Pangkalpinang (13/6/2023) - Dalam rangka memberikan informasi mengenai hak-hak masyarakat mengenai pelayanan publik yang ada di lingkungan Kemenkumham, serta untuk mendapatkan umpan Bangka Belitung dari masyarakat agar Kemenkumham dapat terus meningkatkan pelayanan publiknya, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum & Kerjasama (Hukerma) beserta Kanwil Kemenkumham Babel bekerjasama dengan BNI Kantor Cabang Pangkalpinang tepat hari ini menggelar Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Menuju Pelayanan Publik Inklusif: Pendaftaran Merek & Perseroan Perorangan.
Berlangsung di Soll Marina Hotel, Pangkalpinang; Kegiatan ini merupakan implementasi dari Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Hukum & HAM dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham pada 27 April 2022. FNS merupakan International Non-Governmental Organization (INGO) dari Jerman yang bergerak di bidang tata kelola pemerintahan yang baik & hak asasi manusia.
Hadir dalam kegiatan, antara lain Kepala Biro Hukerma, Hantor Situmorang & Koordinator Kerjasama Luar Negeri, Youngest Non Itah; sementara dari Kemenkumham Babel yaitu Kakanwil, Harun Sulianto & Kadivyankumham, Eva Gantini. Tidak lupa mengundang Perwakilan Friedrich Nauman Stiftung (FNS), Aurelia Citra Kartikasari & Elgawati.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 75 orang yang terdiri dari Perwakilan Kanwil Kemenkumham Babel; Masyarakat Umum; Notaris; Akademisi; Perwakilan UMKM serta perwakilan Kelompok Rentan. Disamping itu, bertindak sebagai narasumber dengan materi yang diulasnya yaitu antara lain :
- Eva Gantini (Kadivyankumham) tentang Dasar-dasar HAM & Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan;
- Eka Pratiwi Taufanti tentang Pelayanan Publik berbasis HAM & Ramah Disabilitas;
- Muhammad Bang Bang (Kasubid Pelayanan AHU) tentang Perseroan Perorangan; serta
- Adel Chandra (Koordinator Permohonan & Publikasi)
Koordinator Kerjasama Luar Negeri, Youngest Non Itah menjelaskan pada sambutannya, “Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023, Mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.“ ujarnya. Senada dengan tujuan, perwakilan Friedrich Nauman Stiftung (FNS), Aurelia Citra Kartikasari juga menyampaikan harapannya agar layanan publik di Kemenkumham dapat menjadi katalis bagi instansi lainnya untuk berinovasi mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM.
Kakanwil, Harun juga menekankan kembali bahwa Kemenkumham selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjadi birokrasi berkelas dunia. “Tetap menekankan Prinsip HAM yakni Bebas dari Pungli, suap, KKN serta pelayanan cepat, tepat, berkualitas dan tidak diskriminatif.”
“Kami (Pemerintah) akan terus berupaya membuat kebijakan dan program untuk memastikan bahwa kelompok yang paling rentan dan kurang terlayani dapat memiliki akses ke layanan keuangan yang pada gilirannya akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan komprehensif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.” Ujar Karo Hukerma, Hantor dalam sambutan sekaligus pembuka kegiatan.
Kanwil Kemenkumham Babel
