Jakarta - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, beberapa pengertian yang perlu dipahami adalah Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Sehingga dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan peningkatan pelayanan publik melalui pelayanan dan pengawasan serta demi mewujudkan kepastian hukum, dilakukan digitalisasi arsip fidusia. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Eva Gantini didampingi Kepala Subbagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Akbar Aidul Putra konsultasi ke Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) terkait digitalisasi arsip fidusia serta terkait permohonan pengajuan sarana/prasarana Kanwil Kemenkumham Babel sesuai dengan RKBMN Tahun 2023.
Subkoordinator Kepangkatan Ditjen AHU, Dwi Hardjati serta staf Bagian Umum, Asa Diah Isniaty menerima konsultasi tersebut dimana, terkait sarana dan prasarana yang telah diajukan telah diterima oleh Ditjen AHU dan telah sesuai dengan RKBMN, selanjutnya masih dalam proses verifikasi oleh tim pusat.
Selanjutnya Tim Ditjen AHU menyampaikan Arsip Fidusia adalah Pelayanan AHU Online yang terdapat pada Ditjen AHU, juga mencakup layanan pendaftaran Fidusia yang didalamnya juga terdapat pemenuhan informasi mengenai jaminan Fidusia. Untuk itu, proses digitalisasi arsip jaminan fidusia penting untuk dilakukan selain untuk tata kelola arsip yang baik.
Digitalisasi menjadi hal yang wajib dilakukan agar semua dapat dijalankan mengikuti perkembangan teknologi informasi, selain itu juga sebagai catatan informasi untuk mencari kebenaran, ketika masyarakat membutuhkan informasi. Diharapkan digitalisasi jaminan fidusia Kanwil Kemenkumham Babel bisa diselesaikan tahun 2024.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
