PANGKALPINANG (13/07/20) – Bertempat di ruang rapat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Anas Saeful Anwar ikuti Pembukaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester I Tahun Ajaran 2020 secara virtual.
Kadiv Administrasi Itun, Kadivpas Yudi, Kabagum Zumadi, Kasubag Keuangan Deny beserta staff/operator keuangan turut hadir mendampingi kakanwil dalam pembukaan tersebut.
Rekonsiliasi ini merupakan upaya Kementerian hukum dan HAM agar menghasilkan laporan keuangan yg akurat, transparan dan akuntabel.
Tujuan kegiatan ini adalah untukk menyamakan nilai aset, neraca yg akurat, menyusun laporan keuangan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Pencatatan dan penyajian akuntansi.
Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dimulai pada tanggal 13 Juli sampai 16 Juli 2020.
Direktur APK DJPB R. Wiwin Istanti selaku narasumber menegaskan, "Pelaksanaan Rekonsiliasi data nasional ini sangat penting walaupun dilaksanakan secara virtual di tengah pandemi Covid-19." tegasnya.
"Selamat kepada Kemenkumham yang telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5x berturut-turut. " - Direktur APK DJPB R. Wiwin Istanti.
Selama tahun 2015-2020 Kemenkumham telah mendapatkan opini WTP lima kali secara berturut-turut. Target mempertahankan opini WTP untuk kelima kali di tahun ini sangat penting. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan TA 2019 akan menunjukkan apakah Kemenkumham dapat mengelola keuangan dengan baik.
Bambang Rantam Sariwanto, selaku Sekretaris Jenderal menyampaikan,
"Pertahankan kinerja kita di masa pandemi Covid-19 ini. Kita mampu menyajikan data keuangan yang akurat dan akuntabel. Kita harus menjaga standarisasi laporan keuangan. Ini adalah bagian kelanjutan kita, jadikan laporan keuangan berkualitas, pertahankan laporan keuangan kita. Proses pembinaan yang telah dilaksanakan tetap dijalankan. Tidak mengurangi makna dan maksud tujuan kegiatan ini walaupun dilaksanakan secara virtual. Terkait temuan-temuan BPK, kita harus berikan tindak lanjut yang terbaik. Berikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Pertahankan predikat WBK dan opini WTP." ujarnya dalam pembukaan kegiatan.
Rekonsiliasi nasional merupakan bentuk penguatan internal yang melibatkan 641 peserta, yaitu operator SAIBA dan operator SIMAK-BMN, serta pejabat yang membawahi bidang keuangan dan perlengkapan di unit eselon 1 dan 33 kantor wilayah. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan Kemenkumham memperkuat rekonsiliasi internal antara unit pelaporan barang dengan unit pelaporan keuangan. Melalui kegiatan ini diharapkan agar semua permasalahan terkait data laporan keuangan dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dijelaskan secara memadai, sehingga menghasilkan laporan keuangan Kemenkumham yang berkualitas dan akuntabel.
