Pangkalpinang - Dalam rangka penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum, Panitia / Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga/organisasi bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum, Rabu, (18/10/24). Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Oleh karena itu, langkah pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan bantuan hukum yang sesuai dengan aturan Standar Pelayanan Publik. Untuk mengetahui level output maupun outcome kualitas pelaksanaan bantuan hukum, diperlukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerima bantuan hukum sebagai penerima manfaat dari pelayanan bantuan hukum.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dipimpin langsung oleh Koordinator JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda, Sofian dan didampingi oleh tim Panwasda Sudihastuti, Rizki Amalia, Fajar Husein dan Defta Fahrun setiady. Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.04.03-810 tentang petunjuk pelaksanaan Penyaluran dana dan pengawasan Bantuan Hukum. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan mendatangi Kelurahan TuaTunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kelurahan Temberan dan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan di Wilayah Kota Pangkalpinang guna mengklarifikasi kebeneran dokumen yang dikeluarkan oleh Aparat Kelurahan/Desa setempat yang tercantum di dalam Aplikasi Sidbankum. Kemudian selanjutnya mendatangi klien/masyarakat yang menerima manfaat layanan bantuan hukum secara gratis oleh lembaga bantuan hukum.
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum sendiri berupa Kuesioner Monitoring yang sudah disediakan oleh BPHN Kemenkumham RI. Hasil monitoring akan langsung disinkronisasi ke dalam aplikasi Sidbankum sebagai bentuk penilaian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh para OBH. Penilaian inilah yang akan menjadi tolak ukur kinerja OBH.
Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat terwujud peningkatan kualitas layanan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum dan meningkatnya indeks kepuasan penerima bantuan hukum atas layanan yang telah diterima demi terlaksananya layanan bantuan hukum yang merata, bermanfaat dan tepat sasaran.
(LUHBANKUM DAN DIH BABEL)
