Bangka - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung laksanakan kegiatan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Senin (31/7).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Subbidang Luhbankum JDIH Kanwil Kemenkumham Babel, Muhamat Ariyanto dan JFT Penyuluh Hukum Muda (Dwi Septarini) dan JFT Penyuluh Hukum Pertama (Fajar Husein). Tim Kanwil Kemenkumham Babel disambut oleh Sumanto Sholeh selaku Kepala Desa Silip dan Tim Pemerintahan Desa Silip.
Kegiatan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Babel untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait status kelurahan sadar hukum yang telah diberikan. Dalam penyampaiannya, Muhamat Ariyanto menyampaikan bahwa Desa Silip telah memperoleh status Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-11.KP.07.05 tahun 2015. Muhamat Ariyanto juga turut menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkumham Babel dapat memperoleh data yang akan dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan menentukan kelayakan desa/kelurahan untuk tetap mempertahankan predikat desa/kelurahan sadar hukum.
“Nantinya berdasarkan penilaian ini, kami akan melihat sejauh apa pemahaman dan budaya hukum masih berkembang di Desa Silip, dan nantinya untuk menentukan apakah Desa Silip masih layak menyandang predikat Desa Sadar Hukum,” tutur Muhamat Ariyanto.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan wawancara langsung oleh Tim kepada Kepala Desa Silip berkaitan dengan Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kuesioner ini mengikuti ketentuan pada Surat Edaran Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PHN-HN.04.04-01 tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).
Menutup kegiatan evaluasi, desa/kelurahan sadar hukum, Muhamat Ariyanto mengucapkan terima kasih kepada pihak Desa Silip yang sudah berkenan menerima kedatangan Tim Kanwil Kemenkumham Babel. Beliau juga menyampaikan harapan semoga nantinya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, Desa Silip tetap dapat mempertahankan predikat sebagai Desa Sadar Hukum.
(SUBBID LUHBANKUM JDIH)
