Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

{tab Persyaratan}

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen :
   • salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
   • laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
   • laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
   • surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
   • salinan register F dari Kepala Lapas;
   • salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
   • Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
   • Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
     • Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
     • Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat;
6. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen:
   • Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
     • Kedutaan besar/konsulat negara; dan
     • Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia
   • Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
   • Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia.

{tab Prosedur}

1. Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas;
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;
6. Untuk kasus tertentu, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen dan rekomendasi instansi terkait;
7. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB;
8. Untuk kasus tertentu Menteri menetapkan pemberian PB;
9. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB;
10. Lapas melaksanakan SK pemberian PB;

{tab Jangka Waktu Penyelesaian}

1. Untuk di Lapas, paling lama ±14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
2. Untuk di Kanwil, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;
3. Untuk di Ditjen Pas, paling lama ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

{tab Jaminan Pelayanan}

1. Pelayanan pemberian PB tanpa dipungut biaya;
2. Pelayanan diberikan secara responsif.

{tab Jaminan Keamanan}

1. Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat;
2. Penerbitan Surat Keputusan PB dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;
3. Surat Keputusan PB dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan PB.

{/tabs}