Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.
Berikut DIPA yang diturunkan dari Unit Eselon I ke Kantor Wilayah :
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Setjen | |||||
| Ditjen PAS | |||||
| Ditjen Imigrasi | |||||
| Ditjen PP | |||||
| Ditjen KI | |||||
| Ditjen AHU | |||||
| Ditjen HAM | |||||
| BPHN | |||||
| Balitbangkumham |
Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusunnya. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Rencana Strategis (Renstra) didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan membantu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan itu. (Olsen dan Eadie (1982:hal.4))
Perencanaan Strategis ( Strategic Planning ) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan ( Kerzner , 2001 )
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
| 2015 - 2019 |
2020 - 2024 |
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.
Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan / instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
Berikut adalah laporan keuangan yang telah dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan anggaran dari unit eselon I
Berikut kami sajikan dokumen Rekap Rencana Umum Pengadaan (RUP)
| 2022 | 2023 |
Berkas ini berisi data paket-paket Rencana Umum Pengadaan yang telah diisi melalui sirup. Untuk melihat paket yang telah terumumkan dan lebih terbaru silakan kunjungi link ini https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/173376
| No | Nama | Jabatan | Action |
| 1 | Harun Sulianto | Kepala Kantor Wilayah | Lihat LHKPN |
| 2 | Muslim Alibar | Kepala Divisi Administrasi | Lihat LHKPN |
| 3 | Sahata Marlen Situngkir | Kepala Divisi Pemasyarakatan | Lihat LHKPN |
| 4 | Doni Alfisyahrin | Kepala Divisi Keimigrasian | Lihat LHKPN |
| 5 | Eva Gantini | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | Lihat LHKPN |
| 6 | Triandini Oscar | Kepala Bagian Umum | Lihat LHKPN |
| 7 | Andi Yudho Sutijono | Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi | Lihat LHKPN |
| 8 | Ridha Ansari | Kepala Bidang Yantah, Kes, Hab, Pengelolaan Basan, Keamanan | Lihat LHKPN |
| 9 | Darori | Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian | Lihat LHKPN |
| 10 | Teguh Setiadi | Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian | Lihat LHKPN |
| 11 | Adi Riyanto | Kepala Bidang Pelayanan Hukum | Lihat LHKPN |
| 12 | Eko Saputro | Kepala Bidang Hukum | Lihat LHKPN |
| 13 | Suherman | Kepala Bidang HAM | Lihat LHKPN |
| 14 | Edi Kurniawan | Kepala Sub Bagian Keuangan & BMB / Pejabat Pengelola Keuangan | Lihat LHKPN |