{tab Persyaratan}

1. Hasil Tim Asesmen;
2. Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi;
3. Photo Copy rekam medis yang diusulkan.

1. Rehabilitasi di dalam Lapas
   • Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi;
   • Penempatkan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi.
2. Rehabilitasi di Luar Lapas
   • WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009);
   • Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil;
   • Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk.

{tab Prosedur}

1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan;
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P;
3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan;
4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi;
5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah;
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan;
7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi.

{tab Jangka Waktu Penyelesaian}

Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja

{tab Jaminan Pelayanan}

Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi :
   • Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
   • Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat;
   • Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
   • Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
2. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi:
   • Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif;
   • Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
   • Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
3. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi:
   • Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
   • Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;
   • Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
   • Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.

{tab Jaminan Keamanan}

Pelaksanaan Rehabilitasi mengikuti Protap yang berlaku

{/tabs}

{tab Persyaratan}

1. Surat rekomendasi tindak lanjut terapi methadone dari Tim Methadone di Lapas;
2. Inform Consent kesediaan untuk menjalani terapi Methadone;
3. Surat penetapan dari Kepala Lapas.

{tab Prosedur}

1. Kepala Lapas membentuk Tim Methadone;
2. Tim Methadone di Lapas melaksanakan penilaian tentang kebutuhan terapi Methadone bagi WBP pengguna Napza;
3. Tim Methadone di Lapas membuat Surat rekomendasi tindak lanjut terapi methadone kepada Kepala Lapas;
4. Kepala Lapas membuat surat penetapan bagi WBP yang mendapatkan terapi Methadone;
5. Tim Methadone melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi Methadone;
6. Tim Methadone mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul;
7. Tim Penilai melakukan pencatatan dan pelaporan;
8. Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian Methadone per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan.

{tab Jangka Waktu Penyelesaian}

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

{tab Jaminan Pelayanan}

Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi :
   • Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
   • Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat;
   • Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
   • Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
2. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :
   • Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif;
   • Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
   • Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat
3. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :
   • Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
   • Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;
   • Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
   • Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.

{tab Jaminan Keamanan}

1. Inform Consent sebelum pelaksanaan pengobatan;
2. Pelaksanaan terapi Methadone bekerjasama dengan BPOM.

{/tabs}

{tab Persyaratan}

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan;
3. Rekam medis yang bersangkutan;
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan;
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah.

{tab Prosedur}

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter Lapas/Rutan atau permohonan dari WBP;
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat;
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan;
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan;
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan;
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan;
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan;
9. Kepala Lapas/Rutan berkoordinasi ke RSUD setempat dalam meminta rekomendasi medis.

{tab Jangka Waktu Penyelesaian}

2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

{tab Jaminan Pelayanan}

Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi :
   • Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
   • Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat;
   • Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
   • Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
2. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :
   • Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif;
   • Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
   • Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
3. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :
   • Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
   • Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;
   • Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
   • Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

{tab Jaminan Keamanan}

Bebas pungli, sesuai dengan indikasi dan pertimbangan etika medis.

{/tabs}

{tab Persyaratan}

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri;
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan;
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan;
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan;
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah.

{tab Prosedur}

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat;
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan;
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan;
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan;
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan;
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan.

{tab Jangka Waktu Penyelesaian}

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

{tab Jaminan Pelayanan}

1. Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
   • Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi :
     • Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
     • Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat;
     • Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
     • Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
   • Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :
     • Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif;
     • Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
     • Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
   • Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :
     • Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
     • Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;
     • Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
     • Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.

{tab Jaminan Keamanan}

1. Rujukan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan indikasi dan etika medis;
2. Pengamanan dalam pelaksanaan rujukan berdasarkan protap yang ada di Lapas/Rutan.

{/tabs}