana Permenkumham Nomor 27 tahun 2018 terdapat tiga kriteria sedangkan Permenkumham Nomor 2 tahun 2022 terdapat lima kriteria sbb :
1. Aksesibiltas dan ketersedian sarana dan prasarana dan fasilitas;
2. Keterseiaan sumber daya manusia atau petugas;
3. Kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan sesuai dengan SOP;
4. Inovasi pelayanan publik;dan
5. Integritas.

Didalam tem len terdapat beberapa tahapan : pencanangan telah dilakukan januari s.d Maret, pembangunan, evaluasi, penilaian dan pembinaan atau pengawasan. Untuk pencanangan, pembangunan dan evaluasi telah dilakukan pada tahun 2022 dan selanjutnya di tahun 2023 adalah tahun penilaian yang akan diikuti oleh 11 unit eselon I, 33 Kanwil, UPT keimigrasian, UPT Pemasyarakatan, balai-balai (Diklat, Harta Peninggalan, Barang Sitaan) Kantor Perwakilan dan Rumah Sakit Pengayoman akan menjadi objek penilaian.

Data dukung diawali dengan pengumpulan data dukung secara manual termasuk SK operator dan surat pencanangan yang akan dikirim ke Direktorat Jenderal HAM untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah memenuhi untuk mengikuti penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM dan setelah dikatakan telah memenuhi kemudian unit kerja akan diberikan akun untuk mengupload data ke aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM, jadi belum tentu semua unit kerja bisa mengikuti penilaian P2HAM (yang mengikuti hanya yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan) pada kesempatan itu juga Suherman menyampaikan kepada kepala UPT untuk segara mungkin menyiapkan data dukung sesuai yang diamanatkan dalam Permenkumham No. 2 tahun 2022.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Toboali - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang HAM terus berupaya mendorong dan memacu Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM(KKP HAM) dengan cara jemput bola langsung mendatangi OPD terkait, Senin - Selasa (16-17/05).

Hal tersebut demi mewujudkan Kabupaten yang peduli terhadap HAM yang nantinya akan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui penghargaan sebagai bentuk pengakuan implementasi P5HAM di daerah, khususnya di Kab. Bangka Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbid Pemajuan HAM, Yulizar dan staf serta didampingi oleh jajaran Bagian Hukum Setda Bangka Selatan, bertujuan untuk melakukan evaluasi kembali data KKPHAM Bangka Selatan yang telah diverifikasi serta menyampaikan mengenai perbedaan data antara formulir indikator dengan data dukung yang digunakan dalam proses penilaian KKPHAM.

Yulizar mengatakan bahwa esensi kunjungan tersebut bukan hanya sekedar mendorong pemerintah kabupaten dalam pemenuhan data, tapi bagaimana Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan semua indikator HAM sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Hasil dari kunjungan, terinventarisirnya kekurangan data KKPHAM Bangka Selatan yang diperlukan dalam pelaporan serta penilaian, seperti Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, Program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Kemudian beberapa indikator yang terdapat di dalam hak keberagaman dan pluralisme, seperti kegiatan-kegiatan tentang kerukunan umat beragama, dimana data tersebut diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Bangka Selatan.

Diharapkan dari koordinasi tersebut, dapat membuka komunikasi yang lebih baik sehingga kedepan lebih memudahkan untuk berkoordinasi, baik Kanwil Kemenkumham Babel dengan Bagian Hukum maupun dengan OPD terkait.