Tanjungpandan (24/07), Kepala Divisi Keimigrasian, Eko Budianto melakukan sosialisasi keimigrasian mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian yaitu Peraturan Pemerintah Negara Bukan Pajak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM kepada para stakeholder diantaranya Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Pemkab Belitung, penggiat usaha, Camat, maskapai penerbangan, hotel, perusahaan pengguna TKA, dan biro perjalanan wisata. Sosialisasi ini berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-UM.01.01-1864 tanggal 29 April 2019, dalam paparannya Eko menyampaikan "PNBP merupakan penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dengan pengelolaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara, dimulai dengan pemahaman terkait core business keimigrasian dijelaskan bahwa Imigrasi tidak hanya memberikan pelayanan namun melaksanakan pengawasan maka sangatlah penting keterlibatan stakeholder mendukung peran pengawasan dan pemantauan bersama terkait keberadaan Orang Asing, didalam PP No 28 Tahun 2019 ada beberapa peraturan baru yang tidak ada sebelumnya diantaranya, layanan percepatan penerbitan paspor, penghapusan paspor 24 halaman dan penghapusan biaya biometrik."
Dalam pada sesi kedua, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, Dewanto Wisnu Raharjo menyampaikan Sosialisasi APAPO dan layanan online Izin Tinggal Keimigrasian, aplikasi yang diterapkan pada prinsipnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, pembenahan terkait pelayanan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Wisnu juga menambahkan bahwa sistem penerbitan paspor dan izin tinggal saat ini sedang dalam fase penyesuaian dengan versi baru (SIMKIM V.2). Dan dijelaskan kepada pengguna jasa keimigrasian diharapkan maklum apabila dalam proses penerbitan perizinan keimigrasian masih menemui kendala di lapangan.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar. (penulis: Kanim Tanjungpandan, editor: Riki)
