Tanjungpandan - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Kanwil Kemenkumham Babel kembali menggelar monev pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Belitung yaitu Lapas Kelas IIB Tanjungpandan dan Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan (21/06/2024).
Tim Monev yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Suherman didampingi oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Poppy Rinafany dan JFU memaparkan hasil SPAK-SPKP dan survei Integritas triwulan II yang mengacu pada Aplikasi 3AS Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.
Hadir membuka kegiatan yaitu Plh. Kakanwil, Dwi Harnanto yang dalam arahannya menyampaikan pesan Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto bahwa pentingnya konsistensi jumlah responden dalam SPAK dan SPKP, karena penilaian survei ini menjadi salah satu komponen penilaian untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM).
“Pada SPAK-SPKP memuat beberapa komponen yaitu informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, responsif, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar serta percaloan/perantara tidak resmi,” ujar Suherman.
Disampaikan Dwi, hasil survey tersebut dapat menjadi gambaran mengenai pelayanan yang tersedia pada suatu satuan kerja baik kepada masyarakat maupun internal satker.
"Jika melihat hasil survei triwulan II, kami mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan di Kanim dan Lapas serta terpenuhinya jumlah minimal responden,” lanjutnya.
Kedatangan tim monev disambut langsung oleh Kepala Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan, Rahmad Suharto dan Kasubbag Tata Usaha Lapas Kelas IIB Tanjungpandan, Dedi Murdjana yang siap menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP dan survei Integritas.
“Lapas Tanjungpandan sudah melaksanakan SPAK-SPKP dan survey integritas Internal, selanjutnya kami akan terus follow up hasil surveynya dan akan terus mengevaluasi apabila masih terdapat hasil yang kurang. Kami serius memperhatikan survey ini dikarenakan survey ini memang menjadi komponen penting dalam mengikuti penilaian WBK/WBMM,” ujar Dedi.
"Kendala yang terjadi terkait survey eksternal atau pengguna layanan adalah responden/pengunjung yang datang orang yang sama dan juga kendala pengunjung yang tidak memiliki HP android dan paket internet," lanjutnya.
Pada kegiatan ini, Tim Monev IPK/IKM Kanwil juga memberikan saran perbaikan dan strategi pada pelaksanaan Survei IPK/IKM serta Survei Integritas.
“Selama ini baik Kanim dan Lapas telah memenuhi kuota responden. Nilai triwulan II juga sudah maksimal (SANGAT BAIK). Namun kami harap tetap menjaga kosistensi, evaluasi perbaikan, tindak lanjut saran atau respon dalam survey. Jangan lupa untuk mengirimkan laporan pelaksanaan survey triwulan II ke Kanwil, Kanwil akan mengkompilasi dan mengirimkan ke pusat,” jelas Poppy.
Selanjutnya hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Lebih lanjut, ia juga berpesan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat maupun stakeholder agar penilaian survey ini mendapatkan nilai yang bagus
Kanwil Kemenkumham Babel selaku koordinator wilayah akan terus berkoordinasi dengan UPT apabila terdapat kendala-kendala yang nantinya dihadapi dalam pelaksanaan survey di wilayah,” pungkasnya.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
